Arsip Kategori: rajaampat

Otsus Haya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan

Papua Barat Pada Pertengahan Juli 2017 bertempat di Universitas Muhamadiah  Sorong Anggota DPRPB Papua Barat Fraksi Otsus Abraham Goram , Anggota DPRPB Fraksi Nawa Cita (PDIP) Fredrik Marlisa Bersama Ketua Dewan Adat  Raja Ampat Paul Mayor mengelar diskusi evaluasi menjelang berakhirnya otsus . Disela-sela diskusi itu perserta yang hadir mempertanyakan implementasi otsus yang berjalan tidak efektif sambil mengelaborasi faktor-faktor penyebabnya. Pemateripun mulai menjawab dengan berbagai indikator kesuksesan Otsus tetapi juga kegagalannya.

Dua bulan berlalu sejak diskusi itu di gelar, penulis menemukan satu tulisan yang di publis oleh situs online KBR pada  pada kamis 14 Juli 2016, (http://kbr.id/07 2016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html) dengan judul MK Tolak Uji Materi Otsus Papua. Paragraf pertama tulisan itu menyatakan “Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal 12 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Nomor 21 tahun 2001). Pasal ini mensyaratkan calon gubernur dan wakil gubernur Papua harus asli orang Papua”

Sebagai pemuda Papua saya tidak merasa kaget dengan keputusan MK Menolak uji materi UU Otsus tersebut. Mengapa..? Sudah banyak hal yang berkaitan dengan Otsus bukan hanya uji materi, perdasi perdasus yang selama ini di dorong oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah sering di tolak dengan alasan berbenturaan dengan hukum yang lebih tinggi atau kepentingan negara dan lain sebagainya. Sebagai pemuda Papua yang sering mengikuti perkembangan Otsus saya juga sudah banyak mbaca, mendengar bahkan melihat bagaimana jakarta menlangar, melawan bahkan menghapus dan mengabaikan sama sekali produk hukumnya sendiri.

Sudut Pandang Yang Keliru Soal Papua

Ketika membicarakan Otsus Papua di berbagai forum, diskusi ilmiah bahkan di warung atau kedai Kopi yang pertama terlintas adalah anggaran 29 Triliun yang di kucurkan oleh Jakarta ke Papua. Yang di bicarakan adalah besaran anggaran yang di berikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan menurut sebagian pihak dana otonomi khusus dari 29-30 triliuan itu jika di bagikan ke orang Papua bisa sejahtera seketika karena setiap KK bisa mendapat 10 Juta Per bulan. Jika kita terus terpaku pada cara pandang melihat otsus hanya dari aspek keuangan sebagai penentu kemakmuran orang Papua itu sanggat tidak relefan bahkan fatalnya kita gagal paham.

Untuk memahami otsus Papua ini kita perlu meletakannya pada cara pandang sosiologis atau kultural dengan memakai beberapa teori tentang hukum perkembangan masyarakat. Ada beberapa fase yang harus di lalui masyarakat menurut Rostow atau Marx yaitu tahapan tardisioal/ koumnal, fase pra lepas landas, tahapan lepas landas, tahapan industri/ konsumsi (maturrty), merujuk pada teori itu dan mencermati realitas sejarah orang Papua yang terjadi adalah perkembang yang  melompat-lompat fase.

Pada masa pendudukan belanda orang Papua mendapat kesempatan untuk  mendapatkan sedikit pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Pada fase Indodnesia orang Papua terabaikan, terlebih pada rezimm Soeharto yang menjalankan politik pemerintahan sentralistik. Pendekatan Papua lebih kepada pendekatan eksploitasi ekonomi dan operasi militer. Yang terjadi adalah disparitas/ ketimpangan sosial dan trauma sikologis yang mendalam.

Pada masa reformasi barulah orang Papua mendapat ruang untuk mengekspresikan kehendak politik dan aspirasi ekonominya, itupun tidak sepenuhnya karena stigmanisasi separatis masih kental. Hasil kongres 2000 yang merekomendasikan tim 100 bertemu Gusdur menjadi babak baru kehidupan orang Papua di dalam NKRI.

Mencermati fase perkembangan orang Papua yang terputus-putus atau tidak konstan sejak masa kolonial belanda hingga pemerintah Indonesia itu, tidaklah tepat mengukur perubahan orang pada hanya dengan pendekatan ekonomi atau keuangan, sebab orang Papua dalam  sejarah perkembanganya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbenah diri dalam berbagai aspek untuk bisa mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Otsus Hanya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan 

Jika orang luar Papua memandang otsus hanya dari aspek keuangan yang di kucurkan, bagi orang Papua otsus yang mereka kehendaki adalah kepercayaan kepada mereka untuk menterjemahkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu. Apa yang mau di terjemahkan sama orang Ppaua itu..? Dari sisi ekonomi orang Papua tidak bisa mengatur perekonomian mereka sendiri. Seperti apa..? Jelas Otsus mengamanatkan pemerintah mengatur pengelolaan sumberdaya alam, tambang, minyak, hutan/ kayu dan masih banyak yang lainnya. Jakarta selalu paranoid yang berlebihan terhadap orang Papua.

Pada prakteknya pemerintah pusat tidak pernah merespon itu. Liat saja contoh Usulan Otsus Plus yang pada klausal tentang sumberdaya alam, pemerintah provinsi Papua mengusulkan adanya pembangunan Smelter di Papua agar bisa bermanfaat secara ekonomis baik dari sisi pajak, penyerapan lapangan pekerjaan dan meningkatnya ekonomi/ daya beli masyarakat Papua. Soal bagi hasil sektor pertambangan dan sumberdaya alam lainnya tidak pernah di gubris oleh Jakarta.

Dari aspek politik semua usulan yang berhubungan dengan kewenangan politik yaitu membentuk Partai politik lokal juga beberapa kali di tolak Jakarta. Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan Partai Persatuan Rakyat Papua tetapi Mendagri menolaknya. Ada banyak yang lain, soal kepala daerah dan wakil kepada daerah harus orang asli Papua juga tidak di kabulkan oleh pemerintah pusat. Masih banyak lagi kewenangan stratgis yang di terjemahkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada UU Otsus 21 Tahun 2001  tersebut tetapi nasibnya kandas di Jakarta.

Sebut saja kerancuan antara Anggota DPRP Fraksi Otsus yang berhasil di bentuk di Provinsi Papua Barat tetapi di Provinsi Papua nasib anggota DPRP Fraksi otsus terkatung-katung bahkan merugikan peserta seleksi dan calon Anggota Fraksi Otsus yang dipilih. Mereka menghabiskan banyak anggaran ke Jakarta hanya untuk mendapatka informasi dan kejelasan terkait 14 kursi itu.

Jika kita membuat perbandingan Otonomi khusus Aceh dan Papua maka akan nampak perbedaan yang mencolok bahkan ketidak adilan. Provinsi Aceh boleh dikatakan mendapat otonomi yang lebih luas daripada Provinsi Papua. Apa saja yang membedakan..? Provinsi Aceh bisa memiliki Partai Rakyat Aceh yang sudah mengikuti Pemilukada lebih dari 1 kali bahkan menjadi pemenang pemilu.

Provinsi Aceh bahkan jauh lebih sukses lagi dengan menjalankan Syariat Islam disana. Dari sisi administrasi (KTP) Pemerintahan Aceh bahkan bisa memproteksi wilayah mereka dari arus migrasi yang deras kesana. Berbeda dengan Papua pemerintah tidak mampu menjalankan proteksi dan afirmasi terhadap orang asli Papua. Mencermati paradoks ini kita sampai pada titik yang membingungkan. Ketidak berhasilan Otsus Papua ini sebenarnya salah siapa..?

Kita  sebagai rakyat menyaksikan sikap saling menyalahkan antara pemrintah Pusat dan Pemerintah daerah, Jakarta akan menyatakan dana sudah kami kucurkan miliaran bahkan triliunan rupiah, yang salah kan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat pun balik menyalahkan jakarta bahwa kami tidak di berikan kewenangan untuk menyusun perdasi  atau perdasus untuk mengatur kepentingan strategis orang asli Papua. Jikalau demikian yang salah dalam hal ini siapa..?

Biarkan pertanyaan dan kegelisahan itu terus mengisi ruang pikiran dan rasa orang Papua sehingga suatu saat akan menjadi magma merapi  yang mengendap di dalam diri orang Papua  dan suatu waktu akan meletus. Atau kita boleh sedikit berani mengatakan permainan sinetron tokoh antagonis dan pro antagonis yang menafikan realitas ini akan mendorong orang Papua berkesimpulan dan memantapkan tekad mereka bahwa Papua merdeka itu adalah jaminan masa depan mereka.  Mengapa..?  NKRI yang melahirkan anak kandung bernama otsus itu tidak menjamin apa-apa untuk mereka. Keuangan yang deras mengalir ke Papua tanpa kewenangan itu akan mubasir, bagai buang garam di laut.

Selamat membaca, bacalah dalam sudut pandang anda masing-masing.

Agustinus R.Kambuaya .

Ketua Komunitas Noken Ilmu Sorong Raya

 

Daftar Referensi:

http://kbr.id/07-2016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html

http://www.cnhblog.com/2016/04/realitanya-papua-tidak-memiliki-otonomi.html

https://mdhiofadly.wordpress.com/2013/09/06/tahap-tahap-perkembangan-negara-menurut-w-w-rostow/

https://www.google.co.id/search?q=Demo+Otsus+Gagal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8tcK5i5rWAhWKsY8KHaZ5Du8Q_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=eYlr9lI4rXrsPM:

 

 

Iklan

Berbeda Pendapat Bukan Berarti Lawan Tetapi Kawan Berpikir”

Di Sorong Raya ini ada banyak orang yang sensitifitasnya tinggi. Ketika kita mengomentari kinerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain, Sekali kita menulis opini/ mungkin status facebok, saat kita jumpa secara fisik mereka cenderung apatis, paranoid bahkan sedikit sensi kepada kita. Tidak melihat kita sebagai orang-orang yang perlu di ajak diskusi biar produktif. Institusi publik secara teori harus diawasi oleh rakyat dengan metode yang berbeda-beda.
Secara teori bernegara ada yang namanya social consensus (kesepakatan sosial) masyarakat bahwa kedaulatan tertinggi negara berada ditangan rakyat, dan rakyat menyerahkanya kepada negara melalui udang-undang untuk menjalankanya. Tidak serta merta rakyat tidak ikut mengawasi jalanya penyelengaran pemerintahan.
 
Penganut paham rasionalitas, obyektifitas akan melihat kita sebagai sparing patner, kontrol ekstra parlementer, eksekutif dll. Justru kita menulis sesuatu itu bisa jadi bahan untuk mendorong kerja yang lebih baik. Lebih baik kritik-kritik yang membangun daripada pembisik-pembisik seperti HARMOKO yang selalu bilang bapa sip (sip man) lalu menuntun Suharto ke jurang. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi.
 
Kelompok pembisik yang tidak cerdas, bodoh dan dangkal akan menjadikan tulisan kita, opini kita untuk menjadikan bahan biar bisa menjadi penting dihadapan pemimpin. Woii masrakat baca buku banyak, ikuti berita dan paham teori, metode birokrasi moderen yang namanya open government (pemerintahan terbuka) dimana elemen sipil masyarakat, NGO, Akademisi, Tokoh Adat memainkan peran sebagai sipil kontrol.
 
Orang yang berpikir produktif, berpikir besar dan maju akan melihat kritik sebagai bahan penting yang harus mereka respon agar bisa memenuhi kepuasan pelayanan publik. Sobat jangan jadi pembisik murahan, jangan jadi tukang pelapor dangkal, sebab anda tak ubahnya seperti pelacur yang kadang melacurkan diri bukan karena membutuhkan, atau cinta tetapi keadan yang memaksa mereka melacurkan diri.
 
Saya menulis ini agar siapapun kita yang saat-saat ini menjadikan diri penting pada lingkar kekuasaan Kota dan Kabupaten Sorong Raya, Bahkan Provinsi Papua Barat harus melihat bahkan keberadaan kita yang dekat dengan pemimpin sesunguhnya adalah peluang untuk menjadi penasihat (advisor) yang baik kepada pemimpin untuk mengambil kebijakan dan program yang tepat untuk kesejahteraan rakyat, bukan menjadi pelapor kepentingan golongan.
 
Jika anda tidak sepaham, bukalah ruang untuk berdebat, bukalah ruang diskusi, biarkan masing-masing orang mencoba menjelaskan argumentasinya, subyek dan obyeknya, mempertangung jawabkan argumentasi berdasarkan teori, data dan fakta. Dalam tradisi keilmuan yang ilmiah, tulisan harus di balas dengan tulisan, argumentasi ilmiah harus di jawab denganargumentasi ilmiah yang di dukung dengan fakta-fakta ilmiah.
 
Jadilah anak muda Papua secara khsus Sorong Raya yang cerdas, demokratis dan maju. A.R.K.

Surat Terbuka Untuk Gubernur Papua Barat

 Kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Di Kota Injil Manokwari. Doa dan harapan kami semoga Bapak Selalu Diberi Kesehatan dan Kekuatan Dalam Mengemban Amanat Suci. Amin.
Isi Surat kegundahan hati masyarakat Papua Barat. Melalui surat ini kami menyatakan bahwa ada kebocoran anggaran negara yang bersumber dari dana APBD, dana Otsus yang di kucurkan melalui program hibah bantuan kepada Yayasan-yayasan yang tidak memiiki kantor yang nyata secara fisik, program yang berkelanjutan, relawan yang jelas yang setiap saat melakukan pendampingan, menjalankan fungsi  sosial,  makna pendampingan, pemberdayan yang sesungguhnya. Kami OAP Hanya jadi obyek eksploitasi, foto-foto kami hanya mengisi laporan-laporan segelintir anak muda yang cerdas bermain laptop untuk menyulap laporan.
Kami mejual sayur, gali batu, jual pasir, menjadi guru di pedalaman memimpikan kehidupan mewah, mengendarai mobil mewah, semua hanya hayalan yang kadang kami tak memilikinya sampai akhir hayat. Sementara anak-anak muda Papua yang cedas dan berada di birokrasi itu , mereka cerdas, mereka mendirikan sekian puluhan Yayasan, belasan CV lalu mereka melakukan praktek konspirasi anggaran, money loundry, mark up hingga menjadi kaya mendadak bagai durian runtuh.
Kadang kami kesal, kadang kami marah, kadang sedih, kadang juga tergoda untuk bermain konspirasi anggaran, proses money loundry agar bisa kelihatan keren seperti anak-anak honor yang baru setaun sudah memiliki semua yang kami impikan dalam hidup ini. Bapak Gubernur sampai kapan kami duduk menunggu di tempat kami sambil menonton dengan sakit hati menonton permainan para bandit anggaran di Papua Barat mengelapkan puluhan juta rupiah, ratusan miliar mengalir mengisi kantong-kantong mereka.
Apakah kami tidak cerdas untuk pandai menipu seperti itu sehingga tak perlu mengerutu..? Jika benar, biarkanlah kami juga ikut melakoni profesi ini dengan gaya, cara kami yang lamban dan kaku ini. Bapak gubernur yang kami pilih dengan doa, harapan dan air mata, Bolehkah kami meminta satu hal…? Apa itu…?
Revew program dana hibah, revew Institusi Yayasan yang tidak memiliki Kantor secara Fisik, Yang Konsisten bekerja dalam diam tanpa menunggu program, kantor ada secara fisik, relawan ada beraktifitas siang dan malam. Biarlah setiap rupiah uang darah dan nyawa orang Papua itu kembali menyentuh setiap jiwa yang sudah lama menanti-nantikan perubahan.
Kami muak, kami bosan menyaksikan segelintir anak muda, sekelompok partai politik, sekelompok anggota dewan berkolaborasi dengan PNS di Provinsi mendirikan Yayasan untuk ikut mengakses dana-dana itu. Kurang puaskah mereka dengan Gaji pokok, kurang puaskah mereka dengan tunjangan-tunjangan program dan jabatan sehingga mereka menyamar mendirikan Banyak Yayasan untuk mengurung uang-uang itu kembali kepada  kantong-kantongmereka…? Kebocoran anggaran dengan cara ini terus terjadi, kapan keadlian sosial itu tidak tercipta, jika cara-cara ini terus masif, menjadi budaya hidup kita. Faktanya ada kelompok yang senyumnya lebar, tertawanya terbahak, sementara kami yang kecil menangis, mengerutu, mengikat pingang karena lapar.
Kami Berdoa..” Ya Tuhan Kata Hambamu Pdt. Is. Kjine, Ottow Gesiler, Barang Siapa Bekerja Diatas Tanah Ini Dengan Jujur Dan Setia, Ia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain ” ternyata nubuatan  itu sering di jadikan kata-katan kiasan semata, toh semua konspirasi-konspirasi itu di buat di Kota Injil, Tanah Suci Bagi Orang Papua, Dengarlah Doa Kami Ya TUHAN, Biarlah keadilanmu Nyata menyala-nyala seperi api yang menyala-nyala mengawasi  kehidupan kami, Biarlah keadilanmu nyata Agar kami rakyat kecil Yakin dan percaya bahwa ALLAH ITU ADA, SETIDA DAN MEMBELA KAMI Yang Lemah.
Izinkan Kami Menyampaikan Keluh Kesah Kami Dengan Beberapa Permintaan:
1. Revew Anggaran Dana Hibah Berbasis Otsus Dan Yang Lainnya.
2. Revew Institusi (Yayasa-Yayasan) yang selama ini menjadi senjata andalan sekelompok orang yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam sisitem untuk mengerogoti Dana Otsus dan APBD Lainnya.
3. Inventarisir kembali lembaga (Yayasan) yang akan berfungsi menjadi mitra dengan pemerintah untuk mengelola dana Otsus, dana Hibah lainnya yang bersumber dari APBD. Bila perlu Audit APBD Provinsi Papua Barat 2-3 Tahun silam.
4. Segera Dorong Pembentukan Komisi Keterbukan Informasi Publik (KIP) Papua Barat.
5. Berikan Ruang Untuk Pemantau Keuangan Negara (PKN) Untuk menjadi mitra dalam memantau tata kelola anggaran negara. Semua itu semata-mata demi tranfaransi, clean and Good Governnace.
Koalisi Pemuda Masyarakat Peduli Pembangunan Provinsi Papua Barat…
                    TTD.
Agustinus R. Kambuaya