Diplomasi Berbalas Pantun Tak Efektif Atasi Masalah Papua

Akhir bulan Agustus dan awal bulan September 2017 masyarakat Indonesia disuguhi berita konflik di berbagai media terkait krisis kemanusian yang terjadi di Myanmar. Konflik Myanmar benar-benar menjadi perhatian serius masyarakat Idonesia. Keseriusan itu tunjukan lewat kunjungan lansgung Meteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu Conselor Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis kemanusian yang sedang terjadi di negara itu.

Pada saat Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sibuk membicarakan Rohingya, masalah yang belum di selesaikan didalam negeri  muncul menjadi masalah serius di kawasan pasific selatan. Situs Berita Online Satu Harapan Tanggal 08 September 2017 memuat berita yang cukup serius dengan Judul ” Delegasi RI Marah Besar Isu Papua di PIF”

Dikutip dari Samoa Observer, Joku, salah seorang tokoh Melanesia Indonesia (Melindo) dan mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam delegasi pemerintah RI pada KTT, mengecam unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga Samoa di luar arena KTT pada hari Rabu lalu, yang menyoroti penderitaan rakyat Papua. Joku didampingi oleh Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers itu.

Dubes RI Tantowi Yahya mengatakan bahwa demonstrasi tersebut sangat memprihatinkan mereka.”Komunitas Pasifik harus berpegang pada agenda utama konferensi, yaitu Blue Pacific. Anda tahu semuanya (agenda) terhubung dengan itu, “kata dia.lihat (http://www.satuharapan.com/read-detail/read/delegasi-ri-marah-besar-isu-papua-dibicarakan-di-pif).

Mencermati kutipan kemaran Perwakilan RI dalam Forum PIF ini menunjukan bahwa masalah Papua menjadi perhatian serius di wilayah Pasifik  sebab isu Papua terus di dorong dalam berbagai forum tingkat regional, ini ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI ,sebab masalah domestik yang diabaikan berkembang menjadi masalah regional bahkan akan terus berkembang internasional.

Eskalasi Konflik, Politik Dan Internasionalisasi Isu Papua

Eskalasi politik Papua yang terus berkembang di berbagai forum tingkat regional dan internasional. Secara dinamika isu, masalah Papua patut diklaim merupakan masalah serius dan sudah menjadi Isu Regional dan internasional.  Mengapa isu Papua di klaim sebagai isu regional dan internasional…? Pertama, secara isu, masalah Papua yang sebelumnya hanya menjadi isu lokal atau domestik Indonesia kini berkembang menjadi isu regional pasific selatan.

Progres isu ini bisa dilihat dari masuknya Unated Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Bahwa institutusi regional (MSG) telah menjadikan agenda Papua sebagai salah satu agenda kerja mereka. Sifat isu telah berkembang dari isu konflik Jakarta Papua saat ini telah berkembang menjadi isu etnis atau rumpun melanesia yang artinya masalah Papua telah menjadi isu bersama rumpun melanesia yang tersebar di berbagai negara di kawasan pasific.

Dari sisi aktor, bahwa masalah Papua yang dulu di pandang sebelah mata sebab hanya menjadi konsen dan agenda NGO, Gereja, Pers dan masyarakat sipil saat ini telah menjadi agenda nasional di berbagai negara di Pasific selatan. Sebagai contoh Vanuatu yang telah mengalami rotasi kepemimpinan perdana menteri beberapa kali tetapi tetap konsisten mendorong isu Papua merdeka di berbagai forum.

Disamping Vanuatu berbagai negara juga tengah menjadikan masalah Papua sebagai agenda domestik dan agenda politik luar negeri mereka, itu tanda bahwa eskalasi Papua menjadi masalah internasional dan telah memenuhi berbagai unsur dan prasyarat sehingga patut di perhitungkan.

Diplomasi Berbalas Pantun

Mencermati esklasi politik dan internasionalisasi isu Papua yang terus berkembang pada tatanan regional dan internasional ini tentu menjadi agenda, perhatian berbagai pihak. Dari pihak Papua ini merupakan prestasi gemilang dalam sejarah perjuangan Papua. Disisi Pemerintah Indonesia masalah ini harus benar-benar di akui sebagai masalah serius dan perlu perubahan format pendekatan.

Pendekatan diplomasi berbalas pantun yang selama ini dijalankan oleh pemerintah sudah sepatutnya di rubah, sebab tidak efektif mengatasi isu Papua Merdeka. Utusan resmi negara melalui Diplomat Indonesia dalam menangapi masalah Papua selalu berupaya mengatasi isu Papua merdeka dengan menjalankan program kontra diplomasi.

Dalam berbagai debat perwakilan Indonesia mencoba meyakinkan dunia luar dengan materi Indonesia negara hukum yang telah meratifikasi berbagai konfenan internasional tentang Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Politik dan sosial budaya, reformasi hukum dan prestasi Otonomi khusus merupakan catatan sukses pemerintah. Oleh karena itu tuduhan pihak luar merupaka tuduhan yang tidak berdasar dan obyektif.

Strategi kontra diplomasi yang di jalankan pemerintah  seperti memecah belah organisasi perjuangan dengan membentuk kelompok Melanesia Pro Indonesia (Melindo) merupakan langkah keliru, sebab semakin mencoba mebendung pergerakan Papua merdeka akan menghasilkan hukum kwantum ke 7, artinya kelompok pemerintah mengabaikan realitas yang ada dan itu akan memancing simpati internasional bahkan pantulan gerakan balik yang bisa memaksa pemerintah tidak berdaya di dunia internasional.

Mestinya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menjalakan dua program eksternal dan internal. External adalah mencoba mengerti arah jalan pikiran para diplomat Papua merdeka tentang jalan penyelesaian masalah Papua yang mereka tawarkan versi mereka. Rasanya agak berat tetapi harus di lakukan. Kehendak untuk mendekati para diplomat tidak pernah dilakukan, seolah mengabaikan dan membiarkan, menempatkan mereka sebagai musuh abadi. Secara internal ada banyak agenda atau pekerjaan rumah yang tidak pernah di selesaikan sampai saat ini.

Kasus pelangaran HAM Paniai serta kasus penembakan di Deyai yang di selesaikan dengan cara meminta maaf perlu di liat sebagai kesalahan, mengapa ? sebagai manusia orang Papua akan merasa harga diri mereka di injak-injak dan akan terus berjuang mencari jalur penyelesaiannya sendiri. Masalah lain adalah rasa keadlian ekonomi yang di simbolkan lewat PT.Freeport seolah hanya menjadi urusan Jakarta. Jakarta dalam upaya negosiasi difestasi saham 51% dalam prosesnya tidak menempatkan pemerintah Papua dan orang Papua sebagai pemilik hak ulat yang perlu diterima keinginannya. Jika semua ini tidak di gubris dan hanya diselesaiakn dengan gaya diplomasi berbalas pantun, maka bukan tidak mungkin Papua akan menysul jalan Timor Leste.

A.R. Kambuaya

 

 

Iklan