Kemanusian Rohingya Vs Kemanusian Deyai Papua

“Bagaimanapun juga, Myanmar dan Bangladesh harus melakukan kerja sama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi, karena tanpa kerja sama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan,” kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).  Lihat : https://news.detik.com/berita/d-3621747/menlu-presiden-jokowi-ingin-kekerasan-terhadap-rohingya-dihentikan

Kisruh Rohigya sontak memicu kemarahan Masyarakat Indonesia. Tidak hanya Presiden, masyarakat biasa pun ikut  geram, mengecam dan mengutuk Myanmar. Mcermati respon masyarakat dan opini yang berkembang ini kita mestinya tidak terbawa emosi dan berpikir sejenak, megapa kita harus ikut berpikir, berempati terhadap Etnis Rohingya..?

Benar, sebagai manusia kita perlu merasa empati atas kekerasan semena-mena yang dilakukan negara dan individu terhadap orang yang tak berdosa. Namun yang menjadi pertanyaaan adalah sudahkah negara kita bersih dari  praktek demokrasi dan kemanusian.?   Jangan sibuk mengurus negara lain,  butakah, tulikah, bisukah kita terhadap penembakan di Deyai Papua…? Kekerasan yang di lakukan negara terhadap masyarakat Papua di Deyai  itu sama seperti yang di lakukan Myanmar tehadap etnis Rohingya . Apakah Manusia Papua itu golongan bangsa binatang yang kalau di tembak dan dibunuh, menyelesaikannya cukup  dengan meminta maaf…? Presiden tidak pernah ikut berpikir soal kasus Deyai Papua.

Kami masyarakat Papua merasa miris, terhina dan terinjak-injak atas pernyatan dan respon masyarakat Indonesia yang berlebihan menunjukan rasa empati dan kemanusian terhadap etnis rohingya. Apakah derajat kemanusia  etnis rohingya itu lebih tinggi dari derajat kemanusian orang Papua..? Apakah orang Papua itu tidak terhitung dalam rumpun manusia…?

Jangan mengunakan sudut pandang kesamaan agama untuk meberi empati kepada orang lain sementara masyarakat di negeri sendiri di lupakan…? Saat kasus deyai terjadi masyarakat Indonesia diam seribu bahasa, sibuk menjalani rutinitas mereka masing-masing, sementara ketika kasus Rohingya semua orang menjadi sibuk. Inikah yang namanya kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa. Konsep senasib sepenangungan itu hanya ilusi yang tidak perah nampak dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

Saat ini negara sedang menghadapi Internasionalisasi isu Papua merdeka. Saat yang sama pula negara mengutus berbagai tim untuk melakukan kontra diplomasi terhadap gerakan Papua merdeka (UMLWP). Negara melalui diplomat sibuk mempresentasikan berbagai indikator sukses otonomi khusus termasuk pemekaran untuk meyakinkan dunia internasional terhadap masalah Papua. Bagaimana dengan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia secara khsusus HAM di Papua ?

Pemerintah Indonesia sedang bermain sandiwara di pangung internasional. Menampilkan wajah ganda mengelabui dunia internasional atas apa yang saat ini terjadi di dalam negeri, secara skhusus pelanggaran HAM di Papua. Rakyat Papua wajar memiliki rasa curiga, bahkan menuduh negara sedang menjalankan pendekatan ganda terhadap masalah Papua. Disisi yang lain menyatakan pendekatan terhadap konflik di Papua dilakukan dengan cara-cara demokratis, dialog bahkan Jokowi mengatakan dengan istilahnya yang kren “Pendekatan Kebudayaan”. Namun pada prakteknya penembakan, kekerasan masih terus terjadi.

Kejadian ini menjadi contoh watak asli negara bahwa ternyata orang Papua tidak penting di mata negara, yang penting hanyalah sumberdaya alamnya yang melimpah.  Negara lebih sibuk mengurus etnis rohingya yang nota bene warga negara Myanmar. Empati kemanusia yang lupa akan diri sendiri. Jika sikap negara dan rakyat Indonesia terus seperti ini, maka Papua harus merdeka, sebab tidak ada masa depan Papua dalam NKRI.

 

Agustinus R.Kambuaya

Iklan

Kemanusian Rohingya Vs Kemanusian Deyai Papua

Situs Berita Online Detik Com Tanggal 30 Agustus 2017 memuat berita dengan judul Menlu: Presiden Jokowi Kekerasan terhadap Rohingya Dihentikan. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi melaporkan perihal situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, terutama yang berkenaan dengan etnis Rohingya. Retno mengatakan Presiden Jokowi ingin kekerasan di Rakhine State segera berakhir. Retno mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan tiga orang. Pertama, dengan National Security Adviser-nya Suu Kyi. Kedua, dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmud Ali.

“Bagaimanapun juga, Myanmar dan Bangladesh harus melakukan kerja sama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi, karena tanpa kerja sama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan,” kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).  Lihat : https://news.detik.com/berita/d-3621747/menlu-presiden-jokowi-ingin-kekerasan-terhadap-rohingya-dihentikan

Kisruh Rohigya sontak memicu kemarahan Masyarakat Indonesia. Tidak hanya Presiden, masyarakat biasa pun ikut  geram, mengecam dan mengutuk Myanmar. Mcermati respon masyarakat dan opini yang berkembang ini kita mestinya tidak terbawa emosi dan berpikir sejenak, megapa kita harus ikut berpikir, berempati terhadap Etnis Rohingya..?

Benar, sebagai manusia kita perlu merasa empati atas kekerasan semena-mena yang dilakukan negara dan individu terhadap orang yang tak berdosa. Namun yang menjadi pertanyaaan adalah sudahkah negara kita bersih dari  praktek demokrasi dan kemanusian.?   Jangan sibuk mengurus negara lain,  butakah, tulikah, bisukah kita terhadap penembakan di Deyai Papua…? Kekerasan yang di lakukan negara terhadap masyarakat Papua di Deyai  itu sama seperti yang di lakukan Myanmar tehadap etnis Rohingya . Apakah Manusia Papua itu golongan bangsa binatang yang kalau di tembak dan dibunuh, menyelesaikannya cukup  dengan meminta maaf…? Presiden tidak pernah ikut berpikir soal kasus Deyai Papua.

Kami masyarakat Papua merasa miris, terhina dan terinjak-injak atas pernyatan dan respon masyarakat Indonesia yang berlebihan menunjukan rasa empati dan kemanusian terhadap etnis rohingya. Apakah derajat kemanusia  etnis rohingya itu lebih tinggi dari derajat kemanusian orang Papua..? Apakah orang Papua itu tidak terhitung dalam rumpun manusia…?

Jangan mengunakan sudut pandang kesamaan agama untuk meberi empati kepada orang lain sementara masyarakat di negeri sendiri di lupakan…? Saat kasus deyai terjadi masyarakat Indonesia diam seribu bahasa, sibuk menjalani rutinitas mereka masing-masing, sementara ketika kasus Rohingya semua orang menjadi sibuk. Inikah yang namanya kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa. Konsep senasib sepenangungan itu hanya ilusi yang tidak perah nampak dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

Saat ini negara sedang menghadapi Internasionalisasi isu Papua merdeka. Saat yang sama pula negara mengutus berbagai tim untuk melakukan kontra diplomasi terhadap gerakan Papua merdeka (UMLWP). Negara melalui diplomat sibuk mempresentasikan berbagai indikator sukses otonomi khusus termasuk pemekaran untuk meyakinkan dunia internasional terhadap masalah Papua. Bagaimana dengan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia secara khsusus HAM di Papua ?

Pemerintah Indonesia sedang bermain sandiwara di pangung internasional. Menampilkan wajah ganda mengelabui dunia internasional atas apa yang saat ini terjadi di dalam negeri, secara skhusus pelanggaran HAM di Papua. Rakyat Papua wajar memiliki rasa curiga, bahkan menuduh negara sedang menjalankan pendekatan ganda terhadap masalah Papua. Disisi yang lain menyatakan pendekatan terhadap konflik di Papua dilakukan dengan cara-cara demokratis, dialog bahkan Jokowi mengatakan dengan istilahnya yang kren “Pendekatan Kebudayaan”. Namun pada prakteknya penembakan, kekerasan masih terus terjadi.

Kejadian ini menjadi contoh watak asli negara bahwa ternyata orang Papua tidak penting di mata negara, yang penting hanyalah sumberdaya alamnya yang melimpah.  Negara lebih sibuk mengurus etnis rohingya yang nota bene warga negara Myanmar. Empati kemanusia yang lupa akan diri sendiri. Jika sikap negara dan rakyat Indonesia terus seperti ini, maka Papua harus merdeka, sebab tidak ada masa depan Papua dalam NKRI.

 

Agustinus R.Kambuaya

Arogansi POLRI Di Deyai Paua

Konflik dan kekerasan TNI & POLRI Kepada Masyarakat di Wilayah Adat Lapago Seolah tak pernah henti. Ingatan kita masyarakat Papua masih segar untuk mengingat kasus penembakan 4 siswa di Paniai pada 8 desember 2014 silam. Kasus ini mendapat sorotan berbagai pihak, baik gereja, NGO bahkan dunia internasional memberikan perhatian serius atas kasus ini. Tidak lama setelah kasus ini, pada tahun 2017 Televisi Swasta Naisional Metro TV menayangkan sisi lain keterlibatan TNI dalam bisnis Pertambangan di Nabire dengan Judul Berita “Emas Di Kuras Rakyat di Tindak” Satu tayangan yang menayangkan sisi lain militer yang ikut berniaga di Tanah Papua.

Berita tersebut merupakan sebagian kecil dari keterlibatan TNI & POLRI Dalam dunia usaha atau bisnis. Fakta tersebut merupakan gambaran bahwa masyarakat Papua mengenal kehadiran aparat keamanan (TNI & POLRI) bukan saja dalam bentuk kekerasan berupa konflik, penyiksaan, penganiayan dan lain sebagainya, lebih daripada itu kita mengenalnya sebagai bentuk kolaborasi, persekongkolan insturmen keamanan negara dan pemodal dalam mengeruk sumberdaya alam Papua (kekerasan TNI & POLRI) dalam dunia bisnis. Lupakan ulasan itu, kita kembali fokus kepada kasus Penembakan warga sipil di Deyai 1 Agustuns 2017.

Kekerasan TNI & POLRI tidak berhenti pada kasus Paniai 8 Desember 2014, atau hebohnya bertia keterlibatan TNI & POLRI di Tambang Emas Nabire. Kekerasan apparat kepada warga sipil kembalali terjadi di Deyai pada 1 Agustus 2017. Kekerasan terjadi berawal dari seorang warga bernama Doupouga yang tenggelam di Kali Oneibo, tapi saat diangkat masih ada nafas.“Sehingga warga yang mau mengantarnya ke RSUD Madii Enarotali meminta bantuan ke pekerja di Camp Proyek Pembangunan Jembatan Kali Oneibo.

Para pekerja camp bersikeras tak mau mengantar,” warga akhinya jalan dan setelah beberapa jam kemudian sampailah mereka di RSUD Madii Enarotali. Tapi dokter di rumah sakit itu mengatakan kalau Doupouga sudah tak bernyawa atau meninggal dunia. “Setelah balik, warga emosi karena kendaraan milik Camp Proyek Pembangunan Jembatan Kali Oneibo tak dapat mengantar korban tenggelam. Masyarakat membakar camp mereka. Tidak lama kemudian Aparat Brimo kembali dating menyerang warga, melepaskan tembakan, Ada tujuh orang luka-luka, lima orang terkena tembakan dan dua orang hanya luka ringan tergores. Ketujuhnya masih di bawah umur 20 tahun dan mereka dilarikan ke RSUD Deiyai,

Agustinus R.Kambuaya

Direktur Papua Research Institute

 

 

 

 

Berbeda Pendapat Bukan Berarti Lawan Tetapi Kawan Berpikir”

Di Sorong Raya ini ada banyak orang yang sensitifitasnya tinggi. Ketika kita mengomentari kinerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain, Sekali kita menulis opini/ mungkin status facebok, saat kita jumpa secara fisik mereka cenderung apatis, paranoid bahkan sedikit sensi kepada kita. Tidak melihat kita sebagai orang-orang yang perlu di ajak diskusi biar produktif. Institusi publik secara teori harus diawasi oleh rakyat dengan metode yang berbeda-beda.
Secara teori bernegara ada yang namanya social consensus (kesepakatan sosial) masyarakat bahwa kedaulatan tertinggi negara berada ditangan rakyat, dan rakyat menyerahkanya kepada negara melalui udang-undang untuk menjalankanya. Tidak serta merta rakyat tidak ikut mengawasi jalanya penyelengaran pemerintahan.
 
Penganut paham rasionalitas, obyektifitas akan melihat kita sebagai sparing patner, kontrol ekstra parlementer, eksekutif dll. Justru kita menulis sesuatu itu bisa jadi bahan untuk mendorong kerja yang lebih baik. Lebih baik kritik-kritik yang membangun daripada pembisik-pembisik seperti HARMOKO yang selalu bilang bapa sip (sip man) lalu menuntun Suharto ke jurang. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi.
 
Kelompok pembisik yang tidak cerdas, bodoh dan dangkal akan menjadikan tulisan kita, opini kita untuk menjadikan bahan biar bisa menjadi penting dihadapan pemimpin. Woii masrakat baca buku banyak, ikuti berita dan paham teori, metode birokrasi moderen yang namanya open government (pemerintahan terbuka) dimana elemen sipil masyarakat, NGO, Akademisi, Tokoh Adat memainkan peran sebagai sipil kontrol.
 
Orang yang berpikir produktif, berpikir besar dan maju akan melihat kritik sebagai bahan penting yang harus mereka respon agar bisa memenuhi kepuasan pelayanan publik. Sobat jangan jadi pembisik murahan, jangan jadi tukang pelapor dangkal, sebab anda tak ubahnya seperti pelacur yang kadang melacurkan diri bukan karena membutuhkan, atau cinta tetapi keadan yang memaksa mereka melacurkan diri.
 
Saya menulis ini agar siapapun kita yang saat-saat ini menjadikan diri penting pada lingkar kekuasaan Kota dan Kabupaten Sorong Raya, Bahkan Provinsi Papua Barat harus melihat bahkan keberadaan kita yang dekat dengan pemimpin sesunguhnya adalah peluang untuk menjadi penasihat (advisor) yang baik kepada pemimpin untuk mengambil kebijakan dan program yang tepat untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi pelapor kepentingan golongan.
 
Jika anda tidak sepaham, bukalah ruang untuk berdebat, bukalah ruang diskusi, biarkan masing-masing orang mencoba menjelaskan argumentasinya, subyek dan obyeknya, mempertangung jawabkan argumentasi berdasarkan teori, data dan fakta. Dalam tradisi keilmuan yang ilmiah, tulisan harus di balas dengan tulisan, argumentasi ilmiah harus di jawab denganargumentasi ilmiah yang di dukung dengan fakta-fakta ilmiah.
 
Jadilah anak muda Papua secara khsus Sorong Raya yang cerdas, demokratis dan maju. A.R.K.

Surat Terbuka Untuk Gubernur Papua Barat

 Kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Di Kota Injil Manokwari. Doa dan harapan kami semoga Bapak Selalu Diberi Kesehatan dan Kekuatan Dalam Mengemban Amanat Suci. Amin.
Isi Surat kegundahan hati masyarakat Papua Barat. Melalui surat ini kami menyatakan bahwa ada kebocoran anggaran negara yang bersumber dari dana APBD, dana Otsus yang di kucurkan melalui program hibah bantuan kepada Yayasan-yayasan yang tidak memiiki kantor yang nyata secara fisik, program yang berkelanjutan, relawan yang jelas yang setiap saat melakukan pendampingan, menjalankan fungsi  sosial,  makna pendampingan, pemberdayan yang sesungguhnya. Kami OAP Hanya jadi obyek eksploitasi, foto-foto kami hanya mengisi laporan-laporan segelintir anak muda yang cerdas bermain laptop untuk menyulap laporan.
Kami mejual sayur, gali batu, jual pasir, menjadi guru di pedalaman memimpikan kehidupan mewah, mengendarai mobil mewah, semua hanya hayalan yang kadang kami tak memilikinya sampai akhir hayat. Sementara anak-anak muda Papua yang cedas dan berada di birokrasi itu , mereka cerdas, mereka mendirikan sekian puluhan Yayasan, belasan CV lalu mereka melakukan praktek konspirasi anggaran, money loundry, mark up hingga menjadi kaya mendadak bagai durian runtuh.
Kadang kami kesal, kadang kami marah, kadang sedih, kadang juga tergoda untuk bermain konspirasi anggaran, proses money loundry agar bisa kelihatan keren seperti anak-anak honor yang baru setaun sudah memiliki semua yang kami impikan dalam hidup ini. Bapak Gubernur sampai kapan kami duduk menunggu di tempat kami sambil menonton dengan sakit hati menonton permainan para bandit anggaran di Papua Barat mengelapkan puluhan juta rupiah, ratusan miliar mengalir mengisi kantong-kantong mereka.
Apakah kami tidak cerdas untuk pandai menipu seperti itu sehingga tak perlu mengerutu..? Jika benar, biarkanlah kami juga ikut melakoni profesi ini dengan gaya, cara kami yang lamban dan kaku ini. Bapak gubernur yang kami pilih dengan doa, harapan dan air mata, Bolehkah kami meminta satu hal…? Apa itu…?
Revew program dana hibah, revew Institusi Yayasan yang tidak memiliki Kantor secara Fisik, Yang Konsisten bekerja dalam diam tanpa menunggu program, kantor ada secara fisik, relawan ada beraktifitas siang dan malam. Biarlah setiap rupiah uang darah dan nyawa orang Papua itu kembali menyentuh setiap jiwa yang sudah lama menanti-nantikan perubahan.
Kami muak, kami bosan menyaksikan segelintir anak muda, sekelompok partai politik, sekelompok anggota dewan berkolaborasi dengan PNS di Provinsi mendirikan Yayasan untuk ikut mengakses dana-dana itu. Kurang puaskah mereka dengan Gaji pokok, kurang puaskah mereka dengan tunjangan-tunjangan program dan jabatan sehingga mereka menyamar mendirikan Banyak Yayasan untuk mengurung uang-uang itu kembali kepada  kantong-kantongmereka…? Kebocoran anggaran dengan cara ini terus terjadi, kapan keadlian sosial itu tidak tercipta, jika cara-cara ini terus masif, menjadi budaya hidup kita. Faktanya ada kelompok yang senyumnya lebar, tertawanya terbahak, sementara kami yang kecil menangis, mengerutu, mengikat pingang karena lapar.
Kami Berdoa..” Ya Tuhan Kata Hambamu Pdt. Is. Kjine, Ottow Gesiler, Barang Siapa Bekerja Diatas Tanah Ini Dengan Jujur Dan Setia, Ia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain ” ternyata nubuatan  itu sering di jadikan kata-katan kiasan semata, toh semua konspirasi-konspirasi itu di buat di Kota Injil, Tanah Suci Bagi Orang Papua, Dengarlah Doa Kami Ya TUHAN, Biarlah keadilanmu Nyata menyala-nyala seperi api yang menyala-nyala mengawasi  kehidupan kami, Biarlah keadilanmu nyata Agar kami rakyat kecil Yakin dan percaya bahwa ALLAH ITU ADA, SETIDA DAN MEMBELA KAMI Yang Lemah.
Izinkan Kami Menyampaikan Keluh Kesah Kami Dengan Beberapa Permintaan:
1. Revew Anggaran Dana Hibah Berbasis Otsus Dan Yang Lainnya.
2. Revew Institusi (Yayasa-Yayasan) yang selama ini menjadi senjata andalan sekelompok orang yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam sisitem untuk mengerogoti Dana Otsus dan APBD Lainnya.
3. Inventarisir kembali lembaga (Yayasan) yang akan berfungsi menjadi mitra dengan pemerintah untuk mengelola dana Otsus, dana Hibah lainnya yang bersumber dari APBD. Bila perlu Audit APBD Provinsi Papua Barat 2-3 Tahun silam.
4. Segera Dorong Pembentukan Komisi Keterbukan Informasi Publik (KIP) Papua Barat.
5. Berikan Ruang Untuk Pemantau Keuangan Negara (PKN) Untuk menjadi mitra dalam memantau tata kelola anggaran negara. Semua itu semata-mata demi tranfaransi, clean and Good Governnace.
Koalisi Pemuda Masyarakat Peduli Pembangunan Provinsi Papua Barat…
                    TTD.
Agustinus R. Kambuaya

Tumpang Tindih Kebijakan Jalan Lingkar Kota Sorong

Merusak Hutan Menuai Bencana

Peran pemerintah dalam menyediakan pembangunan untuk melayani masyarakat merupakan suatu keharusan, suatu amanah konstitusi yang wajib di wujudkan, untuk miciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada implementasinya kebijakan-kebijakan pemerintah sering saling bertolak belakang antara lembaga. Menurut satu dinas atau lembaga, kebijakan ini merupakan prioritas, tetapi menurut dinas yang lain kebijakan tersebut berpotensi merusak aspek yang lain, ini adalah kontradiksi, bahkan anomali kebijakan dalam pemerintah.

Kali ini Pusat Study Kebijakan Publik Dan Keadilan Pembangunan Papua (Papua Research Institute) mencoba menganalisis kebijakan publik sektor kehutanan dan lingkungan yang bertolak belakang dengan program perluasan akses jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 kilometer  yang di kerjakan oleh Balai Pekerjaan Umum (Satker Wilayah Sorong).

Pada 6 Februari Tahun 2017 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong (BLH), Julian Kelly Kambu Melalui situs berita Media Papua menyatakan bahwa, BLH Kota Sorong akan mengkaji berapa besar kerusakan Kawasan Hutan Lindung Saat ini. Badan Lingkungan Hidup Meminta Kepada Pihak Balai Pekerjaan Umum Untuk Menghentikan Pekerjaannya, sembari menunggu kajian AMDAL yang dimaksud. Pengerjaan jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 Kilometer, di khawatirkan akan menimbulkan bencana alam. Dampak lain yang akan timbul kemudiaan adalah sumber-sumber mata air yang selama ini menghidupi warga Kota Sorong akan mengalami

Mencermati pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong ini, aktivitas Pengerjaan jalan lingkar antara Kota dan Kabupaten Sorong yang memanfaatkan kawasan lingdung Kota Sorong ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini dalam proses perumusan, perencanaan, dan pengerjaan suatu proyek  di Kota Sorong, Kabupaten Sorong Bahkan Provinsi Papua Barat belum terintegrasi dari semua aspek. Masing-masing Dinas, lembaga mengerjakan pekerjaanya secara sektoral tanpa mempertimbangkan aspek lain yang kemudian akan muncul dan menjadi masalah atau konsen dari lembaga (Dinas) lain. Mestinya sejak awal rencana kerja jalan  yang dilakukan oleh Balai Pekerjaan Umum (Satker  Wilayah Sorong)  mengkonsultasikan aspek lingkungan bersama pemerintah Kota Sorong, secara khusus dinas terkait (BLH).

Pada kenyataannya pekerjaan sudah di lakukan, kemudiaan Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong Mengeluhkan pekerjaan jalan sepanjang 33 Kilo meter ini. Dengan demikian, pekerjaan sudah berjalan dan proses kajian AMDAL baru berjalan untuk menyesuaiakn pyoker tersebut. Ini boleh di kategorikan sebagai proses tumpag tindih atau konflik kebijakan antara lembaga, sebab dampaknya cukup serius dan banyak kerugian yang akan terjadi akibat pekerjan ini. Jika selama ini Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong bersusah payah menjaga lingkungan, melakukan program Reboisasi yang menghabiskan anggaran APBD kemudian mubasir karena areal konserfasi ini di bongkar untuk kepentingan akses jalan untuk transportasi.

Kebijakan Yang Tak Sejalan Dengan Keinginan Presiden Jokowi

Mencermati kebijakan yang tumpeng tindih dalam pembangunan yang memnafatkan  hutan ini, patut kita prihatin. Mengapa..? Arahan dan himbauan Presiden Jokowi sudah sanggat jelas terkait tumpeng tindih kebijakan  ini.

Sebagaimana pernyataan Jokowi yang di Muat Koran Online Detik News.com, Jokowi mengatakan setahun lalu melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016, Presiden meminta dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Jokowi ingin tidak ada perbedaan ataupun tumpang tindih informasi geospasial.”Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan akan  ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis, maupun penerbitan perizinan,” kata Jokowi di kantor Presiden.

Jokowi yakin kebijakan satu peta ini bisa mempermudah penyelesaian konflik. “Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk lebih lanjut, Jokowi meminta laporan Menko Perekonomian dalam rapat kali ini mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan. “Laporan yang saya terima dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 baru 26 sudah lengkap untuk seluruh Indonesia, 57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik belum ada,” katanya.

Mengacu kepada pernyatan Jokowi tentang konflik lahan atau ruang dan pentingnya satu peta sebagai informasi untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi, seharusnya pemerintah Daerah  Kota Sorog khususnya SKPD Teknis menyesuaiakan program ini sebagai landasan perencanan dan pembangunan daerah.

Dihentikannya pekerjaan jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 Kilo Meter ini perlu dijadikan pembelajaran dan catatan penting dalam agenda pembangunan daerah ke depan. Baik Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong bahkan Sorong Raya pada umumnya perlu belajar untuk mengsingkronkan, mengintegrasikan rencana pembangunan agar bisa di kaji secara sectoral sehingga dalam implementasinya menjadi Produk kebijakan yang multi dimensional.

Oleh: Agustinus.R.Kambuaya

Direktur Pusat Study

Kebijakan Publik & Keadlian Pembangunan Papua

 (Papua Research Institute)

 

 

Memahami Maybrat Dalam Cara Pandang Lain

(Skrip Buku Saku Etnografi Meibrat)

Ayamaru adalah salah satu etnik yang mendiami gugusan batu karang di wilayahpedalaman kepala burung Papua (lihat peta Papua Barat) dianugrahi dengan budaya tolong menolong (self support) yang dipelihara sangat kuat hidup dan berkembangsampai saat ini. “Anu Betha Tubat’.

Pemekaran yang dibentuk 2002  wilayah Ayamaru mulai dari sebelah  selatan berbatasan  dengan  Kampung  Kais dan  Kambur di teluk  Patipi, sebelah  utara berbatasan  dengan  Kampung Yarat dan Man di  Distrik  Senopi,  sebelah  timur berbatasan  dengan Aisa di Distrik Arandai dan Distrik Bintuni (sekarang Kabupaten Teluk Bentuni), sebelah barat berbatasan dengan Kali Weigo di Kampung Weigo dan Kampung Srowan dan Kampung Sawiat Distrik  Teminabuan  (sekarang  Distrik  Sawiat)  Kabupaten  Sorong Selatan.

Wilayah pedalaman kepala burung ditemukan pemerintah Belanda 1908 sudah ada kontak, namun Belanda melaksanakan pemerintahan 1924 dan sepuluh tahun kemudian 1934 barulah terbentuk kampung-kampung secara permanen didirikan oleh masyarakat atas usaha pemerintah Belanda yang pada waktu itu dikenal dengan “Ayamaru” yang berasal dari dua suku kata yang terdiri dari “aya” dan “maru” yang berarti aya adalah air dan maru adalah danau/telaga karena masyarakat di wilayah pedalaman kepala burung menetap diseputar danau.

Sementara ada catatan lain yang menjelaskan Aifat pada waktu pemerintahan Belanda, pemerintahannya di Fuoh di tepi sungai kamundan namun terjadi pergolakan politik antara Indonesia dan Belanda mengenai perebutan Irian Barat, maka terjadi kekhawatiran kalau Fuoh merupakan tempat strategis masuknya mata-mata Indonesia sehingga dipindahkan ke kumurkek 1960 tanpa proses hukum.

Menurut catatan masa lampauw menjelaskan  kampung Fategomi adalah tempat pertemuan suku-suku di seluruh wilayah pedalaman kepala burung dan sejak jaman dulu menjadi tempat pertemuan dalam acara-acara adat berupa tukar-menukar bo, barang dan jasa serta pusat informasi atau bisa kita katakan sebagai daerah segitiga emas pada masa lampauw. Cerita yang lain juga menjelaskan kampung Fategomi merupakan cikal bakal proses masuknya pemerintahan pertama di pedalaman kepala burung dimulai dari lokasi atau tempat yang namanya Fait Mu Framafir yang sekarang disebut Fategomi yang ditandai dengan dilantiknya 5 (lima) orang kepala dusun pertama di Fait Mu Framafir sekarang dikenal dengan nama Fategomi pada tahun 1932 dengan cara menyerahkan 5 (lima) baju secara simbolis kepada lima kepala dusun antara lain : (1) Waman.Asmuruf; (2) Siah Atu.Idie; (3) Mratmawe. Asmuruf; (4) Kawian.Iek; dan (5) Siayoh. Jitmau. Nama Kampung Fategomi terdiri dari beberapa gabungan-gabungan kata depan dari ke 4 Kampung yang disingkat menjadi Fategomiyaitu: Fa = Faan dari Kampung lama Faan; Te = Tehak dari Kampung lama Tehak; Go=Gohsames dari Kampung lama Gohsames; Mi = Mirafan dari Kampung lama Mirafan;

Menurut Kambu Arius Dosen FE-UNCEN, dalam mendalami ekologi masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman kepala burung pulau Papua berada pada zona ekologi kaki gunung lembah kecil dan bukit-bukit. Dengan adanya zona ekologi dapat dibagi kedalam tiga wilayah masyarakat yang mendiami lembah kecil di sebut “Ayamaru” yang terbagai dalam masyarakat Ayamaru Kota dan masyarakat Aitinyo. Sementara masyarakat yang mendiami bukit-bukit disebut “masyarakat Aifat”

Pada masa pemerintahan Belanda terdapat empat wilayah administrasi pemerintahan distrik yaitu : distrik ayamaru, aitinyo, mara dan aifat dibawah wilayah kerisedenan Manokwari. Sejak menjadi bagian dari Indonesia dan disesuaikan dengan satu kesatuan adat istiadat, bahasa budaya yang menunjukkan suatu kesukuan tertentu disuatu wilayah pedalaman kepala burung, maka dikenallah singkatan suku A3 atau orang A3 yang mempunyai latar belakang adat istiadat, budaya dan bahasa sama.

Pada masa ini pemberian daerah otonom untuk masyarakat pada wilayah pedalaman kepala burung peta Papua menyebut mereka dengan sebutan Meibrat yang berasal dari dua suku kata yang terdiri dari : Mei dan Brat, Mei yang berarti suara/bahasa dan Brat yang artinya lambat/lembut yang dapat dilihat dalam keseharian berupa tata cara berbahasa yang lembut dan santun atau lebih singkatnya masyarakat yang memiliki bahasa yang sama.

Berkait dengan penyebutan Meibrat dalam perkembangan telah muncul permainan kata-kata membuat sebutan yang terkenal Maybrat yang sampai-sampai tercatat juga dalam lembaran negara yang apabila ditarik cerita kebelakang tentang arti dua suku kata Maydan Brat, May yang berarti memukul/berkelahi dan Brat artinya lembut. Fenomena penyebutan nama tersebut apabila disesuaikan dengan adat istiadat, bahasa dan budaya tidak menunjukkan suatu kesatuan sosial budaya “Anu Betha Tubat”. Disini memunculkan pertanyaan “apakah salah penyebutan yang menyebabkan konflik berkepanjangan”……jawaban cukup pada anda sendiri.

Kita mempertanyakan ke mana perginya akal sehat dan akal budi ketika dua kelompok saling gesek yang sedang mempertahankan dinasti politik membuat masyarakat semakin terpuruk itu tidak mungkin terlepas dari nilai dan keyakinan individu masyarakat yang lagi sakit. Kehilangan akal sehat dan akal budi tidak hanya tampak pada intensitas gesekan para elit yang kian menakutkan, tapi juga pada perilaku para masyarakat yang semakin degradasi miskin rasa malu.

Sistem kepemimpinan pria berwibawa yang berdasarkan kemampuan berwiraswasta atau secara individual mempunyai potensi mengumpulkan bo yang banyak. Hal ini dapat dijelaskan individu yang dapat menjadi pemimpin adalah orang yang pandai berdagang, mempunyai kekayaan, kemampuan memimpin dan murah hati.

Setiap individu bersaing secara ketat degan berbagai potensi memanfaatkan berbagai sarana untuk memperoleh bo, memberikan bo dalam jumlah yang lebih besar berarti dengan sendirinya Ia disanjung, dihormati, dihargai atau mempunyai sebutan sebagai ra bobot  (masyarakat atas). Pada masa ini, pengaruh bobot masih nampak, terutama memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, misalnya menyatakan perang suku, menjatuhkan vonis bersalah atau tidaknya kepada pihak-pihak yang bertikai. Bobot dalam kelompok masyarakat sudah berlangsung berabad-abad lamanya dan merupakan kepemimpinan politik lokal terakhir yang dikenal sebelum masuknya sistem politik modern lewat pemerintahan Belanda.

Sistem pelapisan pada waktu lampauw sebelum masuknya pemerintahan Belanda. Masyarakat sudah membagi strata sosial dalam tiga wilayah yaitu : (1). Lapisan atas (ra bobot); (2). Lapisan masyarakat menengah (ra sai atau ra kinyah); (3). Lapisan masyarakat bawah atau orang kebanyakan (ra kair atau ra warok, sigyah). Perbedaan strata sosial masyarakat didasarkan pada tiga alasan besar yaitu : (1) kepemilikan bo (benda atau barang berbentuk kain); (2) kemampuan memimpin pesta-pesta inisiasi dan (3) murah hati.

1) Lapisan atas (ra bobot) yang termasuk kategori masyarakat atas adalah memiliki bo pusaka (wan) dan beberapa bo yang termasuk klafisikasi berkualitas seperti wan safe,sariem. Untuk memperoleh gelar ra bobot, ada beberapa kriterial tertentu yakni kepemilikan bo berkualitas kelas satu (bo pusaka), pandai bermain atau melakukan transasksi tukar menukar bo, kedudukan yang bersifat melembaga, tingkat senioritas dan memiliki kekuasaan atas sejumlah pengikut.

2)  Lapisan masyarakat menengah (ra sai atau ra kinyah), yang termasuk kategori menengah adalah mereka yang tidak memiliki bo klasifikasi kwalitas kelas satu atau bo pusaka. Selain itu mereka juga tidak memiiki bo yang sebanding dengan bo yang dimiliki oleh golongan masyarakat kelas atas. Bo yang dimiliki oleh golongan masyarakat menengah tidak sebanyak yang dimiliki oleh golongan masyarakat atas.

3)   Lapisan masyarakat kebanyakan atau (ra kain atau ra warok, sigyah), yang termasuk golongan orang kebanyakan adalah golongan masyarakat yang sama sekali  tidak memiliki bo kelas satu dan bo jenis lainnya secara hirarkis, membedakan masyarakat kedalam berbagai lapisan memang tidak nampak secara jelas. Namun dalam kehidupan sehari-hari membedakan strata social masyarakat sangat nampak, terutama dalam hal pemilihan jodoh, sering nampak jelas pada saat terjadi pertikaian atau konflik.

Sistem kepercayaan prasejarah masyarakat pedalaman kepala burung, diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjut atau disebut dengan masa bermukim dan berladang yang terjadi pada zaman Mesolithikum. Mengenai bukti adanya kepercayaan masyarakat pada zaman Mesolithikum dan beberapa bukti lain yang turut memperkuat adanya corak kepercayaan mereka pada zaman prasejarah adalah ditemukanya bekas kaki pada nekara disungai Wemayis kampung Sauf. Bekas kaki tersebut menggambarkan langkah perjalanan yang akan mengantarkan roh seseorang ke alam baka. Hal ini berarti pada masa tersebut masyarakat sudah mempercayai akan adanya roh. Kepercayaan terhadap roh terus berkembang pada zaman prasejarah. Hal ini tampak dari kompleksnya bentuk-bentuk upacara penghormatan, penguburan dan pemberian upeti atau sesajen. Kepercayaan terhadap roh inilah yang dikenal  dengan Aninisme. Aninisme berasal dari kata Anima artinya jiwa atau roh, sedangkan Isme artinya paham atau kepercayaan. Disamping adanya kepercayaan Aninisme ada juga terdapat kepercayaan Dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Contohnya yaitu: pohon-pohon besar atau bukit dan pegunungan serta sungai tertentu yang dianggap memiliki kekuatan. Dengan demikian kepercayaan masyrakat pada zaman prasejarah adalah Aninisme dan Dinamisme.

Berdasarkan letak geografis daerah maka sistem mata pencaharian hidup suatu kelompok etnis ditentukan oleh potensi yang terkandung  didaerahnya termasuk kondisi serta kesuburan tanah. Masyarakat yang mendiami pedalaman kepala burung mengembang berbagai sistem mata pencaharian hidup dengan kondisi geografis daerahnya. Adapun mata pencaharian tersebut antara lain;  menangkap ikan, berkebun dan berburu seperti dibawah ini.

  1. a) Menangkap ikan; Mofot syoh/maka aya atau menangkap ikan merupakan mata pencaharian sampingan masyarakat. Namun demikan pekerjaan ini menjadi pencaharian penting bagi masyarakat yang khusus berdiam di daerah pinggiran danau. Penangkapan ikan biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dan wanita baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Pencarian ini di lakukuan pada siang hari maupun pada malam hari terutama pada musim-musim kemarau. Jenis-jenis ikan yang biasanya ditangkap adalah ikan mujair, ikan mas, ikan sepat, ikan tet, ikan gabus, udang, belut, sepat siam dan sebagainya. Teknik penangkapan di lakukan dengan cara menombak, menggunakan jaring, meracuni dengan akar tuba, atau menangkap dengan menggunakan tenaga. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh, sebagian di konsumsi sendiri dan ada juga yang dibagikan kepada anggota kerabat yang lain atau di jual di pasar terdekat.
  1. b)Berkebun; masyarakat pada umumnya mengembangkan cara berkebun  secara tradisional (mkha ora), yakni sistem perladangan ini telah membudaya dalam kehidupan masyarakat, karena dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka membuka kebun pada lahan milik kerabat atau klennya sendiri. Kebun dibuka dengan melalui berbagai pengetahuan tradisional mengenai teknik membuka lahan, seperti melakukan  survei atau pemilihan lahan (matsus thain), setelah memilih bahan yang cocok, maka dibuatlah rintisan dengan cara menandai bagian-bagian tertentu dari lahan yang berbatasan dengan lahan orang lain. Sesudah menandai lahan orang lain, tahap selanjutnya adalah menebas dan menebang pohon secara keseluruhan. Pohon-pohon dan rumput-rumput yang telah di tebas dibiarkan mengering lalu dibakar dan setelah dibakar maka lahan siap untuk dipakai. Masyarakat mengenal sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan secara jelas. Semua pekerjaan yang dinilai berat (kasar) seperti pemilihan lahan, menebang pohon, membersihkan rumput, membuat pagar, membuat rumah untuk memelihara tanaman, dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan membersihkan daun-daun saat membakar kebun, memanen hasil, merawat tunas (bibit) yang hendak ditanam kembali, menjual hasil kebun dilakukan oleh kaum wanita (para istri). Jenis tanaman yang ditanam antara lain kedelai bete (awuah), keladi johar (awuah kulawe), ubi jalar (sasu), ubi kayu (ara sasu), pisang (abit), tebu ikan (hata), kacang tanah (smail), ketimun (iteto). Hasil ladang di konsumsi sendiri jika hasil ladang mengalami surplus maka sebagian lagi dijual dan sebagian lagi dibagikan kepada anggota kerabatnya.
  1. c)Berburu; Berburu bagi masyarakat merupakan mata pencaharian sampingan. Perburuan dilakukan pada saat tertentu saja, misalnya untuk keperluan pesta dan sebagainya. Lokasi perburuan terletak di hutan-hutan di sekitar kampung. Berburu dilakukan seecara individu atau berkelompok antara 4-5 orang. Waktu untuk berburu dilakukan dari malam hingga pagi hari. Lamanya perburuan berlangsung 3-4 hari. Para pemburu biasanya terdiri dari kaum laki-laki dewasa. Sedangkan untuk kaum wanita bertugas mengolah hasil buruan menjadi makanan yang siap dimakan, menjual hasil buruan itu ke pasar terdekat. Hasil buruan dibagikan kepada setiap pemburu yang ikut berburu. Pemburuan yang dilakukan secara berkelompok biasanya di lakukan untuk keperluan pesta besar. Sebaliknya hasil buruan yang dilakukan secara individu di konsumsi sendiri, atau di bagikan kepada anggota keluarga atau dijual.

Seni atau kesenian merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan yang ada. Salah satunya adalah seni menganyam. Seni anyaman pada masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Anyaman tersebut disebut noken. Noken adalah tas yang dianyam dari kulit kayu. Masyarakat menganggap noken sebagai symbol kesuburan kandungan seorang perempuan. Fungsi noken pada masyarakat sama halnya dengan suku-suku lain di papua  yaitu untuk mengisi dan menyimpan hasil bumi atau juga bisa digunakan untuk menggendong anak. Noken ini biasa diatas kepala.

Dapat juga dilihat pada Seni ukir yang diterapkan oleh masyarakat terlihat seni hias pada benda-benda perunggu yang nenggunakan pola-pola geometric sebagai pola hias utama. Kesenian di masyarakat juga terdiri atas beberapa sub, antara lain: seni rupa, seni suara dan seni tari.

(Arius Kambu, Ekonomi Uncen)