Tumpang Tindih Kebijakan Jalan Lingkar Kota Sorong

Merusak Hutan Menuai Bencana

Peran pemerintah dalam menyediakan pembangunan untuk melayani masyarakat merupakan suatu keharusan, suatu amanah konstitusi yang wajib di wujudkan, untuk miciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada implementasinya kebijakan-kebijakan pemerintah sering saling bertolak belakang antara lembaga. Menurut satu dinas atau lembaga, kebijakan ini merupakan prioritas, tetapi menurut dinas yang lain kebijakan tersebut berpotensi merusak aspek yang lain, ini adalah kontradiksi, bahkan anomali kebijakan dalam pemerintah.

Kali ini Pusat Study Kebijakan Publik Dan Keadilan Pembangunan Papua (Papua Research Institute) mencoba menganalisis kebijakan publik sektor kehutanan dan lingkungan yang bertolak belakang dengan program perluasan akses jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 kilometer  yang di kerjakan oleh Balai Pekerjaan Umum .

Pada 6 Februari Tahun 2017 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong (BLH), Julian Kelly Kambu Melalui situs berita Media Papua menyatakan bahwa, BLH Kota Sorong akan mengkaji berapa besar kerusakan Kawasan Hutan Lindung Saat ini. Badan Lingkungan Hidup Meminta Kepada Pihak Balai Pekerjaan Umum Untuk Menghentikan Pekerjaannya, sembari menunggu kajian AMDAL yang dimaksud. Pengerjaan jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 Kilometer, di khawatirkan akan menimbulkan bencana alam. Dampak lain yang akan timbul kemudiaan adalah sumber-sumber mata air yang selama ini menghidupi warga Kota Sorong akan mengalami

Mencermati pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong ini terlait aktivitas Pengerjaan jalan lingkar antara Kota dan Kabupaten Sorong yang memanfaatkan kawasan lingdung Kota Sorong ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini dalam proses perumusan, perencanaan, dan pengerjaan suatu proyek  di Kota Sorong, Kabupaten Sorong Bahkan Provinsi Papua Barat belum terintegrasi dari semua aspek. Masing-masing Dinas, lembaga mengerjakan pekerjaanya secara sektoral tanpa mempertimbangkan aspek lain yang kemudian akan muncul dan menjadi masalah atau konsen dari lembaga sector (Dinas) lain. Mestinya sejak awal rencana kerja yang dilakukan oleh Balai Pekerjaan Umum mengkonsultasikan aspek lingkungan bersama pemerintah Kota Sorong, secara khusus dinas terkait (BLH).

Pada Prakteknya pekerjaan sudah di lakukan, kemudiaan Badan Lingkungan Hidup Mengeluhkan pekerjaan jalan sepanjang 33 Kilo meter ini. Dengan demikian, pekerjaan sudah berjalan dan proses kajian AMDAL baru berjalan untuk menyesuaiakn pyoker tersebut. Ini boleh di kategorikan sebagai proses tumpag tindih atau konflik kebijakan antara lembaga, sebab dampaknya cukup serius dan banyak kerugian yang akan terjadi akibat pekerjan ini. Jika selama ini Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong bersusah payah menjaga lingkungan, melakukan program Reboisasi yang menghabiskan anggaran APBD kemudian mubasir karena areal konserfasi ini di bongkar untuk kepentingan akses jalan untuk transportasi.

Kebijakan Yang Tak Sejalan Dengan Keinginan Presiden Jokowi

Mencermati kebijakan yang tumpeng tindih dalam pembangunan yang memnafatkan ruang lingkungan dan hutan ini, patut kita prihatin. Mengapa..? Arahan dan himbauan Presiden Jokowi sudah ssanggat jelas terkait tumpeng tindih kebijakan  ini.

Sebagaimana pernyataan Jokowi yang di Muat Koran Online Detik News.com, Jokowi mengatakan setahun lalu melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016, Presiden meminta dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Jokowi ingin tidak ada perbedaan ataupun tumpang tindih informasi geospasial.”Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis, maupun penerbitan perizinan,” kata Jokowi di kantor Presiden.

Jokowi yakin kebijakan satu peta ini bisa mempermudah penyelesaian konflik. “Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk lebih lanjut, Jokowi meminta laporan Menko Perekonomian dalam rapat kali ini mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan. “Laporan yang saya terima dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 baru 26 sudah lengkap untuk seluruh Indonesia, 57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik belum ada,” katanya.

Mengacu kepada pernyatan Jokowi tentang konflik lahan atau ruang dan pentingnya satu peta sebagai informasi untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi, seharusnya pemerintah daerah hingga SKPD Teknis menyesuaiakan program ini sebagai landasan perencanan dan pembangunan daerah.

Dihentikannya pekerjaan jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 Kilo Meter ini perlu dijadikan pembelajaran dan catatan penting dalam agenda pembangunan daerah ke depan. Baik Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong bahkan Sorong Raya pada umumnya perlu belajar untuk mengsingkronkan, mengintegrasikan rencana pembangunan agar bisa di kaji secara sectoral sehingga dalam implementasinya menjadi Produk kebijakan yang multi dimensional.

Oleh: Agustinus.R.Kambuaya

Direktur Pusat Study

Kebijakan Publik & Keadlian Pembangunan Papua

 (Papua Research Institute))

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s