Sorong Kota Bersama Vs Bukan Kota Sampah Bersama

 

Welcome Juni (Selamat Datang Juni)

Welcome Juni, begitu warga masyarakat Kota Sorong menyambut bulan ini, sambutannya dengan hujan minggu pertama. Hujan awal penyambut Juni ternyata tidak berhenti pada akhir minggu pertama, hujan seolah menjadi teman atau tamu tetap di bulan ini. Sepanjang hari, cuaca terus berubah-ubah setiap jamnya. Ternyata sambutan hujan awal juni, bukan lagi hujan berkat bagi sumur-sumur yang kekeringan, justru hujan bencana karena sungai, saluran dan selokan yang mampet dan meluap.

Mengapa Kota Sorong Mengalami Kebanjiran..? ini pertanyaan menarik dan mengelitik, apa jawaban untuk Pertanyaan ini..? Pertama; hujan memang bukan buatan manusia, tetapi hukum alam, suatu keteraturan dalam atmosfer atau rotasi bumi. Dari sisi alam, hujan adalah produksi alam semesta yang absolut terjadi,  tidak bisa di bantah, hanya bisa diterima dan dinikmati. Kedua; Soal banjir, selokan mampet dan meluap tentu bukan fenomena alam atau kesalahan Tuhan. Masalah banjir boleh di katakan kesalahan dan kelalaian Pemerintah , kelalain manusia (Warga Kota Sorong).

17862314_1547222915287773_5856163036889460853_n

Lokasi NN Km 9 Kota Sorong

Mengapa Warga Kota Sorong yang di salahkan..? Jelas bahwa secara alamiah air hujan turun dan mengalir  dalam keteraturan alamnya sendiri, yaitu mengalir melalui kali, mata air, sunggai hingga bermuara ke laut. Yang menjadi masalah adalah ketika daerah aliran sunggai (DAS) di ubah jadikan tempat pemukiman, kali-kali dan sungai diubah menjadi tempat-tempat sampah umum.

Hutan penyangga tanah dan gunung di deretan pegunungan sorong digali dan di eksploitasi untuk kepentingan pembangunan, tanpa adanya kesadaran reboisasi. Sebagai dampaknya, ketika musim hujan aliran air tidak mengalir mengikuti aliran mata air, kali dan sunggai selama ini, justru air hujan meluap tanpa arah, ke jalan-jalan, rumah-rumah warga dan seterusnya. Pada titik ini, letak masalah ada pada kesalahan dan kelalaian pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan, perilaku hidup bersih dan seterusnya yang menjadi masalah.

Kelalain Pemerintah Kota Sorong

Jika pembaca tulisan ini adalah warga biasa pasti sebagian bersepakat bahwa masalah banjir adalah kesalahan dan kelalain pemerintah dalam menjaga lingkungan. Bagi pembaca yang latar belakangnya dari birokrasi akan membantah, mengapa pemerintah yang disalahkan, di tuduh lalai…? Tentu tulisan ini tidak bermaksud menuduh tanpa penjelasan dan latar belakang. Alasan Pertama; Tugas dan tanggung jawab Pemerintah telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang secara spesifik di atur pada BAB IX Tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, yang lebih spesifik termuat pada pasal Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

  1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
  2. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  3.  Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

Untuk Konteks Kota Sorong perlu di berikan apresiasi yang tinggi karena telah menjabarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan hidup kedalam Peraturan Daerah Khusus yang lebih operasional. Sebagai respon atas permasalahan sampah Kota Sorong, Walikota Sorong Telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Sorong. Langkah ini tentu merupakah cara Kontrol atas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sorong, suatu aturan yang cukup brilian. Namun, yang menjadi masalah adalah sduah 5 Tahun regulasi ini di keluarkan tetapi mengapa masih terdapat sampah dimana-mana, yang pada gilirannya ikut menjadi penyebab banjir.

Faktor yang menjadi masalah sesunguhnya adalah tingkat pengetahuan masyarakat akan regulasi PERDA Nomor 15 ini minim, bahkan tidak ada. Sehingga kesadaran masyarakat untuk patuh kepada peraturan ini juga rendah. Sosialisasi peraturan ini boleh dikatakan jarang bahkan tidak pernah ada. Mestinya, regulasi ini di sosialisasikan secara serius dan merata kepada semua masyarakat, dengan begitu ada tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Sistem sangsi hukum  dalam regulasi ini perlu perjelas sehingga bisa menjadi daya paksa/ suatu keharusan bagi masyarakat untuk menjalankannya. Sangsi yang biasa-biasa akan membuat sikap masyarakat cuek, acuh tak acuh terhadap regulasi tersebut.

images

 Lokasi Areal Wisata Tembok Berlin Soron 

Misundestanding/ Kesalahan Paradigma Warga Kota Sorong 

Faktor penyebab kerusakan lingkunga yang menyebabkan banjir terletak pada paradigm pemerintah dan Warga Kota Masyarakat Kota Sorong. Apa yang salah dengan paradigma atau cara pandang..? Sejauh ini masyarakat memadang bahwa urusan kebersihan dan lingkungan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu sibuk dan ikut mengambil bagian dalam kebersihan dan keselamatan lingkungan.

Kota Sorong dari sisi ekonomi tentu sanggat startegis karena merupakan area pungubung (Connection area) 5 Kabupaten di Papua Barat.  Semua aktivitas belanja barang dan jasa dari beberapa wilayah tersebut hampir seluruhnya di transaksikan di Kota Sorong. Kota Sorong boleh jadi Kota yang sibuk 24 Jam untuk melayani kebutuhan masyarakat migran lokal dan pendatang dari luar Papua, secara ekonomi tentu sanggat menguntungkan, dan sebaliknya jika tidak di atur dan dikelola secara baik, maka akan mendapat dampak negatif dari sisi lingkungan dan keamanan.

Masyarakat melihat Kota Sorong bukan milik mereka, Kota Sorong hanya menjadi tempat singgah bagi para migran (pendatang) untuk mengais rejeki atau mencari nafkah. Hal ini bisa di jumpai secara kasat mata, bagaimana warga pendatang (migran) membuang sampah-sampah disebarang tempat, semacam paradigma yang tertanam bahwa disini hanya tempat singgah mencari uang dan kemudian akan pulang membangun istana, pusat bisnis di kampung halaman mereka.

Paradigma ini yang tertanam di benak sebagian migran yang datnng ke Sorong sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan masalah lingkungan, kesehatan dan keamanan. Yang penting tempat tinggal mereka kering, aman untuk bisa meletakan badan dan tidur. Interaksi sosial di lingkungan juga minim, sehingga potensi konflik sosial juga bisa terjadi, karena tidak ada pandangan sebagai sesama saudara warga Kota Sorong yang wajib bertangung jawab atas keadan lingkungan, kebersihan dan keamanan Kota Sorong

Catatan Rekomendasi;

  1. Pemerintah Perlu Mengevaluasi Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 20013 Tentang sampah yang belum di implementasikan secara maksimal.
  2. Upaya pembangunan dan perubahan Paradigma Warga Kota Sorong Agar Memandang Kota Sorong Sebagai milik mereka, tempat hidup mereka yang perlu di jaga, di lestarikan dll.

 

Essay Kritis

Agustinus R.Kambuaya

Direktur Papua Research Institute

 

 

 

Iklan