Diplomasi Pencitraan Indonesia Di Rohingya

Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Pemerintah Myanmar pada akhir-akhir ini cukup menyita perhatian banyak pihak. Negara-negara di Asia tengara bahkan negara-negara diluar kawasan Asia Tengara juga ikut memberikan simpati dengan mengecam perbuatan Myanmar yang diangap melangar HAM dan kemungkinan terjadinya pemusnahan etnis

Tidak hanya negara-negara diluar ASIA Tengara yang ikut meberikan perhatian serius, Didalam negeri, Pemerintah Indonesia juga ikut memberikan perhatian yang cukup serius. Pemerintah Idonesia tidak hanya memberikan komentar melalui pernyataan-pernyatan resmi negara. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung langsung ke Myanmar untuk bertemu Aung San Suu kyi untuk membahas konflik yang terjadi dan tawaran konsep penyelesaian konflik Rohingya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Menteri luar negeri dalam memberikan perhatian atas konflik Rohingya tentu diapresiasi karena telah mewujudkan Pembukaan UUD 1945 tentang tujuan nasional atau tujuan bernegara yaitu ” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Jika menyimak langkah politik luar negeri dari sudut pandang cita-cita negara Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tentu cukup relefan, namun perlu di pandang juga dari aspek realitas dan kebutuhan sosia politik  domestik yang menjadi landasan untuk menentukan arah sikap politik luar negeri Indonesia termasuk etnis Rohingya.

Diplomasi Pencitraan 

Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia untuk ikut memberikan perhatian, lobi dan tawaran konsep penyelesaian konflik Rohingya, pandangan berbeda justru datang dari dalam negeri . Perbedaan pandangan datang dari politisi dan pemimpin oposisi nasional Prabowo Subianto. Seperti dilansir situs online http://www.infomenia.net/2017/09/tamparan-keras-bamusi-untuk-prabowo.html“Pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut upaya pemerintahan Jokowi membantu etnis Rohingnya sebagai pencitraan. Hal itu diungkap Prabowo di tengah massa Aksi Bela Rohingya, di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Prabowo menegaskan bahwa langkah Pemerintah Indonesia untuk membantu Rohingya itu hanya pencitraan semata, pemerintah tidak harus melakukan intervensi terhadap negara lain. Mengangapi Pernyataan Prabowo , Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Mahmudin Muslim, membalasnya dengan lebih nyelekit lagi melalui keterangan persnya, Minggu (17/9/ 2017).

Menurutnya, apa yang dilakukan Indonesia dengan diplomasi internasional adalah langkah nyata yang tepat sesuai dengan diplomasi internasional. Mengikuti pernyataan seperti ini sebagai masyarakat kita tentu mengajukan pertanyaan seperti ini..? Apakah perlu kita masyarakat dan pemerintah Indonesia ikut memberikan perhatian atas apa yang menimpa etnis Rohingya..? Landasan untuk memberikan perhatian tentu berbeda-beda. Sebagian masyarakat memberikan perhatian karena faktor kemanusian, tetapi kebanyakan memberikan perhatian karena kesamaan agama.

Jika pemerintah memberikan perhatian dan terlibat dalam penyelesaian konflik Rohingya atas dasar kesamaan agama atau atas dasar UU 1945 tentang peran Idonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, maka pada saat yang sama pemerintah juga sendiri telah mengabaikan dan melangar pembukaan UU tersebut tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diplomasi Indonesia untuk kasus Rohingya pantas dinyatakan pencitraan karena tidak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan domestik. Hal yang lebih miris lagi adalah Pemerintah Myanmar Menolak bahkan menyatakan Indonesia terlalu ikut itrenfensi masalah domestik mereka dan tidak mengerti akar permasalahan sesunguhnya di negara itu. Hal itu di pertegas oleh Aung San Suu Kyi yang meminta Indonesia tidak perlu ikut campur soal masalah Rohingya.

Papua Dan Rohingya

Jika kita masyarakat Indonesia bahkan Presiden Jokowidodo dan Retno Marsudi makin getor membicarakan masalah Rohingya bahkan sampai mengirim Menteri Luar Negeri ke Myanmar untuk ikut membicarakan jalan penyelesaiannya, maka bagaimana dengan kasus Deyai berdarah..? Apakah Rakyat Papua Korban Penembakan Aparat Kepolisian di Deyai Papua itu tidak memiliki Hak Asasi Manusia seperti etnis Rohingya.? Apakah masyarakat Papua tidak memiliki hak asasi sebagai warga negara yang haknya di jamin dalam Konfenan Internasional dan Undang-undang Nasional sehingga tidak penting mendapat perhatian negara..? Bahkan korban penembakan di deyai Papua hanya di selesaikan dengan permintaan maaf..?

Itukah keadilan sosial yang dimaksudkan dalam pembukaan UUD yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia atas krisis Rohingya..? Tulisan kecil ini mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil ini agar mengingatkan kita bahwa sebelum kita sibuk ikut berpartisipasi dengan negara lain, kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah domesti kita. Mestinya politik luar negeri hendaknya megacu kepada realitas domestik sebagai materi dalam menentukan sikap politik luar negeri kita. Sebab disaat Menteri luar negeri memutuskan memberikan perhatian kepada etnis Rohingya negara sedang melukai hati rakyat Papua sembari membangun citra peduli atas masalah HAM di Asia Tenggara dengan melibatkan diri dalam krisis Rohingya.

Agustinus R.Kambuaya

 

Daftar Referensi:

http://internasional.metrotvnews.com/asia/lKYm693K-indonesia-tak-perlu-turut-campur-masalah-dalam-negeri-myanmar

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/06/ovuffd-3-negara-dukung-diplomasi-indonesia-untuk-rohingya

http://www.infomenia.net/2017/09/tamparan-keras-bamusi-untuk-prabowo.html

http://bhsindonesia21.blogspot.co.id/2015/10/cita-cita-dan-tujuan-bangsa-indonesia.html

https://babanews.co/2017/09/02/aung-san-suu-kyi-minta-indonesia-gak-ikut-campur-soal-rohingya/

 

 

Iklan