Otsus Hanya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan

Papua Barat Pada Pertengahan Juli 2017 bertempat di Universitas Muhamadiah  Sorong Anggota DPRPB Papua Barat Fraksi Otsus Abraham Goram , Anggota DPRPB Fraksi Nawa Cita (PDIP) Fredrik Marlisa Bersama Ketua Dewan Adat  Raja Ampat Paul Mayor mengelar diskusi evaluasi menjelang berakhirnya otsus . Disela-sela diskusi itu perserta yang hadir mempertanyakan implementasi otsus yang berjalan tidak efektif sambil mengelaborasi faktor-faktor penyebabnya. Pemateripun mulai menjawab dengan berbagai indikator kesuksesan Otsus tetapi juga kegagalannya.

Dua bulan berlalu sejak diskusi itu di gelar, penulis menemukan satu tulisan yang di publis oleh situs online KBR pada  pada kamis 14 Juli 2016 (http://kbr.id/072016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html)  dengan judul MK Tolak Uji Materi Otsus Papua. Paragraf pertama tulisan itu menyatakan “Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal 12 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Nomor 21 tahun 2001). Pasal ini mensyaratkan calon gubernur dan wakil gubernur Papua harus asli orang Papua”

Sebagai pemuda Papua saya tidak merasa kaget dengan keputusan MK Menolak uji materi UU Otsus tersebut. Mengapa..? Sudah banyak hal yang berkaitan dengan Otsus bukan hanya uji materi, perdasi perdasus yang selama ini di dorong oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah sering di tolak dengan alasan berbenturaan dengan hukum yang lebih tinggi atau kepentingan negara dan lain sebagainya. Sebagai pemuda Papua yang sering mengikuti perkembangan Otsus saya juga sudah banyak mbaca, mendengar bahkan melihat bagaimana jakarta menlangar, melawan bahkan menghapus dan mengabaikan sama sekali produk hukumnya sendiri.

Sudut Pandang Yang Keliru Soal Papua

Ketika membicarakan Otsus Papua di berbagai forum, diskusi ilmiah bahkan di warung atau kedai Kopi yang pertama terlintas adalah anggaran 29 Triliun yang di kucurkan oleh Jakarta ke Papua. Yang di bicarakan adalah besaran anggaran yang di berikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan menurut sebagian pihak dana otonomi khusus dari 29-30 triliuan itu jika di bagikan ke orang Papua bisa sejahtera seketika karena setiap KK bisa mendapat 10 Juta Per bulan. Jika kita terus terpaku pada cara pandang melihat otsus hanya dari aspek keuangan sebagai penentu kemakmuran orang Papua itu sanggat tidak relefan bahkan fatalnya kita gagal paham.

Untuk memahami otsus Papua ini kita perlu meletakannya pada cara pandang sosiologis atau kultural dengan memakai beberapa teori tentang hukum perkembangan masyarakat. Ada beberapa fase yang harus di lalui masyarakat menurut Rostow atau Marx yaitu tahapan tardisioal/ koumnal, fase pra lepas landas, tahapan lepas landas, tahapan industri/ konsumsi (maturrty), merujuk pada teori itu dan mencermati realitas sejarah orang Papua yang terjadi adalah perkembang yang  melompat-lompat fase.

Pada masa pendudukan belanda orang Papua mendapat kesempatan untuk  mendapatkan sedikit pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Pada fase Indodnesia orang Papua terabaikan, terlebih pada rezimm Soeharto yang menjalankan politik pemerintahan sentralistik. Pendekatan Papua lebih kepada pendekatan eksploitasi ekonomi dan operasi militer. Yang terjadi adalah disparitas/ ketimpangan sosial dan trauma sikologis yang mendalam.

Pada masa reformasi barulah orang Papua mendapat ruang untuk mengekspresikan kehendak politik dan aspirasi ekonominya, itupun tidak sepenuhnya karena stigmanisasi separatis masih kental. Hasil kongres 2000 yang merekomendasikan tim 100 bertemu Gusdur menjadi babak baru kehidupan orang Papua di dalam NKRI.

Mencermati fase perkembangan orang Papua yang terputus-putus atau tidak konstan sejak masa kolonial belanda hingga pemerintah Indonesia itu, tidaklah tepat mengukur perubahan orang pada hanya dengan pendekatan ekonomi atau keuangan, sebab orang Papua dalam  sejarah perkembanganya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbenah diri dalam berbagai aspek untuk bisa mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Otsus Hanya Kucuran Anggaran Bukan Kewenangan 

Jika orang luar Papua memandang otsus hanya dari aspek keuangan yang di kucurkan, bagi orang Papua otsus yang mereka kehendaki adalah kepercayaan kepada mereka untuk menterjemahkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu. Apa yang mau di terjemahkan sama orang Ppaua itu..? Dari sisi ekonomi orang Papua tidak bisa mengatur perekonomian mereka sendiri. Seperti apa..? Jelas Otsus mengamanatkan pemerintah mengatur pengelolaan sumberdaya alam, tambang, minyak, hutan/ kayu dan masih banyak yang lainnya. Jakarta selalu paranoid yang berlebihan terhadap orang Papua.

Pada prakteknya pemerintah pusat tidak pernah merespon itu. Liat saja contoh Usulan Otsus Plus yang pada klausal tentang sumberdaya alam, pemerintah provinsi Papua mengusulkan adanya pembangunan Smelter di Papua agar bisa bermanfaat secara ekonomis baik dari sisi pajak, penyerapan lapangan pekerjaan dan meningkatnya ekonomi/ daya beli masyarakat Papua. Soal bagi hasil sektor pertambangan dan sumberdaya alam lainnya tidak pernah di gubris oleh Jakarta.

Dari aspek politik semua usulan yang berhubungan dengan kewenangan politik yaitu membentuk Partai politik lokal juga beberapa kali di tolak Jakarta. Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan Partai Persatuan Rakyat Papua tetapi Mendagri menolaknya. Ada banyak yang lain, soal kepala daerah dan wakil kepada daerah harus orang asli Papua juga tidak di kabulkan oleh pemerintah pusat. Masih banyak lagi kewenangan stratgis yang di terjemahkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada UU Otsus 21 Tahun 2001  tersebut tetapi nasibnya kandas di Jakarta.

Sebut saja kerancuan antara Anggota DPRP Fraksi Otsus yang berhasil di bentuk di Provinsi Papua Barat tetapi di Provinsi Papua nasib anggota DPRP Fraksi otsus terkatung-katung bahkan merugikan peserta seleksi dan calon Anggota Fraksi Otsus yang dipilih. Mereka menghabiskan banyak anggaran ke Jakarta hanya untuk mendapatka informasi dan kejelasan terkait 14 kursi itu.

Jika kita membuat perbandingan Otonomi khusus Aceh dan Papua maka akan nampak perbedaan yang mencolok bahkan ketidak adilan. Provinsi Aceh boleh dikatakan mendapat otonomi yang lebih luas daripada Provinsi Papua. Apa saja yang membedakan..? Provinsi Aceh bisa memiliki Partai Rakyat Aceh yang sudah mengikuti Pemilukada lebih dari 1 kali bahkan menjadi pemenang pemilu.

Provinsi Aceh bahkan jauh lebih sukses lagi dengan menjalankan Syariat Islam disana. Dari sisi administrasi (KTP) Pemerintahan Aceh bahkan bisa memproteksi wilayah mereka dari arus migrasi yang deras kesana. Berbeda dengan Papua pemerintah tidak mampu menjalankan proteksi dan afirmasi terhadap orang asli Papua. Mencermati paradoks ini kita sampai pada titik yang membingungkan. Ketidak berhasilan Otsus Papua ini sebenarnya salah siapa..?

Kita  sebagai rakyat menyaksikan sikap saling menyalahkan antara pemrintah Pusat dan Pemerintah daerah, Jakarta akan menyatakan dana sudah kami kucurkan miliaran bahkan triliunan rupiah, yang salah kan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat pun balik menyalahkan jakarta bahwa kami tidak di berikan kewenangan untuk menyusun perdasi  atau perdasus untuk mengatur kepentingan strategis orang asli Papua. Jikalau demikian yang salah dalam hal ini siapa..?

Biarkan pertanyaan dan kegelisahan itu terus mengisi ruang pikiran dan rasa orang Papua sehingga suatu saat akan menjadi magma merapi  yang mengendap di dalam diri orang Papua  dan suatu waktu akan meletus. Atau kita boleh sedikit berani mengatakan permainan sinetron tokoh antagonis dan pro antagonis yang menafikan realitas ini akan mendorong orang Papua berkesimpulan dan memantapkan tekad mereka bahwa Papua merdeka itu adalah jaminan masa depan mereka.  Mengapa..?  NKRI yang melahirkan anak kandung bernama otsus itu tidak menjamin apa-apa untuk mereka. Keuangan yang deras mengalir ke Papua tanpa kewenangan itu akan mubasir, bagai buang garam di laut.

Selamat membaca, bacalah dalam sudut pandang anda masing-masing.

Agustinus R.Kambuaya .

Ketua Komunitas Noken Ilmu Sorong Raya

 

Daftar Referensi:

http://kbr.id/07-2016/mk_tolak_uji_materi_otsus_papua/83101.html

http://www.cnhblog.com/2016/04/realitanya-papua-tidak-memiliki-otonomi.html

https://mdhiofadly.wordpress.com/2013/09/06/tahap-tahap-perkembangan-negara-menurut-w-w-rostow/

https://www.google.co.id/search?q=Demo+Otsus+Gagal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8tcK5i5rWAhWKsY8KHaZ5Du8Q_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=eYlr9lI4rXrsPM:

 

Iklan