Bineka Tunggal Ika Slogan Kosong

Bineka Tunggal Ika Runtuh Besok tanggal 4 November. Semua Teori dan konsep yang selama ini menjadi legitimasi kebangsan dan konsep negara kesatuan mendapat ujian. Konsep negara hukum pun dalam prakteknya tidak berdasar.

Katanya, kita menjadi satu dalam perbedaan. Ada konsep Imagion Community yang menyatakan bahwa orang Indonesia dari berbagai daerah, berbeda suku dan agama tetapi bersepakat menjadi satu dalam rumah NKRI, (Konsep social consensus)/ kesepakatan sosial.Bagaimana faktanya..?

Dalam prakteknya ternyata kita gagal, jauh panggang dari api (daz zein daz zolen). Fakta membuktikan bahwa rakyat membangun tembok pemisahnya sendiri-sendiri dengan warna agama, suku dan golonganya. Kita belum berpikir objektif, bebeas merdeka dari sekat-sekat pembeda.

Pemimpin, politisi, agamawan, budayawan menyatakan perbedaan adalah kekayaan, modal dan keunikan kita. Faktanya FPI Jadikan perbedaan sebagai sumber legitimasi politik untuk menumbangkan Ahok, hanya karena Ahok Seorang Nasrani.

Gerakan Bela Islam dan penjarakan Ahok sudah pasti memaksakan hukum tunduk kepada keinginan mereka. Dari kronologis penistaan agama sudah jelas bahwa ada Oknom bernama Buny Yani yang mengedit peryataan Ahok yang sebenarnya dan memplintirkannya menjadi penistaan agama.

Sayangnya Proses klarifikasi kebenaran Video ini lambat, sehingga kelompok fundamentalis dengan cepat menjadikan ini sebagai isu. Hasilnya Ahok akan didemo oleh 500 ribu orang dengan sokongan dana 100 Miliard dari kelompok kepentingan.

Jika Ahok benar di Penjara, maka sempurna kegagalan Bineka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI dan semua konsepnya itu. Ilmuan hidup dalam alam imajinasinya bahwa ada NKRI, Bineka Tunggal Ika yang Ideal.

Pemimpin politik, penguasa dengan slogan persatuan dalam perbedaan menjadi mubasir, kosong dan tak laku lagi.

Seribu konsep negara kestuan runtuh dalam satu kasus. Elit negara sibuk dengan kampanye simbolik tentang kebangsaan tetapi nyatanya rakyat tidak saling menerima.

Sejauh ini kita sebagai bangsa masih mengelak, bersandiwara menutupi ada banyak penyegelan gereja, tempat ibadah dan semua bentuk diskriminasi lainnya. Tapi tiba waktunya kita akan menuai hasil manis sandiwara itu.

Bukan tidak mungkin terjadi kerusuhan berdarah-darah karena negara kalah dan tunduk kepada kelompok Agama tertentu. Bahkan mungkin etnis minoritas bisa memisahkan diri karena tidak ada jaminan keamanan dan masa depan di dalam NKRI.Selamat membaca dan berdiskusi.

Direktur Papua Reseach Institute

Oleh Agustinus R. Kambuaya

images-2

 

Ini Cerita Selanjutnya Dari Polemik Misterius Pemecatan Yan Mandenas

14725743_183983668715145_3849672928153274113_nDalam analisa singkat saya sebelumnya, dengan hipotesis pendek bahwa Wiranto dalam kekuasaannya akan mnghibahkan ketua partai Hanura kepada siapa saja yang dapat menjadi agen dalam mendukung kekuasaannya.

Ya, saya sebut dengan kata “Menghibahkan” Menghibahkan dalam pengertian ini adalah memberikan kepemimpinan gratis kepada darah baru (agen baru) yang bisa mengamankan kepentingan negara maupun kepentingan pribadinya, walaupun itu melanggar mekanisme organisasi Partai Hanura.

Jika sebelumnya Yan Mandenas adalah agen, juru lapangan bagi kerja politik kanan untuk mengimbangi kaum kiri di kampus Uncen, maka Kini Hengky Kayame adalah aktor lapangan untuk meredam bahkan menghilangkan sama sekali kasus HAM Paniai berdarah yang mencoreng muka Indonesia di mata dunia.

Ada benang merah kemiripan proses Yan Mandenas Menjadi Ketua Partai HANURA dan Hengky Kayame Mengantikannya. Benang merahnya adalah, ketika reformasi UNCEN adalah pangung politik Papua yang mengemparkan, membumikan isu Papua. Pada masa transisi reformasi, Aktivis Muda UNCEN bahkan Kota Jayapura gencar mendorong Isu Papua Merdeka. Nyaris tak ada penangkalnya.

Ditengah gejolak politik kaum muda dan Kampus ini, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai panglima ABRI dan Pangkostrad membidik Yan Mandenas sebagai agen lapangan untuk mengibangi politik kiri di kampus UNCEN. Tak lama setelah itu Wiranto Pensiun dan mendirikan Partai Hanura. Mandenas diberi posisi bergengsi ” Ketua DPD Hanura”. Yan Mandenas pun makin tenar dan gilang gemilang dalam kancah perpolitikan lokal Papua.

Kini Yan Mandenas di lengserkan dalam suatu operasi politik inheren partai, pemberhentian yang Inkonstitusional. Yan digantikan dengan Hengky Kayame. Motif pergantian Yan Mendenas kepada Kengky juga tak lain adalah motif mengamankan kekuasaan Wiranto dan menyelamatkan muka negara yang tercoreng akibat kasus Paniai berdarah.

Apa legitimasi Kayame..? Jelas Kayame adalah Kepala daerah yang rakyatnya ditembak dan dibunuh oleh Aparat. Tuntutan keluarga korban langsung di Ambil alih oleh Hengky Kayame sebagai Bupati. Tak tangung-tangung hengky Kayame menantang negara ” Saya akan lepaskan Garuda di dada kalau Pemerintah Tidak Tuntaskan Kasus Penembakan terhadap Warganya”. Ini inti poin legitimasinya. Pada masa Luhut Panjaitan kasus ini sempat menjadi konsentrasinya walau tak tuntas dibereskanya.

Luhut di Ganti oleh Wiranto, kasus ini menjadi beban/ PR Bagi Wiranto untuk diselesaikan sebagai ajang menunjukan eksistensinya, bahkan menunjukan kepada Presiden Jokowi Bahwa Tidak sia-sia menempatkanya di KEMENKOPOLHUKAM.

Kalau membaca pola politik Wiranto seperti ini, inilah gaya dan ciri khas konspirasi. Agen direkrut dan diberikan tugas / Misi. Setelah misi diselesaikan hanya ada dua hadiah atau hukuman (reward and punishment). Anda di butuhkan dan diperlakukan penting, setelah itu misinya di pindahkan ke orang lain. Kita lihat Kengiky Kayame Tergoda dengan posisi partai yang strategis dan kembali mengorbankan masyarakatnya sendiri.
Semoga Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa elit nasional tak semudahnya mempermainkan kita dalam politik dan skenario pengalihan isu. Kita musti cerdas, mari berdiskusi agar kita menjadi cerdas dan tidak dibodohi lagi.

Elit politik Papua tak boleh melakukan transaksi isu HAM Papua dengan jabatan dan kepentingan politik praktis semata. Tangung jawab Kita bukan semata-mata untuk Rakyat Papua tetapi kepada TUHAN SEMESTA ALAM.

Agustinus Kambuaya

HAM DALAM PERSPEKTIF UMLWP VS HAM DALAM PERSPEKTIF NKRI

 

Lautoka

Konflik panjang antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia seolah tidak pernah menemukan ujung akhir penyelesaiannya. Transisi pemerintahan Hindia Belanda Kepada Indonesia mewariskan berbagai hail, tidak hanya situs-situs bersejarah tetapi konflik politik yang ditinggalkan Belanda masih mewarnai hubungan masyrakat Papua Jakarta.

Jejak Pendapat Rakyat Papua (PEPERA) yang memasukan Papua kedalam binkai NKRI tidak serta merta mengakhiri semua persoalan di Papua. Hasil jejak pendapat rakyat (PEPERA) justru menjadi persoalan baru yang mengakibatkan konflik antara Indonesia dan Masyrakat Papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka. Pasca Jejak pendapat rakyat 1969 hingga saat ini tahun 2016, masyrakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka.

Tuntutan Papua merdeka yang semakin menguat di tanah Papua menjadi petaka bagi masyrakat Papua sendiri. Meresponi isu Papua merdeka, Pemerintah Indonesia dimasa Soeharto hinga masa SBY dan Jokowi-JK melakukan pendekatan standar ganda. Pendekatan pembanguanan tetap dilaksanakan sebagai strategi soft diplomacy tetapi juga pendekatan militer masif dilakukan terhadap tuntutan Papua merdeka. Berbagai operasi besar pernah dilakukan yaitu operasi pertama Trikora 1969, oeprasi Mapunduma, operasi garuda, operasi matoa dan berbagai macam operasi lainya. Status Papua adalah daerah operasi militer (DOM) untuk misi pembumigangusan kelompok organisasi Papua merdeka.

Dari rangkaian operasi yang dilakukan TNI & POLRI atas nama keutuhan negara sejak 1961 ini mengakibatkan pelanggaran HAM dan krisis kemanusian terhadap masyrakat Papua. Laporan ELSHAM Jakarta Tahun 2006 mengutip Tulisan Beny Giay, bahwa orang Papua mengalami  penderitaan secara fisik maupun psikis sebagai dampak yang ditimbulkan langsung dari pendekatan militer yang dominan di Papua.

  Foto Proses Pepera 

Ham Dalam Pandangan Masyrakat Papua

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini telah menjadi mine isue (isu utama) dalam perjuangan politik masyrakat Papua. Bagi orang Papua telah terjadi pelangaran HAM  dalam penentuan status politik Papua pada masa transisi Hindia Belanda kepada Indonesia. Pelangaran yang dimaksudkan adalah New York Agreement 1962 dan PEPERA 1969. Pejanjian New York antara pemerintah Indonesia dan Belanda serta Amerika tidak melibatkan orang Papua sebagai subyek sekaligus obyek dalam menentukan status politik Papua.

Hasil perjanjian New York Agreement salah satunya adalah Act of Free Choice atau yang lasim disebut penentuan pendapat rakyat (PEPERA 1969)  juga tidak berjalan sesuai dengan perjanjian tersebut. Oleh sebab itu bagi masyrakat Papua Act Of Free Choice disebut Act of no Choice. Bagi masyrakat Papua yang saat ini tergabung dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Pepera yang diklaim sebagai legitimasi keberadaan Papua dalam NKRI cacat secara hukum internasional dan cacat moral. Sebab PEPERA tidak melibatkan semua orang Papua melainkan hanya melibatkan 1026 orang yang sudah dimobilisasi oleh pemerintah Indonesia dan memilih dibawah tekanan militer.

Krisis kemanusian (HAM) di Papua tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, terutama sumberdaya alam yang melimpah di Provinsi Papua. Ekspansi modal asing ke tanah Papua adalah persoalan pokok yang mengakibatkan pelangaran HAM di tanah Papua. Freeport Macm Moran adalah salah satu aktor ekonomi (Multi National Corporation) Amerika. Kehadiran Freeport yang ada sebelum status politik Papua ditentukan inilah yang membuat PBB maupun Belanda dan Amerika subyektif dalam praktek PEPERA yang tidak obyektif dan demokratis.

Jika dicermati sejarah kolonial Belanda atas tanah Papua hinga era Pemerintahan Indonesia saat ini, peguasaan dan pendudukan atas tanah Papua sesunguhnya dilandasi motif penguasaan sumberdaya alam tanah Papua yang kaya. Belanda menguasaai minyak di Sorong dibawah Payung Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sejak tahun 1935. NNGPM dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia yang baru merdeka dan diganti nama menjadi PERTAMINA. Dibawah PERTAMINA perusahaan minyak ini terus beroperasi diwilayah Sorong. Atas nama UUD 1945 pasal 33 bumi air dan udara dikuasai oleh negara, maka pemerintah memberi izin kepada perusahaan asal China PT.Petro China Internasional Indonesia ikut melakukan eksploitasi minyak di Sorong Raya hingga saat ini.

Diwilayah yang sama, yaitu wilayah kepala burung Sorong,  Bintuni, Fak-fak, Kaimana, Negara memberi izin kepada British Petrolium atau LNG Tanguh yang bergerak dibidang eksploitasi sumberdaya enegri (gas alam cair). Dibawah payung BP.Tanguh bernaung ratusan perusahaan anak cabang (sub kontarktor) yang ikut melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA Papua. Diwilayah lain, Papua bagian tengah PT.Freeport Mac Moran melakukan eksploitasi emas, tembaga. Wilayah Papua yang kaya kemudian oleh negara dibagi dalam blok-blok investasi modal asing, atas izin negara tanah Papua dieksploitasi oleh pemodal internasional. Wilayah kepada burung dikuasai oleh China (Petrocina) dan BP Tangguh dari Inggris, wilayah pegunungan tengah dikuasai oleh Freeport dari Amerika dan wilayah selatann dikuasai oleh Binladeng Grup dari timur tengah. Semua MNC ini masuk dengan berkolaborasi dengan borjuasi nasional dan lokal.

Hasil gambar untuk foto areal operasi PT.Freeport

                                   Areal Operasi PT.Freeport Mac Moran

Dalam pandangan masyrakat Papua, pelangaran HAM sesunguhnya bukan disebabkan oleh tuntutan pelurusan sejarah PEPERA atau gerakan organisasi Papua merdeka semata, tetapi upaya pembunuhan nyawa orang Papua serta pembungkaman demokrasi ditanah Papua sesunguhnya disebabkan oleh motivasi negara untuk menguasai sumberdaya alam Papua. Bagi masyarakat Papua yang ada diwilayh operasi perusahaan raksasa seperti Freeport, BP.Migas atau PT.Petrochina Internasional dan PERTAMINA, mereka tidak merasakan manfaat dari kehadiran MNC tersebut.

Iming-iming investasi memacu pertumbuhan ekonomi daerah (trickle-down effect), tidak pernah terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya, penguasan lahan, pengrusakan areal penyaji kehidupan makanan. Masyrakat kehilangan lahan, kerusakan lingkungan, ekologi dan lain sebagainya.

HAM Dalam Pandangan Pemerintah NKRI

Pandangan pemerintah Indonesia tentang HAM di Papua berbeda dengan apa yang dipahami masyrakat Papua. Jika masyrakat Papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta UMLWP berpandangan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelnagraan HAM atas status politik Papua, secara khusus proses New York Agreement dan PEPERA, bagi pemerintah Indonesia keberadaan Papua dalam NKRI adalah sah atau final. Hal ini kemukakan oleh Presiden Indonesia ke enam Susilo Bambang Yudoyono pada salah satu Koran Nasional Antara News 29 29 Juni 2012 “ Papua dan Papua Barat adalah wilayah sah Indonesia, bagian dari NKRI, sah dan final. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga Papua dan Papua Barat termasuk menegakan hukum dan keamanan wilayah itu”.

Presiden Susilo Bamang Yudoyono juga menegaskan bahwa  “ Kalau ada penugasan TNI dan Polri di Papua untuk menjaga keamanan lokal, proteksi penduduk, perangi kejahatan, tegakan hukum itu sah dalam menjalankan tugas Negara. Kalau ada gerakan di Papua untuk memisahkan diri, itu bukan freedom of speec, itu bertentangan dengan semangat menjaga kedaulatan negara. Pernyataan SBY sebagai kepala negara ini merupakan pandangan umum negara,  bahwa status Papua dalam NKRI adalah sah dan final. PEPERA diangap sebagai konsensus sosial masyrakat Papua dengan NKRI.

Oleh karena itu, aspirasi pelurusan sejarah masyrakat Papua yang tergabung dalam OPM selama ini bertentangan dengan semangat keutuhan NKRI. Pernyatan SBY pada frasa “penegakan hukum itu sah dalam menjalankan tugas Negara” bisa diterjemahkan dengan pengertian lain bahwa pendekatan militer untuk meredam isu Papua merdeka adalah sah dalam konteks menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Penembakan terhadap aktivis Papua merdeka Mako Tabuni, Penembakan Kelly Kwalik, penangkapan Filip Karma, Penahanan 600 Masa KNPB di Mako Brimob Kota Raja 3 Mey 2016 bisa dibenarkan dalam koteks menjaga kedaulatan negara. Demokrasi dalam konteks pemerintah adalah aspirasi yang sesuai hukum tertulis versi pemerintah, selama aspirasi tidak sesuai dengan semangat keutuhan negara, aspirasi tersebut salah.

Pernyataan keras pimpinan negara terhadap aspirasi Papua merdeka bukan hanya dilontarkan SBY, pemerintahan baru Jokowi-JK juga menegaskan sikap politik negara yang sama dengan pemerinntah sebelumnya. Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakanbahwa negara tidak tingal diam terhadap ancaman organisasi Papua merdeka. Peresmian kantor organisasi Papua Merdeka ULMWP  di Wamena tahun 2015 mengancam eksistensi negara. Pemerintah akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pernyatan dan respon keras negara terhadap isu aspirasi Papua merdeka menunjukan perbedaan sudut pandang tentang status sejarah Papua.

Perlindungan dan Pemajuan HAM dalam pengertian pemerintah yaitu implementasi program-program Pembangunan pemerintah. Bagi pemerintah Indonesia persoalan status sejarah bukanlah persoalan mendasar di Papua. Hal ini bisa di lihat pada pernytaan Presiden Jokowi dalam menjawap pertanyan wartawan asing tentang adanya permintaan dialok oleh masyrakat Papua.

Presiden Jokowi menjawab di Papua sudah tidak ada masalah, dialok untuk apa..? Presiden sudah sering mengunjungi Papua,  sudah berbicara dengan tokoh masyrakat adat, tokoh gereja, pimpinan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut Jokowi komunikasi itu dimaknai sebagai dialok, politik di Papua menurut Presiden Jokwi adalah politik pembangunan, politik kesejahteraan. Menurut Presiden, ini bukan saatnya lagi mempertanyakan masa lalu, masyarakat harus menutup persoalan masa lalu, saatnya membuka lembaran baru dan menatap masa depan Papua dalam NKRI.

Pernyatan presiden Jokowi menunjukan pandangan yang sama dengan Presiden sebelumnya yang memandang wujud penghargaan HAM adalah dengan mengimplementasikan pembangunan pemerintah di Papua. Aspirasi masyarakat Papua  (OPM, ULMWP, KNPB) diangap sebagai penghalang dan penghambat implementasi HAM yang sesunguhnya. HAM dalam  perspektif pemerintah ini jelas bertolak belakang dengan HAM dalam pengertian masyrakat Papua (OPM, ULMWP). Sudut pandang yang berbeda inilah yang menjadi persoalan pokok yang mendasari konflik dan kekerasan negara di Papua.

Jalan Penyelesaian HAM Papua

Perbedaan perspektif tentang penegakan HAM antara masyrakat Papua dan pemerintah NKRI telah menyebabkan konflik berkepanjangan. Konflik antara masyrakat Papua (OPM) dan pemerintah telah mengakibatkan korban materi dan psikis yang mendalam. Konflik perbedaan sudut pandang ini harus segera diakhiri.

Jalan penyelesaianpun masih menimbulkan pro kontra, bagi masyrakat Papua persoalan HAM Papua harus diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional, baik di forum regional MSG hingga PBB. Bagi pemerintah persoalan HAM Papua tidak perlu diselesaikan melalui forum regional, Menurut Luhut Panjaitan negara sangup mengatasi persoalanya sendiri sehingga tidak perlu intervensi internasional. Atasa dasar prinsip non intervention ini pemerintah menolak tim investigasi HAM Indepeneden dari pasifik yang mau mengunjugi Papua.

Bagi masyrakat Papua persoalan Papua tidak lagi diselesaikan melalui mekanisme dialok antara pemerintah Jakarta dan masyrakat Papua. Dalam pandangan masyrakat Papua aspirasi dialok selama ini diabaikan oleh pemerintah Indonesia.  Menurut masyrakat Papua (OPM & ULMWP), penyelesaian konflik melalui mekanisme dialok Jakarta Papua tidak akan memberikan hasil maksimal, sebab kedua pihak akan subyetif, masing-masing mebela diri sehingga perlu pihak ketiga yang netral.

Pertentangan ini jika dipahami dalam konteks pendekatan penyelesaian konflik, persoalan ini sudah sepatutnya diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga. Sebab isu pelangaran HAM Papua bukan lagi menjadi isu domestik, melainkan telah menjadi isu regional dan inetrnasional. Kedua pihak harus menyepakati, apakah melalui mekanisme regionalisme MSG, ataukah melalui mekanisme HAM PBB. Materi dialok, tempat dialok, aktor yang akan dialok serta mediator perlu disepakati dan ditunjuk. Hanya dengan jalan demikian persoalan Papua dapat diselesaikan. Jika tidak mengunakan pihak ketiga, maka persoalan Papua akan menjadi konflik berkepanjangan yang menelan banyak korban.

Pertemuan pemimpin MSG di Honiara 13-14 Juli 2016 yang membahas status keangotaan negara-negara MSG adalah bagian penting dari jalan penyelesaian masalah Papua. Jika MSG menerima ULMWP sebagai anggota penuh MSG (Full members), maka pada tahap lanjutan akan membahas status politik Papua terutama mekanisme yang tepat untuk mengahikir konflik Panjang Papua dan Jakarta.

Hasil pertemuan pemimpin MSG di Honiara berakhir dengan menunda pembahasan status keanggotaan ULMWP dan FLNKS hinga awal awal September. Penundaan ini dilakukan dengan alasan teknis yaitu adanya permintaan anggota untuk membahas kriteria yang harus dipenuhi oleh semua anggota untuk menjadi anggota penuh. Penundaan ini tentu memberi kesempatan kepada masing-masing anggota untuk menyiapkan berbagai macam persyaratan yang diperlukan.

Secara khusus ULMWP dan Indonesia, jeda waktu ini akan menjadi ajang lobi tingkat tinggi, sebab rumor yang berkembang bahwa Indonesia mendorong syarat keanggotaan MSG adalah negara merdeka. Jika MSG menyusun syarat keangotaan adalah negara merdeka, maka SMG dalam proses perkembangannya tidak menjamin hak bangsa Melanesia. Pada kondisi ini rakyat Melanesia menantikan keputusan arif dan bijaksana dari petinggi MSG. Keputusan yang obyektif dan menjamin kepentingan rumpun Melanesia tanpa terpengaruh oleh lobi politik ekonomi.

 

Oleh:   Agustinus R.Kambuaya

Penulis Adalah:  Direktur Papua Institute Reseach &

 Pengamat Hubungan Internasional

 

 

UNIVERSITAS OTTOW GEISSLER KAMPUS PERADABAN YANG DILUPAKAN

 download

Syukur Bagimu Tuhan Kau Beri Tanah Yang Kaya, Hutan, Gunung, Laut, Rawa, Sungai memberi kami hidup yang melimpah.

Universitas Ottow Geissler (UOG) adalah universitas peletak peradaban orang Papua, judul ini terkesan sedikit hiperbola, sebab pembangunan sumberdaya manusia Papua bukan hanya dilakukan oleh UOG, ada banyak kampus lain yang ikut menentukan maju mundurnya sumberdaya orang Papua. Universitas Cenderawasih (UNCEN), Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan masih banyak kampus lainnya yang ikut memberikan kontribusi perkembangan sumberdaya manusia Papua. Universitas Cenderawasih dan UNIPA adalah kampus negeri yang didirikan pemerintah dalam rangka kampanye nasionalisme dan eksistensi NKRI di Tanah Papua. Sementara UOG didirkan dalam koteks dan spirit yang berbeda yaitu spirit agama atau misi sending GKI ditanah Papua.

Keberadaan Universitas Ottow Geissler tidak terlepas dari semangat pekabaran injil ditanah Papua. Oleh karena itu, Universitas Ottow Geissler patut ditempatkan sebagai kampus penentu peradaban di Tanah Papua. Perubahan manusia Papua dari masyrakat feodal menuju masyarakat modern bukan dilakukan oleh pemerintah kolonial belanda maupun Indonesia. Misi pekabaran Injil dengan sekolah keguruan (guru penginjil) ODO Dan SMEF lah yang telah berhasil membebaskan orang Papua dari buta huruf dan buta aksara. Ini adalah togak penting dalam sejarah peradaban dan kehidupan orang Papua.

Universitas Ottow Geissler dihadirkan melalui proses yang panjang, dimulai dengan didirikanya Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Ottow & Geissler pada tahun 1981 oleh Yayasan Ottow Geissler (YOG) di tanah Papua. Yayasan Ottow Geissler dibentuk oleh sinode GKI Di Tanah Papua pada tahun 1980, hingga peningkatan status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEO OGE) Jayapura. Perjuangan STIE OGE untuk menjadi Universitas cukup melelahkan dan lama. Perjuangan panjang sejak 1980 akhirnya terwujud oleh Kemendiknas, melalui Dirjen Pendidikan Tinggi dengan nomor 52/E/O/2001 pada tanggal 23 Maret 2011 dan diresmikan pada tangal 3 juni 2011 oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof.Dr.Mohamad Nuh, DEA.

Dari sisi historis, berdirinya kampus UOG lebih muda usianya  karena didirikan pada tahun 1980 dibanding  UNCEN dan  UNIPA yang didirikan tahun 1962. Namun secara spirit pelayanan kepada masyrakat Papua, Universitas UOG menjadi satuan dari misi pelayanan sending Ottow Geissler yang meletakan dasar peradaban orang Papua. Sebagai Universitas Kristen Swasta, Universitas Ottow Geissler mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama yaitu 1980- 2016. Banyak lulusan telah dihasilkan dari Universitas ini. Universitas Ottow Geissler adalah wujud dari aktualisasi spiritual kedalam kehidupanya nyata sumberdaya manusia. Spirit membangun manusia Papua menjadi tuan dinegeri sendiri telah terwujud, lebih dari 10 ribu lebih lulusan berhasil dicetak dikampus ini

Pembangunan Universitas Ottow Geissler ini tidak terlepas dari spirit menghadirkan syalom Allah dimuka bumi. Damai dan sejahtera yang dihotbahkan dimimbar-mimbar gereja kemudian dimanifestasikan dalam bentuk nyata berupa Universitas. Pembangunan sumberdaya manusia  Papua terlebih dahulu dibangun oleh misi sending GKI ditanah Papua. Universitas Ottow Geissler adalah pekembangan pendidikan tingkat lanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya yaitu ODO di Serui, SMEF dan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). Pejuangan pelayanan pendidikan yang berjalan sejak masa pekabaran injil ini membuktikan bahwa Universitas Kristen Ottow Geissler adalah sekolah peradaban orang Papua.

Nasib Universitas Ottow Geissler Di Era Otsus

Agin segar reformasi yang melahirkan turunan otonomi khusus tidak serta merta memberi energy baru bagi STIE OGE. Esensi otsus yang mengamanatkan pembangunan di fokuskan pada 4 program unggulan yaitu kesehatan, infrasktur, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Dibidang pendidikan pemerintah gencar membuat banyak program beasiswa. Melalui beasiswa dan program seribu doktor telah berhasil menyekolahkan banyak putra-putri Papua ke dalam dan luar negeri. Program kursus Bahasa asing sebagai prasyarat mendapatkan beasiswa luar negerupun disediakan.

Tidak terbatas pada program non fisik, program fisikpun dilakukan. Pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung pendidikan bermutu seperti pembangunan asrama, pembangunan sekolah serta penyediaan beasiswa juga gencar dilakukan. Dalam benak pemerintah apapun dilakukan untuk menepis image bahwa Papua tertinggal, miskin dan bodoh. Banyak sekolah disubsidi hingga jenjang pendidikan tinggi. Universitas ternama menjadi target dan tujuan program gerbang mas Papua. Didalam negeri Universitas seperti UI, UGM diajak bekerjasama untuk menyekolahkan anak-anak Papua. Universitas lokal seperti UNCEN, UNIPA juga tak luput dari perhatian pemerintah, program alokasi dana otsus juga dikucurkan.

Ditingkat lokal UNCEN dan UNIPA menjadi kampus impian semua lulusan SMA di tanah Papua.  Menyandang status sebagai kampus negeri yang lama bercokol ditanah Papua membuat posisi UNCEN seolah tidak tersingkirkan. Perhatian banyak kalanganpun hanya tertuju pada UNCEN dan UNIPA. Menyadari status sebagai kampus ternama gelagat pembangunan fisik kedua kampus ini terus digenjot, program kerjasama pemerintah daerah lokal untuk menyumbangkan dana berupa program kerjasama dan lain sebagianya terus usahakan. Alhasil kampus UNCEN dan UNIPA megah berdiri dengan tenaga pengajar yang bergelar doktor dan magister. Ditengah kisah sukses ini, tentaga tua Universitas Ottow Geissler berdiiri lesu bagai manusia kekurangan gisi. Segi fisik Universitas Ottow Geissler kusam, luntur dimakan rayap, tenaga pengajar berkutat dan bergumul dengan biaya pendidikan dan kesejahteraan.

Universitas ini seolah dilupakan dalam ingatan semua komponen orang Papua. Program kerjasama pemda dalam hal asistensi maupun pendampingan teknis, pemerintah lokal lebih percaya kepada Universitas di luar Papua, kalaupun universitas lokal Papua hanya UNCEN dan UNIPA yang menjadi rujukan penelitian, pengkajian dan pengabdian. Memang statusnya sebagai kampus swasta, tetapi jika ditelisik dari sisi spirit, kampus ini lekat dengan misi sending yang telah meletakan fondasi peradaban orang Papua. Oleh sebab itu tidak menjadi alasan bagi siapapun baik orang Papua yang ada di Pemerintahan, yang bekerja di Freeport, BP dan sector swasta lainya untuk memberi perhatian kepada kampus ini.

Situasi semakin memiriskan ketika, Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) yang telah berubah menjadi Universitas tengah melakukan promosi program doktor dengan tenaga pengajar yang mumpuni, fasilutas bangunan yang memadai (represntatif), sementara Universitas Ottow Geisler tetap berjalan dengan fasilitas yang disediakan pada awal tahun 1980-an. Saat ini Tren masuk Universitas Cenderawasih yang tinggi membuat kuota penerimaan UNCEN tidak mampu menampung mahasiswa sehingga kadang menjadi kontradiksi yang berujung demo. Bagi calon mahasiswa tidak masuk Uncen adalah kiamat sebab tidak akan menikmati fisilitas yang lengkap serta akses beasiswa yang memudahkan. Ditengah situasi seperti ini institusi pendidikan alternnatif seperti STIE OGE adalah solusi utama untuk putra-putri Papua.

Jika kita adalah orang yang ma uterus belajar, maka mari kita mencoba belajar dari Universitas Pelita Harapan (UPH)  Jakarta atau Universitas Taruma Nagara (UNTAR). Sebagai kampus swasta Kristen (UPH) serta kampus Taruta Nagara Miliki kelopok Tionghoa, mereka menyadari betul keberdaan mereka sebagai Institusi pendidikan yang berada ditengah ibu Kota Negar,a yang bersaing dengan banyak Universitas. Untuk itu, membenahi diri secara fisik (infrastrutkru), serta supra struktur (SDM) diprogramkan dengan serius untuk mencapai universitas unggulan yang menjadi pilihan utama warga DKI.

Universitas Taruna Darma misalnya Gencar Mencari donasi dari kelompok penngusaha Tionghoa yang bersedia menginvestasikan dana mereka  dengan mekanisme sharing profit yang saling menguntungkan. Melalui metode demikian, kampus Taruna Darma terus dikembangkan baik secara fisik maupun secara sumberdaya manusia. Keseriusan membangun perguruan tinggi yang bermutu ini telah berhasil menghantarka Univesitas Taruma Nagara sebgaai kampus bertaraf internasional. Sementara UPH, melalui donasi gereja (Derma) serta pengalangan dukungan serta investasi membuat kampus ini menjadi kampus yang mampu bersaing dengan kampus negeri dan swasta di Jakarta.

Hal yang sama bisa dilakukan di terhadap Universitas Ottow Geissler sebagai kampus peletak peradaban orang Papua. Tnagung jawab memajukan kampus ini bukan saja milik GKI ditanah Papua, tetapi semua orang yang berdiam ditanah Papua harus ikut berpikir tentang kemanjuan kampus ini. Mengingat keistimewaannya sebagai penerus tonggak sejarah peradaban orang Papua yang diletakan oleh Ottow Geissler, kampus ini sudah saatnya didorong oleh semua pihak untuk menjadi sekolah pilihan utama orang Papua. Disaat semua isntitusi berorientasi menjadi industry pendidikan yang mengutamakan profit sehingga membuat kesenjangan sosial akibat kapitaslime pendidikan, kampus ini harus dihidupkan sebagai smbol pelayanan yang sesungguhnya. Goresan yang tidak sempurna ini bertujuan mengangkat kampus ini sebagai institusi alternatif yang murah ditengah mahalnya dunia pendidikan kita. Ada beberapa langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan kampus ini diantaranya:

  1. Mendorong Pemerintah Untuk Mengalokasikan Dana Bagi Pembangunan Secara fisik
  2. Membentuk Perda Pelindungan yang memberikan perhatian khusus pendidikan yang dirintis oleh penggil-penginjil ditanah Papua
  3. Mendorong sector swasta seperti PT.Freeport Indonesia untuk mendonasikan dana bagi pembangunan fisik maupun beasiswa
  4. Kampanye dikalngan pengusaha Papua yang sukses untuk mau menanmkan modal mereka dengan mekanisme yang longer dan mudah di Universitas UOG.
  5. Mendorong GKI untuk mebuat derma khusus Pembangunan Universitas Ottow Gissler serta menyediakan beasiswa.

Selamat berdiskusi, baca dan sebarkan hingga menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

 

Oleh: Agustinus R. Kambuaya

 

 

REPRESIFITAS NEGARA TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI YOGYAKARTA

13728897_1018928288197920_3710334012176047814_n

Tak Ada Lagi Lagu Yang Indah Di Malioboro.

Jogja Tak Lagi Berhati Nyaman. Ketika itu saya bersama saudara/i Papua turun jalan ikut menyuarakan aspirasi rakyat Jogja. Jogja Refrendum. Kala itu semangat referendum bukan gagasan murni yang digalangkan, tetapi Jogja referendum digagas karena sakit hati warga Jogja terhadap pernyataaan SBY bahwa Indonesia ini negara demokrasi, tidak ada monarki absolut seperti Jogjakarta.

Pernyataan ini sontak membuat hati warga Jogja tersayat-sayat, mirisnya hati rakyat Jogjakarta ini membuat warga Jogja marah dan ingin memisahkan diri. Tak heran, ingatan sejarah masa lalu seperti Jogja adalah negara sendiri dengan nama ” Nagari Hadinigrat Ngayokyakarto” sebuah negara merdeka yang meminta bergabung dengan NKRI, dengan syarat statusnya dijadikan daerah istimewa.

Sebagai beban moril anak-anak rantau yang menghargai keberadaan keraton Mataram dan pakualam, kami dari Papua dan Papua Barat serta semua Indonesia timur raya ikut memberi dukungan moril bersama rakyat Jogja melakukan aksi Prtotes di halaman kantor gubernur (Kepatihan)Yogyakarta. Ini wujud penghormatan kami terhadap budaya, eksistensi dan demokrasi masyrakat Jogja.

Hasilnya Presiden Susilo Bambang Yudoyonopun melakukan permintaan maaf secara resmi. Bagi kami NKRI adalah konsensus dari masyrakat lokal untuk membentuk sebuah negara. Selain merepresentasikan unsur kebudayaan yang diintegrasikan kedalam NKRI, sejarah penderitaan dan ketidak adilan yang sama juga kami masyrakat Papua alami. Ini dasar filosfis yang mendorong kami mendukung masyarakat Jogja. Pernyataan SBY bagi kami benar-benar menginjak-injak harga diri Sri Sultan Hamengku Buono ke X dan Sri Pakualam.

Jogja Tak Lagi Berhati Nyaman.

Bagi kami, warga Jogja dengan slogan Jogja Berhati nyaman adalah slogan simbol kemanusian warga Jogja. Seluruh tanah Jawa orang Jogja adalah jawa sesunguhnya karena memegang teguh pada filosfi hidup kejawen dan filsafat sosial jawa seutuhnya.

Aapa yang terjadi pada Saudara/i kami di Jogjakarta membuat kami miris dan kecewa terhadap pemerintah Kota dan Provinsi Jogjakarta. Sebab anak-anak Papua bisa mendukung aspirasi mereka, tetapi sebaliknya mereka tidak mendukung dan menjamin kebebasan berdemokrasi bagi mahasiswa Papua disana.

Aspirasi mahasiswa Papua jelas mendukung ULMWP, Suatu gerakan politik rakyat Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Jelas ini tindakan mengancam keutuhan NKRI, tetapi sisi demokrasi kebebasan berpendapat dimuka umum yang tertuang dalam piagam PBB Tentang Hak ekosob (Freedom For Speak), dipahami dan diimplementasikan baik oleh semua pihak.

Tindakan ratusan anggota kepolisian yang menghadang Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Kusuma Negara ini benar-benar menunjukan sikap kekerasan negara terhadap aspirasi rakyat Papua. Kondisi ini semakin ironis dengan upaya membatasi bantuan dari palang merah kepada mahasiswa Papua yang terisolasi di dalam Asrama. Mahasiswa menderita kelaparan, trauma, kesakitan secarafisik akibat pukulan dan lain sebagainya.

Sejarah panjang penindasan NKRI Selama tiga setegah abad mestinya menyadarkan kita tentang apa arti kata kemanusian dan demokrasi yang sesunguhnya. Yang terjadi justru sebaliknya, setelah megusir penjajah kolonial Belanda, kita justru mempraktekan apa yang mereka lakukan. Membungkam ruang demokrasi, ototriter dan lain sebagainya. Pendekatan militer yang dominan telah membuat citra Indonesia dipandang buruk dalam pergaulan Internasional, mestinya ini menjadi pelajaran

Pendekatan militer yang dominan terhadap isu Papua ini jelas bertentangan dengan spirit demokrasi yang didengungkan negara. Negara mengklaim sebagai negara demokrasi, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia sudah berjalan baik, kenyataa justru sebaliknya.

Tindakan-tindakan aparat menganiaya mahasiswa tentu menghasilkan dua kenyataan yang berbeda. Disatu sisi menciptakan ketakutan bagi masyrakat Papua. Sebaliknya, represivitas negara yang berlebihan ini akan menjadi martir dan bom yang terus membangkitkan semangat perlawanan masyrakat Papua. Tindakan-tindakan ini akan menjadi minyak pembakar mesin perjuangan Papua merdeka.

Agustinus.R.K.

KEKERASAN MILITER TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI YOGYAKARTA

13728897_1018928288197920_3710334012176047814_n

Tak Ada Lagi Lagu Yang Indah Di Malioboro.

Jogja Tak Lagi Berhati Nyaman. Ketika itu saya bersama saudara/i Papua turun jalan ikut menyuarakan aspirasi rakyat Jogja. Jogja Refrendum. Kala itu semangat referendum bukan gagasan murni yang digalangkan, tetapi Jogja referendum digagas karena sakit hati warga Jogja terhadap pernyataaan SBY bahwa Indonesia ini negara demokrasi, tidak ada monarki absolut seperti Jogjakarta.

Pernyataan ini sontak membuat hati warga Jogja tersayat-sayat, mirisnya hati rakyat Jogjakarta ini membuat warga Jogja marah dan ingin memisahkan diri. Tak heran, ingatan sejarah masa lalu seperti Jogja adalah negara sendiri dengan nama ” Nagari Hadinigrat Ngayokyakarto” sebuah negara merdeka yang meminta bergabung dengan NKRI, dengan syarat statusnya dijadikan daerah istimewa.

Sebagai beban moril anak-anak rantau yang menghargai keberadaan keraton Mataram dan pakualam, kami dari Papua dan Papua Barat serta semua Indonesia timur raya ikut memberi dukungan moril bersama rakyat Jogja melakukan aksi Prtotes di halaman kantor gubernur (Kepatihan)Yogyakarta. Ini wujud penghormatan kami terhadap budaya, eksistensi dan demokrasi masyrakat Jogja.

Hasilnya Presiden Susilo Bambang Yudoyonopun melakukan permintaan maaf secara resmi. Bagi kami NKRI adalah konsensus dari masyrakat lokal untuk membentuk sebuah negara. Selain merepresentasikan unsur kebudayaan yang diintegrasikan kedalam NKRI, sejarah penderitaan dan ketidak adilan yang sama juga kami masyrakat Papua alami. Ini dasar filosfis yang mendorong kami mendukung masyrakat Jogja. Pernyataan SBY bagi kami benar-benar menginjak-injak harga diri Sri Sultan Hamengku Buono ke X dan Sri Pakualam.

Jogja Tak Lagi Berhati Nyaman.

Bagi kami, warga Jogja dengan slogan Jogja Berhati nyaman adalah slogan simbol kemanusian warga Jogja. Seluruh tanah Jawa orang Jogja adalah jawa sesunguhnya karena memegang teguh pada filosfi hidup kejawen dan filsafat sosial jawa seutuhnya.

Aapa yang terjadi pada Saudara/i kami di Jogjakarta membuat kami miris dan kecewa terhadap pemerintah Kota dan Provinsi Jogjakarta. Sebab anak-anak Papua bisa mendukung aspirasi mereka, tetapi sebaliknya mereka tidak mendukung dan menjamin kebebasan berdemokrasi bagi mahasiswa Papua disana.

Aspirasi mahasiswa Papua jelas mendukung ULMWP, Suatu gerakan politik rakyat Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Jelas ini tindakan mengancam keutuhan NKRI, tetapi sisi demokrasi kebebasan berpendapat dimuka umum yang tertuang dalam piagam PBB Tentang Hak ekosob (Freedom For Speak), dippahami dan diimplementasikan baik oleh semua pihak.

Tindakan ratusan anggota kepolisian yang menghadang Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Kusuma Negara ini benar-benar menunjukan sikap kekerasan negara terhadap aspirasi rakyat Papua. Kondisi ini semakin ironis dengan upaya membatasi bantuan dari palang merah kepada mahasiswa Papua yang terisolasi di dalam Asrama. Mahasiswa menderita kelaparan, trauma, kesakitan secarafisik akibat pukulan dan lain sebagainya.

Sejarah panjang penindasan NKRI Selama tiga setegah abad mestinya menyadarkan kita tentang apa arti kata kemanusian dan demokrasi yang sesunguhnya. Yang terjadi justru sebaliknya, setelah megusir penjajah kolonial Belanda, kita justru mempraktekan apa yang mereka lakukan. Membungkam ruang demokrasi, ototriter dan lain sebagainya. Pendekatan militer yang dominan telah membuat citra Indonesia dipandang buruk dalam pergaulan Internasional, mestinya ini menjadi pelajaran

Pendekatan militer yang dominan terhadap isu Papua ini jelas bertentangan dengan spirit demokrasi yang didengungkan negara. Negara mengklaim sebagai negara demokrasi, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia sudah berjalan baik, kenyataa justru sebaliknya.

Tindakan-tindakan aparat menganiaya mahasiswa tentu menghasilkan dua kenyataan yang berbeda. Disatu sisi menciptakan ketakutan bagi masyrakat Papua. Sebaliknya, represivitas negara yang berlebihan ini akan menjadi martir dan bom yang terus membangkitkan semangat perlawanan masyrakat Papua. Tindakan-tindakan ini akan menjadi minyak pembakar mesin perjuangan Papua merdeka.

Agustinus.R.K.

PERTARUNGAN DIPLOMASI ULMWP VS NKRI DI MSG

Lautoka

Katanya Ilmu Harus Di Aplikasikan. Maka Sebagai Mantan Mahasiswa HI saya kali ini mengunakanya untuk memberikan sedikit pandangan terkait dinamika politik (ULMWP) Vs NKRI Di kaawasan melanesia/ pafisik (MSG).

Dinamika politik kawasan pasifik menjadi menarik ketika ULMWP sebagai gerakan politik Papua untuk pertamakalinya masuk sebagai anggota observeb (pengamat). Agenda utama yang diusung organisasi ini adalah status Politik Papua (Merdeka).

Sementara Pemerintah Indonesia menjalankan kontra diplomasi terhadap gerakan internasionalisasi isu Papua di organisasi sub regional MSG tersebut. Untuk menjaga harmonisasi antara ULMWP dan pemerintah NKRI, Para pimpinan MSG memasukan ULMWP sebagai observeb, sementara pemerintah Indonesia sebagai Full members (Anggota Penuh). Ini keputusan bijak (win win solution).

Meski sudah berstatus observer member, status ini tidak membuat ULMWP berbanga diri. Manufer lobi-lobi politik makin intens dilakukan untuk meyakinkan para pimpinan MSG untuk memasukan ULMWP sebagai anggota penuh. Gerakan ULMP ini disiasati oleh pemerintah Jakarta dengan membentuk tim lobi yang dipimpin langsung Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. Suatu peran yang cukup rancu sebab mengambil alih porsi Kementerian luar negeri.

Dinamika diplomasi yang sedang berlangsung di pasifik ini menarik, sebab mempertemukan dua kekuatan dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintah Indonesia melakukan lobi dan diplomasi yang legal formal Government to Government (G to G), suatu diplomasi yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah. Instrumen yang digunakan sebagai alat diplomasi adalah tawaran bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini sudah cukup berhasil membuat PNG dan beberapa negara di pasifik tidak mendukung ULMWP dalam agenda MSG sebelumnya.

Diplomasi yang dilakukan ULMWP justru terbalik, pendekatannya adalah People to people hingga akhirnya mempengaruhi sikap politik elit atau negara. Para aktivis ULMWP mengunakan pendekatan by cultur yaitu solidaritas dan spirit kekeluargaan sebagai rumpun melanesia. Kampanye politik Papua yang dilakukan oleh aktivis Papua yang bermigrasi ke PNG selama puluhan tahun ini cukup berhasil. Mayoritas masyarakat melanesia mendukung isu Papua merdeka yang diusung oleh ULMWP. Beberapa negara seperti Fanuatu tidak mengesampingkan gerakan rakyat ini. Fanuatu misalnya menyatakan sikapnya secara jelas mendukung Papua. Sebab isu Papua telah menjadi isu rakyat Vanuatu. Inilah yang membuat diplomasi ULMWP Vs NKRI makin seru di MSG.

Eskalasi Papua terus meningkat, lobi-lobi politikpun tak henti-hentinya dilakukan. Indonesia terus intens melakukan taktik dan strategi diplomasi untuk mengagalkan ULMWP di MSG 14 Juli mendatang, sementara ULMWP juga telah melakukan konsolidasi politik serta lobi-lobi dukungan kian intens dikalangan anggota MSG. Yang jelas Pertemuan unsur pimpinan tingkat MSG di Honiara 14 Juli mendatang akan menjadi ajang ujuk kelihaian diplomasi antara ULMWP VS NKRI.

Aspek yang lain MSG menjadi regionalisme baru akan menghadapi ujian berat, sebab dalam proses konsolidasi menuju organisasi regional, MSG dihadapi dengan isu politik yang sensitif. Apakah para anggota MSG akan memutuskan persoalan Papua secara obyektif berdasarkan fakta sosial, HAM, eknomi yang terjadi di Papua.? Atau MSG akan sama seperti organisasi sub regional lainya yang hanya menjadi ajang sandiwara para elit yang endingnya isu HAM hanya dijadika alat tawar menawar kepentingan nasional suatu negara (National Interest).
Organisasi sub regional dibuat karena adanya tuntutan kebutuhan bersama, yaitu untuk mengatasi persoalan yang tidak mampu diatasi secaradomestik. Kita tunggu keputusan para pimpinan MSG di 14 Juli mendatang.

Agustinus R Kambuaya.

Pengamat Hubungan Internasional & Pengiat Sosial Papua

IRONI TRANSMIGRASI DAN SAWIT DI KABUPATEN MAYBRAT

maybrat

Kebijakan mendatangkan transmigrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, yang sempat mengalami pro kontra akhirnya direalisasikan. Berdasarkan data yang dihimpun Koalisi Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Maybrat, sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) telah tiba dan berada di Aifat Timur Raya.

Sejauh ini rencana kebijakan ini tidak transfaran, Anggota DPRD Kabupaten Maybrat tampaknya tidak memberikan pertimbangan ilmiah dan obyektif terkait recana aksi kebijakan ini. Mestinya sebelum rencana ini diwujudkan, Dinas terkait dan DPRD Kabupaten Maybrat harus menimbang dari berbagai aspek apa manfaat dari kebijakan ini..? Manfaat sosial seperti pengurangan lahan, dominasi lapangan pekerjaan oleh para pendatang serta pertimbangan lain harus dilakukan. Diskusi public dan lain sebagainya tidak pernah dilakukan untuk mendapat imput terkait kebijakan mendatangkan transmigrasi serta perkebunan sawit ini.

Kebijakan ini benar-benar paradoks, mengapa..? Sebab luas wilayah Kab.Maybrat tidak sama dengan wilayah Kabupaten Lain di Papua yang sanggat luas. Pemataan wilayah pembangunan yang baku dan untuk jangka panjang harus dilakukan. Secara kasat mata kita belum melihat adanya proyeksi arah pembangunan yang jelas.

Pemetaan mana wilayah pemerintahan, mana wilayah basis pertanian yang menjadi lumbung pangan, mana wilayah yang di proyeksi menjadi pusat pendidikan, mana wilayah industry,mana wilayah industri/ agribisnis untuk perkebunan sawit dll. Ini ironi, tempat kita hanya sedikt jika sawit dan transmigrasi masuk bagaimana nasib saudara/i dan anak-anak kita nantinya..??

Mestinya perjalanan dinas kita bukan untuk berjalan-jalan, bersenang-senang, kita harus belajar banyak di kota-kota urban, pengemis dan pengamen di jakarta dan jawa pada umumnya adalah mata rantai kemiskinan panjang yang disebabkan oleh kesalahan generasi sebelumya. Generasi tua menjual tanah lalu tidak menginvestasikan uang hasil tanah untuk pendidikan anak mereka, maka merea menjadi kaum miskin perkotaan saat ini.

Jika mengunakan analisis SWOT kekuatan Kabupaten Maybrat lebih dominan ketimbang kelemahan. Kekuatanya adalah semua kampung mayoritas orang-orang terdidik yang menyandang gelar S1. Kelemahan kita adalah luas wilayah sempit, tidak subur dan tanah dimiliki oleh klen, keret dan marga secara bersama-sama.

Untuk mengatasi luas wilayah yang tidak menjanjikan untuk pertanian, perkebunan skala besar serta untuk industry, Metodenya kita menyiapkan SDM untuk didistrubusi ke wilayah seluruh Papua bahkan menyediakan tenaga professional untuk Multi National Corporations (MNC) Yang ada seperti BP, SKK Migas, Pertamina, PT.Freeport, Petrocina dll.

Sejauh ini, formula ini sudah berjalan secara alami, hasilnya generasi tua Maybrat yang sukses diseluruh Papua membawa dan mengiring uang mereka ke Maybrat. Ini membuat perputaran uangyang cukup tinggi di Maybrat. Fligth money atau uang terbang keluar Papua tidak terjadi dikalangan orang Maybrat, uang justru diterbangkan ke Maybrat untuk pembangunan rumah, usaha, gereja, Ini menarik Ini mesti kita perthanakan, kita merebut peluang tenaga kerja profesional itulah yang mesti kita lakukan.

Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah yang beruntung, mengapa.? Orang Maybrat punya etos kerja yang tinggi, tidak mengharpkan belas kasihan pemerintah. Rumah dibangun sendiri, usaha (bisnis & dagang) diupayakan sendiri, anak-anak mereka disekolahkan sendiri tanpa bantuan pemerintah secara penuh. Ini modal kita, pemerintah mestinya mengambil peran sebagai fasilitator terhadap apa yang sudah menjadi budaya masyarakat Maybrat. Budaya sekolah, budaya bersaing dll. Menyediakanbeasiswa, mendirikan sekolah dan Universitas kejuruan adalah langkah kongkrit tetapi strategis untuk mencapai tujuan termaksud diatas. Terkait sawit  dan transmigrasi pemerintah Kabupaten Maybrat masih mempunyai banyak waktu untuk melaukan langkah strategis dan taktis.

 Rekomendasi

  1. Segera evaluasi secara terbuka antara komponen masyrakata, DPRD Gereja dan membatalkan Program Transmigrasi dan Sawit yang saat ini sedang berjalan
  2. Pemerintah Kabupaten Maybrat bertangung jawab memulangkan 150 KK yang sudah didatangkan diafat timur tersebut
  3. Pernyataan bersama rakyat Gereja, Pemerintah, DPRD, Pemuda, Tokoh Adat untuk tidak melakukan kebijakan yang sama disuatu waktu. Menetapkan perda tidak adanya program transmigrasi di Kab. Terimakasih

 

Oleh: Agustinus.R.Kambuaya

Directur Papua Institute

(Center For Public Policy and developmental Study)

 

 

MAKLUMAT RAKYAT PAPUA UNTUK KAPOLDA PAPUA

papua_BD7C0377E5DD4B20B5CC34C13E54664A

Maklumat menolak niat polda Papua untuk menghidupkan pola orde baru:

1. Wajah Indonesia makin suram di dunia lantaran paranoid separatisme

2. Keutuhan NKRI tidak bisa dijaga dengan cara mengkrimininalkan para pejuang Papua, sebab pendekatan sudah gagal total. Sejak Papua di NKRI, ratusan orang Papua dipenjarakan, apakah metode tersebut membuat perjuangan Papua lepas dari NKRI surut? Tidak. Justru makin meluas.

3. Polisi adalah produk reformasi 1998, maka semestinya polda Papua tidak mengibiri reformasi sebagai alat perubahan.

4. Tuntutan memisahkan diri dari Indonesia merupakan keharusan, bukan kebetulan atau mengada ada, sehingga setiap orang Papua yang dikriminalkan sudah menjadi resiko bagi pejuang itu sendiri.

5. Kriminalisasi dari GPK, GSB, OTK, dst, sudah terbukti tidak memberi efek apapun bagi kamtibmas di Tanah Papua.

6. Apa yang dilakukan Paulus Waterpauw selaku kapolda Papua hari ini, diduga ingin mencari sensasi belaka untuk ikut pada kontes calon gubernur Papua periode berikut. Artinya praktik menegakkan hukum NKRI hanya demi kepentingan politis belaka.

7. Aparat penegak hukum di Tanah Papua paling kerdil menegakkan hukum. Mereka hanya bawa instrumen hukum pada konteks separatisme namun penerapan hukum pada konteks penjarahan sumber daya alam sama sekali tidak pernah ada. Itulah kebohongan luarbiasa aparat hukum NKRI di Tanah Papua semenjak aneksasi.

Sekian

Ini pernyataan polda Papua:

Wamena, Jubi – Dalam waktu dekat Kepolisian Daerah Papua mengeluarkan maklumat tentang dasar dan aturan menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw siapa pun punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ditekankan untuk kelompok KNPB, PRD dan afiliasinya yang bermuara kepada separatisme ada dasar hukumnya.

“Kita akan berikan catatan penting bahwa mereka yang nanti melawan pemerintah yang sah, aparat negara yang sah, maka ada aturan hukum positif yang berlaku dan KUHP mengatur itu,” katanya di Wamena, Jayawijaya, Jumat (17/6/2016).
Disebutnya, mereka yang menggelar demo pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dikenakan makar dan menjadi catatan kriminal kepolisian jika ada yang dipidana.

Kapolda menjelaskan, apabila seseorang tercatat dikenakan pidana, maka mereka akan ikut dalam catatan kriminal kepolisian. Mereka yang sebagai pelajar dan akan melanjutkan studinya, catatan itu akan ikut. Begitu juga mereka yang mahasiswa lulus ingin kerja catatan itu akan ikut sehingga menyulitkan mereka ke depan.

Ia juga akan meminta para bupati di Papua agar mendata pelajar dan mahasiswa yang didanai atau dibantu oleh keuangan negara.

“Jangan mereka ikut-ikutan akhirnya mereka terjebak dalam situasi itu yang pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri,” katanya.

Oleh: Arkilaus Baho

BUPATI MAYBRAT SEGERA PULANGKAN TRANSMIGRASI DARI KABUPATEN MAYBRAT

13254052_1870482126512629_8724194526371070175_n

Ippmas News,15 April 2016,(IPPMAS) MENDUKUNG DAN MENOLAK KELAPA SAWIT DI AIFAT TIMUR RAYA KAB.MAYBRAT -PAPUA BARAT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAYBRAT, SEGERA PULANGKAN KELOMPOK TRANSMIGARASI LOKAL YANG DITEMPATKAN DI WILAYAH AIFAT TIMUR SUARA MAHASISWA

–Mahasiswa Aifat TimurRaya Se-Kota Studi di Indonesia dengan tegas, Menolak Program Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Maybrat, terkait Penerimaan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi Lokal di Wilayah Aifat Timur Raya.

Berdasarkan berita yang kami himpun lewattelepon selulerdari Masyarakat Aifat Timur bahwa program trans lokal yang di datangkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah berada di tempat dengan jumlah berkisar 150 KK, penduduk trans tersebut berasal dari wilayah yang berbeda, yang pada saat sekarang berada diKampung Aitrem, Kamis (14/04/16).
Mereka menganggap, program transmigrasi yang diikuti dengan pembangunan fasilitas 150 unit rumah transmigran, sebagai bentuk ketidak adilan yang dilakukan kepada mereka masyarakat pribumi Aifat Timur.Sehingga kami Mahasiswa dengan tegas menolak dan memerintahkan untuk segera di pulangkan penduduk trans lokal tersebut, karena dengan mempertimbangkan hal-hal Negatif lain yang akan muncul di kalangan mayarakat Pribumi Aifat Timur nantinya.“Transmigrasi adalah militerisme, dimana perekonomian akan dipegang oleh pendatang dan kami orang Papua secara umum dan secara khusus Masyarakat Aifat Timur semakin minoritas,” untuk itu kami menegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi segera bertanggungjawab untuk pulangkan penduduk trans lokal tersebut kebali pada tempat asal mereka; karena dengan kehadiran penduduk transmigrasi akan berdampak di segala aspek.

Dalam aspek politik akan menjadikan pro kontra dalam realisasi Otsus di masyarakat. Sedangkan pada aspek hukum akan menimbulkan hukum nasional dan hukuminternasional di tanah Papua secara khusus Kabupaten Maybrat.“UU No 21 tentang Otsus dan UU 27 tentang pengolahan sumber daya alam harus dilihat,” Dalam aspek ekonomi akan ada kecemburuan antar orang Papua secara khusus MasyarakatAifat Timur dengan pendatang, lihat saja saat ini di Kota Sorong orang Papua hanya bisa jual Sayur satu ikat dan pinang satu tempat, bahkan hampir memiliki hak atas semua tanah adat di Kota/Kabupaten Sorong; hal terebut menunjukkan elektabilitas Pemerintah Daerah dalam memperketat aturan dalam demensi umum dan khusus, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak enggan mementingkan hak masyarakat Asli Papua, yang termasuk dalam dimensi Khusus.

Dampak Negatif adanya kehadiran Transmigrasi1.Berkurangnya areal hutan untuk lahan permukiman di penuhi oleh penduduk transmigrasi2.Tergagnggunya habitat hewan liar di daerah tujuan transmigrasi3.Pada beberapa kasus dengan pelaksanaan transmigrasi terkadang menimbulkan kecemburuan soial antara penduduk asli (Pribumi) dengan para pendatang (Transmigrasi).

-konflik-sengketa-tanah-transmigran-di-distrik-nimbokrang-dan-distrik-namblong“Kami Mahasiswa Aifat Timur Kuliah dengan mengharapkan Hasil hutan kami yang di kelola oleh Orang Tua, untuk membiayayai perkuliahan kami, bagaimana jika hutan kami di kuasai penduduk Foto Copy oleh Pemerintah. Kami saja sudah mengharapkan biaya orang tua dari hasil garapan huta itu, lalu bagaimana adik-adik kami Aifat Timur yang berikutnya mau mendapatkan hasil hutan dari mana yang membiayayai hidup mereka. Coba Bapak lihat kedaan Masyarakat yang tinggal Kampung-kampung di pojok-pojok wilayah Kabupaten Maybrat sana, seperti; Kampung Warmu, Ainesra, Frameneway, Tafrubu,dll; kadang kami Mahasiswa meneteskan air mata dengan melihat kehidupan masyarakat kami seperti itu.

“Kalau ada transmigrasi, kami dan masyarakat ini mau ditaruh dimana”, sekarang Masyarakat hidup sudah suah, kamiorang Aifat Timur bukan mala kerja, bukan bodoh, namun tidak ada orang pemerintahan yang mampu berkreatif untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui program kemandirian dengan landasan kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut.

Emiliano Kejora Yumte