Arsip Kategori: Uncategorized

Diplomasi Pencitraan Indonesia Di Rohingya

Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Pemerintah Myanmar pada akhir-akhir ini cukup menyita perhatian banyak pihak. Negara-negara di Asia tengara bahkan negara-negara diluar kawasan Asia Tengara juga ikut memberikan simpati dengan mengecam perbuatan Myanmar yang diangap melangar HAM dan kemungkinan terjadinya pemusnahan etnis

Tidak hanya negara-negara diluar ASIA Tengara yang ikut meberikan perhatian serius, Didalam negeri, Pemerintah Indonesia juga ikut memberikan perhatian yang cukup serius. Pemerintah Idonesia tidak hanya memberikan komentar melalui pernyataan-pernyatan resmi negara. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung langsung ke Myanmar untuk bertemu Aung San Suu kyi untuk membahas konflik yang terjadi dan tawaran konsep penyelesaian konflik Rohingya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Menteri luar negeri dalam memberikan perhatian atas konflik Rohingya tentu diapresiasi karena telah mewujudkan Pembukaan UUD 1945 tentang tujuan nasional atau tujuan bernegara yaitu ” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Jika menyimak langkah politik luar negeri dari sudut pandang cita-cita negara Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tentu cukup relefan, namun perlu di pandang juga dari aspek realitas dan kebutuhan sosia politik  domestik yang menjadi landasan untuk menentukan arah sikap politik luar negeri Indonesia termasuk etnis Rohingya.

Diplomasi Pencitraan 

Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia untuk ikut memberikan perhatian, lobi dan tawaran konsep penyelesaian konflik Rohingya, pandangan berbeda justru datang dari dalam negeri . Perbedaan pandangan datang dari politisi dan pemimpin oposisi nasional Prabowo Subianto. Seperti dilansir situs online http://www.infomenia.net/2017/09/tamparan-keras-bamusi-untuk-prabowo.html“Pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut upaya pemerintahan Jokowi membantu etnis Rohingnya sebagai pencitraan. Hal itu diungkap Prabowo di tengah massa Aksi Bela Rohingya, di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Prabowo menegaskan bahwa langkah Pemerintah Indonesia untuk membantu Rohingya itu hanya pencitraan semata, pemerintah tidak harus melakukan intervensi terhadap negara lain. Mengangapi Pernyataan Prabowo , Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Mahmudin Muslim, membalasnya dengan lebih nyelekit lagi melalui keterangan persnya, Minggu (17/9/ 2017).

Menurutnya, apa yang dilakukan Indonesia dengan diplomasi internasional adalah langkah nyata yang tepat sesuai dengan diplomasi internasional. Mengikuti pernyataan seperti ini sebagai masyarakat kita tentu mengajukan pertanyaan seperti ini..? Apakah perlu kita masyarakat dan pemerintah Indonesia ikut memberikan perhatian atas apa yang menimpa etnis Rohingya..? Landasan untuk memberikan perhatian tentu berbeda-beda. Sebagian masyarakat memberikan perhatian karena faktor kemanusian, tetapi kebanyakan memberikan perhatian karena kesamaan agama.

Jika pemerintah memberikan perhatian dan terlibat dalam penyelesaian konflik Rohingya atas dasar kesamaan agama atau atas dasar UU 1945 tentang peran Idonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, maka pada saat yang sama pemerintah juga sendiri telah mengabaikan dan melangar pembukaan UU tersebut tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diplomasi Indonesia untuk kasus Rohingya pantas dinyatakan pencitraan karena tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan domestik. Hal yang lebih miris lagi adalah Pemerintah Myanmar Menolak bahkan menyatakan Indonesia terlalu ikut itrenfensi masalah domestik mereka dan tidak mengerti akar permasalahan sesunguhnya di negara itu. Hal itu di pertegas oleh Aung San Suu Kyi yang meminta Indonesia tidak perlu ikut campur soal masalah Rohingya.

Papua Dan Rohingya

Jika kita masyarakat Indonesia bahkan Presiden Jokowidodo dan Retno Marsudi makin getor membicarakan masalah Rohingya bahkan sampai mengirim Menteri Luar Negeri ke Myanmar untuk ikut membicarakan jalan penyelesaiannya, maka bagaimana dengan kasus Deyai berdarah..? Apakah Rakyat Papua Korban Penembakan Aparat Kepolisian di Deyai Papua itu tidak memiliki Hak Asasi Manusia seperti etnis Rohingya.? Apakah masyarakat Papua tidak memiliki hak asasi sebagai warga negara yang haknya di jamin dalam Konfenan Internasional dan Undang-undang Nasional sehingga tidak penting mendapat perhatian negara..? Bahkan korban penembakan di deyai Papua hanya di selesaikan dengan permintaan maaf..?

Itukah keadilan sosial yang dimaksudkan dalam pembukaan UUD yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia atas krisis Rohingya..? Tulisan kecil ini mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil ini agar mengingatkan kita bahwa sebelum kita sibuk ikut berpartisipasi dengan negara lain, kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah domesti kita. Mestinya politik luar negeri hendaknya megacu kepada realitas domestik sebagai materi dalam menentukan sikap politik luar negeri kita. Sebab disaat Menteri luar negeri memutuskan memberikan perhatian kepada etnis Rohingya negara sedang melukai hati rakyat Papua sembari membangun citra peduli atas masalah HAM di Asia Tenggara dengan melibatkan diri dalam krisis Rohingya.

Agustinus R.Kambuaya

 

Daftar Referensi:

http://internasional.metrotvnews.com/asia/lKYm693K-indonesia-tak-perlu-turut-campur-masalah-dalam-negeri-myanmar

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/06/ovuffd-3-negara-dukung-diplomasi-indonesia-untuk-rohingya

http://www.infomenia.net/2017/09/tamparan-keras-bamusi-untuk-prabowo.html

http://bhsindonesia21.blogspot.co.id/2015/10/cita-cita-dan-tujuan-bangsa-indonesia.html

https://babanews.co/2017/09/02/aung-san-suu-kyi-minta-indonesia-gak-ikut-campur-soal-rohingya/

 

 

Iklan

Otsus Hanya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan

Papua Barat Pada Pertengahan Juli 2017 bertempat di Universitas Muhamadiah  Sorong Anggota DPRPB Papua Barat Fraksi Otsus Abraham Goram , Anggota DPRPB Fraksi Nawa Cita (PDIP) Fredrik Marlisa Bersama Ketua Dewan Adat  Raja Ampat Paul Mayor mengelar diskusi evaluasi menjelang berakhirnya otsus . Disela-sela diskusi itu perserta yang hadir mempertanyakan implementasi otsus yang berjalan tidak efektif sambil mengelaborasi faktor-faktor penyebabnya. Pemateripun mulai menjawab dengan berbagai indikator kesuksesan Otsus tetapi juga kegagalannya.

Dua bulan berlalu sejak diskusi itu di gelar, penulis menemukan satu tulisan yang di publis oleh situs online KBR pada  pada kamis 14 Juli 2016 (http://kbr.id/072016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html)  dengan judul MK Tolak Uji Materi Otsus Papua. Paragraf pertama tulisan itu menyatakan “Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal 12 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Nomor 21 tahun 2001). Pasal ini mensyaratkan calon gubernur dan wakil gubernur Papua harus asli orang Papua”

Sebagai pemuda Papua saya tidak merasa kaget dengan keputusan MK Menolak uji materi UU Otsus tersebut. Mengapa..? Sudah banyak hal yang berkaitan dengan Otsus bukan hanya uji materi, perdasi perdasus yang selama ini di dorong oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah sering di tolak dengan alasan berbenturaan dengan hukum yang lebih tinggi atau kepentingan negara dan lain sebagainya. Sebagai pemuda Papua yang sering mengikuti perkembangan Otsus saya juga sudah banyak mbaca, mendengar bahkan melihat bagaimana jakarta menlangar, melawan bahkan menghapus dan mengabaikan sama sekali produk hukumnya sendiri.

Sudut Pandang Yang Keliru Soal Papua

Ketika membicarakan Otsus Papua di berbagai forum, diskusi ilmiah bahkan di warung atau kedai Kopi yang pertama terlintas adalah anggaran 29 Triliun yang di kucurkan oleh Jakarta ke Papua. Yang di bicarakan adalah besaran anggaran yang di berikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan menurut sebagian pihak dana otonomi khusus dari 29-30 triliuan itu jika di bagikan ke orang Papua bisa sejahtera seketika karena setiap KK bisa mendapat 10 Juta Per bulan. Jika kita terus terpaku pada cara pandang melihat otsus hanya dari aspek keuangan sebagai penentu kemakmuran orang Papua itu sanggat tidak relefan bahkan fatalnya kita gagal paham.

Untuk memahami otsus Papua ini kita perlu meletakannya pada cara pandang sosiologis atau kultural dengan memakai beberapa teori tentang hukum perkembangan masyarakat. Ada beberapa fase yang harus di lalui masyarakat menurut Rostow atau Marx yaitu tahapan tardisioal/ koumnal, fase pra lepas landas, tahapan lepas landas, tahapan industri/ konsumsi (maturrty), merujuk pada teori itu dan mencermati realitas sejarah orang Papua yang terjadi adalah perkembang yang  melompat-lompat fase.

Pada masa pendudukan belanda orang Papua mendapat kesempatan untuk  mendapatkan sedikit pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Pada fase Indodnesia orang Papua terabaikan, terlebih pada rezimm Soeharto yang menjalankan politik pemerintahan sentralistik. Pendekatan Papua lebih kepada pendekatan eksploitasi ekonomi dan operasi militer. Yang terjadi adalah disparitas/ ketimpangan sosial dan trauma sikologis yang mendalam.

Pada masa reformasi barulah orang Papua mendapat ruang untuk mengekspresikan kehendak politik dan aspirasi ekonominya, itupun tidak sepenuhnya karena stigmanisasi separatis masih kental. Hasil kongres 2000 yang merekomendasikan tim 100 bertemu Gusdur menjadi babak baru kehidupan orang Papua di dalam NKRI.

Mencermati fase perkembangan orang Papua yang terputus-putus atau tidak konstan sejak masa kolonial belanda hingga pemerintah Indonesia itu, tidaklah tepat mengukur perubahan orang pada hanya dengan pendekatan ekonomi atau keuangan, sebab orang Papua dalam  sejarah perkembanganya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbenah diri dalam berbagai aspek untuk bisa mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Otsus Hanya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan 

Jika orang luar Papua memandang otsus hanya dari aspek keuangan yang di kucurkan, bagi orang Papua otsus yang mereka kehendaki adalah kepercayaan kepada mereka untuk menterjemahkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu. Apa yang mau di terjemahkan sama orang Ppaua itu..? Dari sisi ekonomi orang Papua tidak bisa mengatur perekonomian mereka sendiri. Seperti apa..? Jelas Otsus mengamanatkan pemerintah mengatur pengelolaan sumberdaya alam, tambang, minyak, hutan/ kayu dan masih banyak yang lainnya. Jakarta selalu paranoid yang berlebihan terhadap orang Papua.

Pada prakteknya pemerintah pusat tidak pernah merespon itu. Liat saja contoh Usulan Otsus Plus yang pada klausal tentang sumberdaya alam, pemerintah provinsi Papua mengusulkan adanya pembangunan Smelter di Papua agar bisa bermanfaat secara ekonomis baik dari sisi pajak, penyerapan lapangan pekerjaan dan meningkatnya ekonomi/ daya beli masyarakat Papua. Soal bagi hasil sektor pertambangan dan sumberdaya alam lainnya tidak pernah di gubris oleh Jakarta.

Dari aspek politik semua usulan yang berhubungan dengan kewenangan politik yaitu membentuk Partai politik lokal juga beberapa kali di tolak Jakarta. Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan Partai Persatuan Rakyat Papua tetapi Mendagri menolaknya. Ada banyak yang lain, soal kepala daerah dan wakil kepada daerah harus orang asli Papua juga tidak di kabulkan oleh pemerintah pusat. Masih banyak lagi kewenangan stratgis yang di terjemahkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada UU Otsus 21 Tahun 2001  tersebut tetapi nasibnya kandas di Jakarta.

Sebut saja kerancuan antara Anggota DPRP Fraksi Otsus yang berhasil di bentuk di Provinsi Papua Barat tetapi di Provinsi Papua nasib anggota DPRP Fraksi otsus terkatung-katung bahkan merugikan peserta seleksi dan calon Anggota Fraksi Otsus yang dipilih. Mereka menghabiskan banyak anggaran ke Jakarta hanya untuk mendapatka informasi dan kejelasan terkait 14 kursi itu.

Jika kita membuat perbandingan Otonomi khusus Aceh dan Papua maka akan nampak perbedaan yang mencolok bahkan ketidak adilan. Provinsi Aceh boleh dikatakan mendapat otonomi yang lebih luas daripada Provinsi Papua. Apa saja yang membedakan..? Provinsi Aceh bisa memiliki Partai Rakyat Aceh yang sudah mengikuti Pemilukada lebih dari 1 kali bahkan menjadi pemenang pemilu.

Provinsi Aceh bahkan jauh lebih sukses lagi dengan menjalankan Syariat Islam disana. Dari sisi administrasi (KTP) Pemerintahan Aceh bahkan bisa memproteksi wilayah mereka dari arus migrasi yang deras kesana. Berbeda dengan Papua pemerintah tidak mampu menjalankan proteksi dan afirmasi terhadap orang asli Papua. Mencermati paradoks ini kita sampai pada titik yang membingungkan. Ketidak berhasilan Otsus Papua ini sebenarnya salah siapa..?

Kita  sebagai rakyat menyaksikan sikap saling menyalahkan antara pemrintah Pusat dan Pemerintah daerah, Jakarta akan menyatakan dana sudah kami kucurkan miliaran bahkan triliunan rupiah, yang salah kan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat pun balik menyalahkan jakarta bahwa kami tidak di berikan kewenangan untuk menyusun perdasi  atau perdasus untuk mengatur kepentingan strategis orang asli Papua. Jikalau demikian yang salah dalam hal ini siapa..?

Biarkan pertanyaan dan kegelisahan itu terus mengisi ruang pikiran dan rasa orang Papua sehingga suatu saat akan menjadi magma merapi  yang mengendap di dalam diri orang Papua  dan suatu waktu akan meletus. Atau kita boleh sedikit berani mengatakan permainan sinetron tokoh antagonis dan pro antagonis yang menafikan realitas ini akan mendorong orang Papua berkesimpulan dan memantapkan tekad mereka bahwa Papua merdeka itu adalah jaminan masa depan mereka.  Mengapa..?  NKRI yang melahirkan anak kandung bernama otsus itu tidak menjamin apa-apa untuk mereka. Keuangan yang deras mengalir ke Papua tanpa kewenangan itu akan mubasir, bagai buang garam di laut.

Selamat membaca, bacalah dalam sudut pandang anda masing-masing.

Agustinus R.Kambuaya .

Ketua Komunitas Noken Ilmu Sorong Raya

 

Daftar Referensi:

http://kbr.id/07-2016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html

http://www.cnhblog.com/2016/04/realitanya-papua-tidak-memiliki-otonomi.html

https://mdhiofadly.wordpress.com/2013/09/06/tahap-tahap-perkembangan-negara-menurut-w-w-rostow/

https://www.google.co.id/search?q=Demo+Otsus+Gagal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8tcK5i5rWAhWKsY8KHaZ5Du8Q_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=eYlr9lI4rXrsPM:

 

Otsus Haya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan

Papua Barat Pada Pertengahan Juli 2017 bertempat di Universitas Muhamadiah  Sorong Anggota DPRPB Papua Barat Fraksi Otsus Abraham Goram , Anggota DPRPB Fraksi Nawa Cita (PDIP) Fredrik Marlisa Bersama Ketua Dewan Adat  Raja Ampat Paul Mayor mengelar diskusi evaluasi menjelang berakhirnya otsus . Disela-sela diskusi itu perserta yang hadir mempertanyakan implementasi otsus yang berjalan tidak efektif sambil mengelaborasi faktor-faktor penyebabnya. Pemateripun mulai menjawab dengan berbagai indikator kesuksesan Otsus tetapi juga kegagalannya.

Dua bulan berlalu sejak diskusi itu di gelar, penulis menemukan satu tulisan yang di publis oleh situs online KBR pada  pada kamis 14 Juli 2016, (http://kbr.id/07 2016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html) dengan judul MK Tolak Uji Materi Otsus Papua. Paragraf pertama tulisan itu menyatakan “Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal 12 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Nomor 21 tahun 2001). Pasal ini mensyaratkan calon gubernur dan wakil gubernur Papua harus asli orang Papua”

Sebagai pemuda Papua saya tidak merasa kaget dengan keputusan MK Menolak uji materi UU Otsus tersebut. Mengapa..? Sudah banyak hal yang berkaitan dengan Otsus bukan hanya uji materi, perdasi perdasus yang selama ini di dorong oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah sering di tolak dengan alasan berbenturaan dengan hukum yang lebih tinggi atau kepentingan negara dan lain sebagainya. Sebagai pemuda Papua yang sering mengikuti perkembangan Otsus saya juga sudah banyak mbaca, mendengar bahkan melihat bagaimana jakarta menlangar, melawan bahkan menghapus dan mengabaikan sama sekali produk hukumnya sendiri.

Sudut Pandang Yang Keliru Soal Papua

Ketika membicarakan Otsus Papua di berbagai forum, diskusi ilmiah bahkan di warung atau kedai Kopi yang pertama terlintas adalah anggaran 29 Triliun yang di kucurkan oleh Jakarta ke Papua. Yang di bicarakan adalah besaran anggaran yang di berikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan menurut sebagian pihak dana otonomi khusus dari 29-30 triliuan itu jika di bagikan ke orang Papua bisa sejahtera seketika karena setiap KK bisa mendapat 10 Juta Per bulan. Jika kita terus terpaku pada cara pandang melihat otsus hanya dari aspek keuangan sebagai penentu kemakmuran orang Papua itu sanggat tidak relefan bahkan fatalnya kita gagal paham.

Untuk memahami otsus Papua ini kita perlu meletakannya pada cara pandang sosiologis atau kultural dengan memakai beberapa teori tentang hukum perkembangan masyarakat. Ada beberapa fase yang harus di lalui masyarakat menurut Rostow atau Marx yaitu tahapan tardisioal/ koumnal, fase pra lepas landas, tahapan lepas landas, tahapan industri/ konsumsi (maturrty), merujuk pada teori itu dan mencermati realitas sejarah orang Papua yang terjadi adalah perkembang yang  melompat-lompat fase.

Pada masa pendudukan belanda orang Papua mendapat kesempatan untuk  mendapatkan sedikit pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Pada fase Indodnesia orang Papua terabaikan, terlebih pada rezimm Soeharto yang menjalankan politik pemerintahan sentralistik. Pendekatan Papua lebih kepada pendekatan eksploitasi ekonomi dan operasi militer. Yang terjadi adalah disparitas/ ketimpangan sosial dan trauma sikologis yang mendalam.

Pada masa reformasi barulah orang Papua mendapat ruang untuk mengekspresikan kehendak politik dan aspirasi ekonominya, itupun tidak sepenuhnya karena stigmanisasi separatis masih kental. Hasil kongres 2000 yang merekomendasikan tim 100 bertemu Gusdur menjadi babak baru kehidupan orang Papua di dalam NKRI.

Mencermati fase perkembangan orang Papua yang terputus-putus atau tidak konstan sejak masa kolonial belanda hingga pemerintah Indonesia itu, tidaklah tepat mengukur perubahan orang pada hanya dengan pendekatan ekonomi atau keuangan, sebab orang Papua dalam  sejarah perkembanganya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbenah diri dalam berbagai aspek untuk bisa mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Otsus Hanya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan 

Jika orang luar Papua memandang otsus hanya dari aspek keuangan yang di kucurkan, bagi orang Papua otsus yang mereka kehendaki adalah kepercayaan kepada mereka untuk menterjemahkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu. Apa yang mau di terjemahkan sama orang Ppaua itu..? Dari sisi ekonomi orang Papua tidak bisa mengatur perekonomian mereka sendiri. Seperti apa..? Jelas Otsus mengamanatkan pemerintah mengatur pengelolaan sumberdaya alam, tambang, minyak, hutan/ kayu dan masih banyak yang lainnya. Jakarta selalu paranoid yang berlebihan terhadap orang Papua.

Pada prakteknya pemerintah pusat tidak pernah merespon itu. Liat saja contoh Usulan Otsus Plus yang pada klausal tentang sumberdaya alam, pemerintah provinsi Papua mengusulkan adanya pembangunan Smelter di Papua agar bisa bermanfaat secara ekonomis baik dari sisi pajak, penyerapan lapangan pekerjaan dan meningkatnya ekonomi/ daya beli masyarakat Papua. Soal bagi hasil sektor pertambangan dan sumberdaya alam lainnya tidak pernah di gubris oleh Jakarta.

Dari aspek politik semua usulan yang berhubungan dengan kewenangan politik yaitu membentuk Partai politik lokal juga beberapa kali di tolak Jakarta. Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan Partai Persatuan Rakyat Papua tetapi Mendagri menolaknya. Ada banyak yang lain, soal kepala daerah dan wakil kepada daerah harus orang asli Papua juga tidak di kabulkan oleh pemerintah pusat. Masih banyak lagi kewenangan stratgis yang di terjemahkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada UU Otsus 21 Tahun 2001  tersebut tetapi nasibnya kandas di Jakarta.

Sebut saja kerancuan antara Anggota DPRP Fraksi Otsus yang berhasil di bentuk di Provinsi Papua Barat tetapi di Provinsi Papua nasib anggota DPRP Fraksi otsus terkatung-katung bahkan merugikan peserta seleksi dan calon Anggota Fraksi Otsus yang dipilih. Mereka menghabiskan banyak anggaran ke Jakarta hanya untuk mendapatka informasi dan kejelasan terkait 14 kursi itu.

Jika kita membuat perbandingan Otonomi khusus Aceh dan Papua maka akan nampak perbedaan yang mencolok bahkan ketidak adilan. Provinsi Aceh boleh dikatakan mendapat otonomi yang lebih luas daripada Provinsi Papua. Apa saja yang membedakan..? Provinsi Aceh bisa memiliki Partai Rakyat Aceh yang sudah mengikuti Pemilukada lebih dari 1 kali bahkan menjadi pemenang pemilu.

Provinsi Aceh bahkan jauh lebih sukses lagi dengan menjalankan Syariat Islam disana. Dari sisi administrasi (KTP) Pemerintahan Aceh bahkan bisa memproteksi wilayah mereka dari arus migrasi yang deras kesana. Berbeda dengan Papua pemerintah tidak mampu menjalankan proteksi dan afirmasi terhadap orang asli Papua. Mencermati paradoks ini kita sampai pada titik yang membingungkan. Ketidak berhasilan Otsus Papua ini sebenarnya salah siapa..?

Kita  sebagai rakyat menyaksikan sikap saling menyalahkan antara pemrintah Pusat dan Pemerintah daerah, Jakarta akan menyatakan dana sudah kami kucurkan miliaran bahkan triliunan rupiah, yang salah kan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat pun balik menyalahkan jakarta bahwa kami tidak di berikan kewenangan untuk menyusun perdasi  atau perdasus untuk mengatur kepentingan strategis orang asli Papua. Jikalau demikian yang salah dalam hal ini siapa..?

Biarkan pertanyaan dan kegelisahan itu terus mengisi ruang pikiran dan rasa orang Papua sehingga suatu saat akan menjadi magma merapi  yang mengendap di dalam diri orang Papua  dan suatu waktu akan meletus. Atau kita boleh sedikit berani mengatakan permainan sinetron tokoh antagonis dan pro antagonis yang menafikan realitas ini akan mendorong orang Papua berkesimpulan dan memantapkan tekad mereka bahwa Papua merdeka itu adalah jaminan masa depan mereka.  Mengapa..?  NKRI yang melahirkan anak kandung bernama otsus itu tidak menjamin apa-apa untuk mereka. Keuangan yang deras mengalir ke Papua tanpa kewenangan itu akan mubasir, bagai buang garam di laut.

Selamat membaca, bacalah dalam sudut pandang anda masing-masing.

Agustinus R.Kambuaya .

Ketua Komunitas Noken Ilmu Sorong Raya

 

Daftar Referensi:

http://kbr.id/07-2016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html

http://www.cnhblog.com/2016/04/realitanya-papua-tidak-memiliki-otonomi.html

https://mdhiofadly.wordpress.com/2013/09/06/tahap-tahap-perkembangan-negara-menurut-w-w-rostow/

https://www.google.co.id/search?q=Demo+Otsus+Gagal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8tcK5i5rWAhWKsY8KHaZ5Du8Q_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=eYlr9lI4rXrsPM:

 

 

Diplomasi Berbalas Pantun Tak Efektif Atasi Masalah Papua

Akhir bulan Agustus dan awal bulan September 2017 masyarakat Indonesia disuguhi berita konflik di berbagai media terkait krisis kemanusian yang terjadi di Myanmar. Konflik Myanmar benar-benar menjadi perhatian serius masyarakat Idonesia. Keseriusan itu tunjukan lewat kunjungan lansgung Meteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu Conselor Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis kemanusian yang sedang terjadi di negara itu.

Pada saat Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sibuk membicarakan Rohingya, masalah yang belum di selesaikan didalam negeri  muncul menjadi masalah serius di kawasan pasific selatan. Situs Berita Online Satu Harapan Tanggal 08 September 2017 memuat berita yang cukup serius dengan Judul ” Delegasi RI Marah Besar Isu Papua di PIF”

Dikutip dari Samoa Observer, Joku, salah seorang tokoh Melanesia Indonesia (Melindo) dan mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam delegasi pemerintah RI pada KTT, mengecam unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga Samoa di luar arena KTT pada hari Rabu lalu, yang menyoroti penderitaan rakyat Papua. Joku didampingi oleh Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers itu.

Dubes RI Tantowi Yahya mengatakan bahwa demonstrasi tersebut sangat memprihatinkan mereka.”Komunitas Pasifik harus berpegang pada agenda utama konferensi, yaitu Blue Pacific. Anda tahu semuanya (agenda) terhubung dengan itu, “kata dia.lihat (http://www.satuharapan.com/read-detail/read/delegasi-ri-marah-besar-isu-papua-dibicarakan-di-pif).

Mencermati kutipan kemaran Perwakilan RI dalam Forum PIF ini menunjukan bahwa masalah Papua menjadi perhatian serius di wilayah Pasifik  sebab isu Papua terus di dorong dalam berbagai forum tingkat regional, ini ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI , sebab masalah domestik yang diabaikan berkembang menjadi masalah regional bahkan akan terus berkembang internasional.

Eskalasi Konflik, Politik Dan Internasionalisasi Isu Papua

Eskalasi politik Papua yang terus berkembang di berbagai forum tingkat regional dan internasional. Secara dinamika isu, masalah Papua patut diklaim merupakan masalah serius dan sudah menjadi Isu Regional dan internasional.  Mengapa isu Papua di klaim sebagai isu regional dan internasional…? Pertama, secara isu, masalah Papua yang sebelumnya hanya menjadi isu lokal atau domestik Indonesia kini berkembang menjadi isu regional pasific selatan.

Progres isu ini bisa dilihat dari masuknya Unated Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Bahwa institutusi regional (MSG) telah menjadikan agenda Papua sebagai salah satu agenda kerja mereka. Sifat isu telah berkembang dari isu konflik Jakarta Papua saat ini telah berkembang menjadi isu etnis atau rumpun melanesia yang artinya masalah Papua telah menjadi isu bersama rumpun melanesia yang tersebar di berbagai negara di kawasan pasific.

Dari sisi aktor, bahwa masalah Papua yang dulu di pandang sebelah mata sebab hanya menjadi konsen dan agenda NGO, Gereja, Pers dan masyarakat sipil saat ini telah menjadi agenda nasional di berbagai negara di Pasific selatan. Sebagai contoh Vanuatu yang telah mengalami rotasi kepemimpinan perdana menteri beberapa kali tetapi tetap konsisten mendorong isu Papua merdeka di berbagai forum.

Disamping Vanuatu berbagai negara juga tengah menjadikan masalah Papua sebagai agenda domestik dan agenda politik luar negeri mereka, itu tanda bahwa eskalasi Papua menjadi masalah internasional dan telah memenuhi berbagai unsur dan prasyarat sehingga patut di perhitungkan.

Diplomasi Berbalas Pantun

Mencermati esklasi politik dan internasionalisasi isu Papua yang terus berkembang pada tatanan regional dan internasional ini tentu menjadi agenda, perhatian berbagai pihak. Dari pihak Papua ini merupakan prestasi gemilang dalam sejarah perjuangan Papua. Disisi Pemerintah Indonesia masalah ini harus benar-benar di akui sebagai masalah serius dan perlu perubahan format pendekatan.

Pendekatan diplomasi berbalas pantun yang selama ini dijalankan oleh pemerintah sudah sepatutnya di rubah, sebab tidak efektif mengatasi isu Papua Merdeka. Utusan resmi negara melalui Diplomat Indonesia dalam menangapi masalah Papua selalu berupaya mengatasi isu Papua merdeka dengan menjalankan program kontra diplomasi.

Dalam berbagai debat perwakilan Indonesia mencoba meyakinkan dunia luar dengan materi Indonesia negara hukum yang telah meratifikasi berbagai konfenan internasional tentang Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Politik dan sosial budaya, reformasi hukum dan prestasi Otonomi khusus merupakan catatan sukses pemerintah. Oleh karena itu tuduhan pihak luar merupaka tuduhan yang tidak berdasar dan obyektif.

Strategi kontra diplomasi yang di jalankan pemerintah  seperti memecah belah organisasi perjuangan dengan membentuk kelompok Melanesia Pro Indonesia (Melindo) merupakan langkah keliru, sebab semakin mencoba mebendung pergerakan Papua merdeka akan menghasilkan hukum kwantum ke 7, artinya kelompok pemerintah mengabaikan realitas yang ada dan itu akan memancing simpati internasional bahkan pantulan gerakan balik yang bisa memaksa pemerintah tidak berdaya di dunia internasional.

Mestinya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menjalakan dua program eksternal dan internal. External adalah mencoba mengerti arah jalan pikiran para diplomat Papua merdeka tentang jalan penyelesaian masalah Papua yang mereka tawarkan versi mereka. Rasanya agak berat tetapi harus di lakukan. Kehendak untuk mendekati para diplomat tidak pernah dilakukan, seolah mengabaikan dan membiarkan, menempatkan mereka sebagai musuh abadi. Secara internal ada banyak agenda atau pekerjaan rumah yang tidak pernah di selesaikan sampai saat ini.

Kasus pelangaran HAM Paniai serta kasus penembakan di Deyai yang di selesaikan dengan cara meminta maaf perlu di liat sebagai kesalahan, mengapa ? sebagai manusia orang Papua akan merasa harga diri mereka di injak-injak dan akan terus berjuang mencari jalur penyelesaiannya sendiri. Masalah lain adalah rasa keadlian ekonomi yang di simbolkan lewat PT.Freeport seolah hanya menjadi urusan Jakarta. Jakarta dalam upaya negosiasi difestasi saham 51% dalam prosesnya tidak menempatkan pemerintah Papua dan orang Papua sebagai pemilik hak ulat yang perlu diterima keinginannya. Jika semua ini tidak di gubris dan hanya diselesaiakn dengan gaya diplomasi berbalas pantun, maka bukan tidak mungkin Papua akan menysul jalan Timor Leste.

A.R. Kambuaya

 

 

Diplomasi Berbalas Pantun Tak Efektif Atasi Masalah Papua

Akhir bulan Agustus dan awal bulan September 2017 masyarakat Indonesia disuguhi berita konflik di berbagai media terkait krisis kemanusian yang terjadi di Myanmar. Konflik Myanmar benar-benar menjadi perhatian serius masyarakat Idonesia. Keseriusan itu tunjukan lewat kunjungan lansgung Meteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu Conselor Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis kemanusian yang sedang terjadi di negara itu.

Pada saat Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sibuk membicarakan Rohingya, masalah yang belum di selesaikan didalam negeri  muncul menjadi masalah serius di kawasan pasific selatan. Situs Berita Online Satu Harapan Tanggal 08 September 2017 memuat berita yang cukup serius dengan Judul ” Delegasi RI Marah Besar Isu Papua di PIF”

Dikutip dari Samoa Observer, Joku, salah seorang tokoh Melanesia Indonesia (Melindo) dan mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam delegasi pemerintah RI pada KTT, mengecam unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga Samoa di luar arena KTT pada hari Rabu lalu, yang menyoroti penderitaan rakyat Papua. Joku didampingi oleh Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers itu.

Dubes RI Tantowi Yahya mengatakan bahwa demonstrasi tersebut sangat memprihatinkan mereka.”Komunitas Pasifik harus berpegang pada agenda utama konferensi, yaitu Blue Pacific. Anda tahu semuanya (agenda) terhubung dengan itu, “kata dia.lihat (http://www.satuharapan.com/read-detail/read/delegasi-ri-marah-besar-isu-papua-dibicarakan-di-pif).

Mencermati kutipan kemaran Perwakilan RI dalam Forum PIF ini menunjukan bahwa masalah Papua menjadi perhatian serius di wilayah Pasifik  sebab isu Papua terus di dorong dalam berbagai forum tingkat regional, ini ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI ,sebab masalah domestik yang diabaikan berkembang menjadi masalah regional bahkan akan terus berkembang internasional.

Eskalasi Konflik, Politik Dan Internasionalisasi Isu Papua

Eskalasi politik Papua yang terus berkembang di berbagai forum tingkat regional dan internasional. Secara dinamika isu, masalah Papua patut diklaim merupakan masalah serius dan sudah menjadi Isu Regional dan internasional.  Mengapa isu Papua di klaim sebagai isu regional dan internasional…? Pertama, secara isu, masalah Papua yang sebelumnya hanya menjadi isu lokal atau domestik Indonesia kini berkembang menjadi isu regional pasific selatan.

Progres isu ini bisa dilihat dari masuknya Unated Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Bahwa institutusi regional (MSG) telah menjadikan agenda Papua sebagai salah satu agenda kerja mereka. Sifat isu telah berkembang dari isu konflik Jakarta Papua saat ini telah berkembang menjadi isu etnis atau rumpun melanesia yang artinya masalah Papua telah menjadi isu bersama rumpun melanesia yang tersebar di berbagai negara di kawasan pasific.

Dari sisi aktor, bahwa masalah Papua yang dulu di pandang sebelah mata sebab hanya menjadi konsen dan agenda NGO, Gereja, Pers dan masyarakat sipil saat ini telah menjadi agenda nasional di berbagai negara di Pasific selatan. Sebagai contoh Vanuatu yang telah mengalami rotasi kepemimpinan perdana menteri beberapa kali tetapi tetap konsisten mendorong isu Papua merdeka di berbagai forum.

Disamping Vanuatu berbagai negara juga tengah menjadikan masalah Papua sebagai agenda domestik dan agenda politik luar negeri mereka, itu tanda bahwa eskalasi Papua menjadi masalah internasional dan telah memenuhi berbagai unsur dan prasyarat sehingga patut di perhitungkan.

Diplomasi Berbalas Pantun

Mencermati esklasi politik dan internasionalisasi isu Papua yang terus berkembang pada tatanan regional dan internasional ini tentu menjadi agenda, perhatian berbagai pihak. Dari pihak Papua ini merupakan prestasi gemilang dalam sejarah perjuangan Papua. Disisi Pemerintah Indonesia masalah ini harus benar-benar di akui sebagai masalah serius dan perlu perubahan format pendekatan.

Pendekatan diplomasi berbalas pantun yang selama ini dijalankan oleh pemerintah sudah sepatutnya di rubah, sebab tidak efektif mengatasi isu Papua Merdeka. Utusan resmi negara melalui Diplomat Indonesia dalam menangapi masalah Papua selalu berupaya mengatasi isu Papua merdeka dengan menjalankan program kontra diplomasi.

Dalam berbagai debat perwakilan Indonesia mencoba meyakinkan dunia luar dengan materi Indonesia negara hukum yang telah meratifikasi berbagai konfenan internasional tentang Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Politik dan sosial budaya, reformasi hukum dan prestasi Otonomi khusus merupakan catatan sukses pemerintah. Oleh karena itu tuduhan pihak luar merupaka tuduhan yang tidak berdasar dan obyektif.

Strategi kontra diplomasi yang di jalankan pemerintah  seperti memecah belah organisasi perjuangan dengan membentuk kelompok Melanesia Pro Indonesia (Melindo) merupakan langkah keliru, sebab semakin mencoba mebendung pergerakan Papua merdeka akan menghasilkan hukum kwantum ke 7, artinya kelompok pemerintah mengabaikan realitas yang ada dan itu akan memancing simpati internasional bahkan pantulan gerakan balik yang bisa memaksa pemerintah tidak berdaya di dunia internasional.

Mestinya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menjalakan dua program eksternal dan internal. External adalah mencoba mengerti arah jalan pikiran para diplomat Papua merdeka tentang jalan penyelesaian masalah Papua yang mereka tawarkan versi mereka. Rasanya agak berat tetapi harus di lakukan. Kehendak untuk mendekati para diplomat tidak pernah dilakukan, seolah mengabaikan dan membiarkan, menempatkan mereka sebagai musuh abadi. Secara internal ada banyak agenda atau pekerjaan rumah yang tidak pernah di selesaikan sampai saat ini.

Kasus pelangaran HAM Paniai serta kasus penembakan di Deyai yang di selesaikan dengan cara meminta maaf perlu di liat sebagai kesalahan, mengapa ? sebagai manusia orang Papua akan merasa harga diri mereka di injak-injak dan akan terus berjuang mencari jalur penyelesaiannya sendiri. Masalah lain adalah rasa keadlian ekonomi yang di simbolkan lewat PT.Freeport seolah hanya menjadi urusan Jakarta. Jakarta dalam upaya negosiasi difestasi saham 51% dalam prosesnya tidak menempatkan pemerintah Papua dan orang Papua sebagai pemilik hak ulat yang perlu diterima keinginannya. Jika semua ini tidak di gubris dan hanya diselesaiakn dengan gaya diplomasi berbalas pantun, maka bukan tidak mungkin Papua akan menysul jalan Timor Leste.

A.R. Kambuaya

 

 

Diplomasi Berbalas Pantun Tak Efektif Atasi Masalah Papua

Akhir bulan agustus dan awal bulan september masyarakat Indonesia disuguhi berita konflik di berbagai media terkait krisis kemanusian yang terjadi di Myanmar. Konflik Myanmar benar-benar menjadi perhatian serius masyarakat Idonesia. Keseriusan itu tunjukan lewat kunjungan lansgung Meteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu Conselor Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis kemanusian yang sedang terjadi di negara itu.

Pada saat Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sibuk membicarakan Rohingya, masalah yang belum di selesaikan didalam negeri  muncul menjadi masalah serius di kawasan pasific selatan. Situs Berita Online Satu Harapan Tanggal 08 September 2017 memuat berita yang cukup serius dengan Judul ” Delegasi RI Marah Besar Isu Papua di PIF”

Dikutip dari Samoa Observer, Joku, salah seorang tokoh Melanesia Indonesia (Melindo) dan mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam delegasi pemerintah RI pada KTT, mengecam unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga Samoa di luar arena KTT pada hari Rabu lalu, yang menyoroti penderitaan rakyat Papua. Joku didampingi oleh Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers itu.

Dubes RI Tantowi Yahya mengatakan bahwa demonstrasi tersebut sangat memprihatinkan mereka.”Komunitas Pasifik harus berpegang pada agenda utama konferensi, yaitu Blue Pacific. Anda tahu semuanya (agenda) terhubung dengan itu, “kata dia.lihat (http://www.satuharapan.com/read-detail/read/delegasi-ri-marah-besar-isu-papua-dibicarakan-di-pif).

Mencermati kutipan kemaran Perwakilan RI dalam Forum PIF ini menunjukan bahwa masalah Papua menjadi perhatian serius di wilayah Pasifik  sebab isu Papua terus di dorong dalam berbagai forum tingkat regional, ini ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI ,sebab masalah domestik yang diabaikan berkembang menjadi masalah regional bahkan akan terus berkembang internasional.

Eskalasi Konflik, Politik Dan Internasionalisasi Isu Papua

Eskalasi politik Papua yang terus berkembang di berbagai forum tingkat regional dan internasional. Secara dinamika isu, masalah Papua patut diklaim merupakan masalah serius dan sudah menjadi Isu Regional dan internasional.  Mengapa isu Papua di klaim sebagai isu regional dan internasional…? Pertama, secara isu, masalah Papua yang sebelumnya hanya menjadi isu lokal atau domestik Indonesia kini berkembang menjadi isu regional pasific selatan.

Progres isu ini bisa dilihat dari masuknya Unated Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Bahwa institutusi regional (MSG) telah menjadikan agenda Papua sebagai salah satu agenda kerja mereka. Sifat isu telah berkembang dari isu konflik Jakarta Papua saat ini telah berkembang menjadi isu etnis atau rumpun melanesia yang artinya masalah Papua telah menjadi isu bersama rumpun melanesia yang tersebar di berbagai negara di kawasan pasific.

Dari sisi aktor, bahwa masalah Papua yang dulu di pandang sebelah mata sebab hanya menjadi konsen dan agenda NGO, Gereja, Pers dan masyarakat sipil saat ini telah menjadi agenda nasional di berbagai negara di Pasific selata. Sebagai contoh Vanuatu yang telah mengalami rotasi kepemimpinan perdana menteri beberapa kali tetapi tetap konsisten mendorong isu Papua merdeka di berbagai forum.

Disamping Vanuatu berbagai negara juga tengah menjadikan masalah Papua sebagai agenda domestik dan agenda politik luar negeri mereka, itu tanda bahwa eskalasi Papua menjadi masalah internasional dan telah memenuhi berbagai unsur dan prasyarat sehingga patut di perhitungkan.

Diplomasi Berbalas Pantun

Mencermati esklasi politik dan internasionalisasi isu Papua yang terus berkembang pada tatanan regional dan internasional ini tentu menjadi agenda, perhatian berbagai pihak. Dari pihak Papua ini merupakan prestasi gemilang dalam sejarah perjuangan Papua. Disisi Pemerintah Indonesia masalah ini harus benar-benar di akui sebagai masalah serius dan perlu perubahan format pendekatan.

Pendekatan diplomasi berbalas pantun yang selama ini dijalankan oleh pemerintah sudah sepatutnya di rubah, sebab tidak efektif mengatasi isu Papua Merdeka. Utusan resmi negara melalui Diplomat Indonesia dalam menangapi masalah Papua selalu berupaya mengatasi isu Papua merdeka dengan menjalankan program kontra diplomasi.

Dalam berbagai debat perwakilan Indonesia mencoba meyakinkan dunia luar dengan materi Indonesia negara hukum yang telah meratifikasi berbagai konfenan internasional tentang Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Politik dan sosial budaya, reformasi hukum dan prestasi Otonomi khusus merupakan catatan sukses pemerintah. Oleh karena itu tuduhan pihak luar merupaka tuduhan yang tidak berdasar dan obyektif.

Strategi kontra diplomasi yang di jalankan pemerintah  seperti memecah belah organisasi perjuangan dengan membentuk kelompok Melanesia Pro Indonesia (Melindo) merupakan langkah keliru, sebab semakin mencoba mebendung pergerakan Papua merdeka akan menghasilkan hukum kwantum ke 7, artinya kelompok pemerintah mengabaikan realitas yang ada dan itu akan memancing simpati internasional bahkan pantulan gerakan balik yang bisa memaksa pemerintah tidak berdaya di dunia internasional.

Mestinya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menjalakan dua program eksternal dan internal. External adalah mencoba mengerti arah jalan pikiran para diplomat Papua merdeka tentang jalan penyelesaian masalah Papua yang mereka tawarkan versi mereka. Rasanya agak berat tetapi harus di lakukan. Kehendak untuk mendekati para diplomat tidak pernah dilakukan, seolah mengabaikan dan membiarkan, menempatkan mereka sebagai musuh abadi. Secara internal ada banyak agenda atau pekerjaan rumah yang tidak pernah di selesaikan sampai saat ini.

Kasus pelangaran HAM Paniai serta kasus penembakan di Deyai yang di selesaikan dengan cara meminta maaf perlu di liat sebagai kesalahan, mengapa ? sebagai manusia orang Papua akan merasa harga diri mereka di injak-injak dan akan terus berjuang mencari jalur penyelesaiannya sendiri. Masalah lain adalah rasa keadlian ekonomi yang di simbolkan lewat PT.Freeport seolah hanya menjadi urusan Jakarta. Jakarta dalam upaya negosiasi difestasi saham 51% dalam prosesnya tidak menempatkan pemerintah Papua dan orang Papua sebagai pemilik hak ulat yang perlu diterima keinginannya. Jika semua ini tidak di gubris dan hanya diselesaiakn dengan gaya diplomasi berbalas pantun, maka bukan tidak mungkin Papua akan menysul jalan Timor Leste.

A.R. Kambuaya

 

Diplomasi Berbalas Pantun Tak Efektif Atasi Masalah Papua

Akhir bulan agustus dan awal bulan september masyarakat Indonesia disuguhi berita konflik di berbagai media terkait krisis kemanusian yang terjadi di Myanmar. Konflik Myanmar benar-benar menjadi perhatian serius masyarakat Idonesia. Keseriusan itu tunjukan lewat kunjungan lansgung Meteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu Conselor Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis kemanusian yang sedang terjadi di negara itu.

Pada saat Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sibuk membicarakan Rohingya, masalah yang belum di selesaikan didalam negeri  muncul menjadi masalah serius di kawasan pasific selatan. Situs Berita Online Satu Harapan Tanggal 08 September 2017 memuat berita yang cukup serius dengan Judul ” Delegasi RI Marah Besar Isu Papua di PIF”

Dikutip dari Samoa Observer, Joku, salah seorang tokoh Melanesia Indonesia (Melindo) dan mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam delegasi pemerintah RI pada KTT, mengecam unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga Samoa di luar arena KTT pada hari Rabu lalu, yang menyoroti penderitaan rakyat Papua. Joku didampingi oleh Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers itu.

Dubes RI Tantowi Yahya mengatakan bahwa demonstrasi tersebut sangat memprihatinkan mereka.”Komunitas Pasifik harus berpegang pada agenda utama konferensi, yaitu Blue Pacific. Anda tahu semuanya (agenda) terhubung dengan itu, “kata dia.lihat (http://www.satuharapan.com/read-detail/read/delegasi-ri-marah-besar-isu-papua-dibicarakan-di-pif).

Mencermati kutipan kemaran Perwakilan RI dalam Forum PIF ini menunjukan bahwa masalah Papua menjadi perhatian serius di wilayah Pasifik  sebab isu Papua terus di dorong dalam berbagai forum tingkat regional, ini ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI ,sebab masalah domestik yang diabaikan berkembang menjadi masalah regional bahkan akan terus berkembang internasional.

Eskalasi Konflik, Politik Dan Internasionalisasi Isu Papua

Eskalasi politik Papua yang terus berkembang di berbagai forum tingkat regional dan internasional. Secara dinamika isu, masalah Papua patut diklaim merupakan masalah serius dan sudah menjadi Isu Regional dan internasional.  Mengapa isu Papua di klaim sebagai isu regional dan internasional…? Pertama, secara isu, masalah Papua yang sebelumnya hanya menjadi isu lokal atau domestik Indonesia kini berkembang menjadi isu regional pasific selatan.

Progres isu ini bisa dilihat dari masuknya Unated Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Bahwa institutusi regional (MSG) telah menjadikan agenda Papua sebagai salah satu agenda kerja mereka. Sifat isu telah berkembang dari isu konflik Jakarta Papua saat ini telah berkembang menjadi isu etnis atau rumpun melanesia yang artinya masalah Papua telah menjadi isu bersama rumpun melanesia yang tersebar di berbagai negara di kawasan pasific.

Dari sisi aktor, bahwa masalah Papua yang dulu di pandang sebelah mata sebab hanya menjadi konsen dan agenda NGO, Gereja, Pers dan masyarakat sipil saat ini telah menjadi agenda nasional di berbagai negara di Pasific selata. Sebagai contoh Vanuatu yang telah mengalami rotasi kepemimpinan perdana menteri beberapa kali tetapi tetap konsisten mendorong isu Papua merdeka di berbagai forum.

Disamping Vanuatu berbagai negara juga tengah menjadikan masalah Papua sebagai agenda domestik dan agenda politik luar negeri mereka, itu tanda bahwa eskalasi Papua menjadi masalah internasional dan telah memenuhi berbagai unsur dan prasyarat sehingga patut di perhitungkan.

Diplomasi Berbalas Pantun

Mencermati esklasi politik dan internasionalisasi isu Papua yang terus berkembang pada tatanan regional dan internasional ini tentu menjadi agenda, perhatian berbagai pihak. Dari pihak Papua ini merupakan prestasi gemilang dalam sejarah perjuangan Papua. Disisi Pemerintah Indonesia masalah ini harus benar-benar di akui sebagai masalah serius dan perlu perubahan format pendekatan.

Pendekatan diplomasi berbalas pantun yang selama ini dijalankan oleh pemerintah sudah sepatutnya di rubah, sebab tidak efektif mengatasi isu Papua Merdeka. Utusan resmi negara melalui Diplomat Indonesia dalam menangapi masalah Papua selalu berupaya mengatasi isu Papua merdeka dengan menjalankan program kontra diplomasi.

Dalam berbagai debat perwakilan Indonesia mencoba meyakinkan dunia luar dengan materi Indonesia negara hukum yang telah meratifikasi berbagai konfenan internasional tentang Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Politik dan sosial budaya, reformasi hukum dan prestasi Otonomi khusus merupakan catatan sukses pemerintah. Oleh karena itu tuduhan pihak luar merupaka tuduhan yang tidak berdasar dan obyektif.

Strategi kontra diplomasi yang di jalankan pemerintah  seperti memecah belah organisasi perjuangan dengan membentuk kelompok Melanesia Pro Indonesia (Melindo) merupakan langkah keliru, sebab semakin mencoba mebendung pergerakan Papua merdeka akan menghasilkan hukum kwantum ke 7, artinya kelompok pemerintah mengabaikan realitas yang ada dan itu akan memancing simpati internasional bahkan pantulan gerakan balik yang bisa memaksa pemerintah tidak berdaya di dunia internasional.

Mestinya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menjalakan dua program eksternal dan internal. External adalah mencoba mengerti arah jalan pikiran para diplomat Papua merdeka tentang jalan penyelesaian masalah Papua yang mereka tawarkan versi mereka. Rasanya agak berat tetapi harus di lakukan. Kehendak untuk mendekati para diplomat tidak pernah dilakukan, seolah mengabaikan dan membiarkan, menempatkan mereka sebagai musuh abadi. Secara internal ada banyak agenda atau pekerjaan rumah yang tidak pernah di selesaikan sampai saat ini.

Kasus pelangaran HAM Paniai serta kasus penembakan di Deyai yang di selesaikan dengan cara meminta maaf perlu di liat sebagai kesalahan, mengapa ? sebagai manusia orang Papua akan merasa harga diri mereka di injak-injak dan akan terus berjuang mencari jalur penyelesaiannya sendiri. Masalah lain adalah rasa keadlian ekonomi yang di simbolkan lewat PT.Freeport seolah hanya menjadi urusan Jakarta. Jakarta dalam upaya negosiasi difestasi saham 51% dalam prosesnya tidak menempatkan pemerintah Papua dan orang Papua sebagai pemilik hak ulat yang perlu diterima keinginannya. Jika semua ini tidak di gubris dan hanya diselesaiakn dengan gaya diplomasi berbalas pantun, maka bukan tidak mungkin Papua akan menysul jalan Timor Leste.

A.R. Kambuaya