Tumpang Tindih Kebijakan Jalan Lingkar Kota Sorong

Merusak Hutan Menuai Bencana

Peran pemerintah dalam menyediakan pembangunan untuk melayani masyarakat merupakan suatu keharusan, suatu amanah konstitusi yang wajib di wujudkan, untuk miciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada implementasinya kebijakan-kebijakan pemerintah sering saling bertolak belakang antara lembaga. Menurut satu dinas atau lembaga, kebijakan ini merupakan prioritas, tetapi menurut dinas yang lain kebijakan tersebut berpotensi merusak aspek yang lain, ini adalah kontradiksi, bahkan anomali kebijakan dalam pemerintah.

Kali ini Pusat Study Kebijakan Publik Dan Keadilan Pembangunan Papua (Papua Research Institute) mencoba menganalisis kebijakan publik sektor kehutanan dan lingkungan yang bertolak belakang dengan program perluasan akses jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 kilometer  yang di kerjakan oleh Balai Pekerjaan Umum .

Pada 6 Februari Tahun 2017 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong (BLH), Julian Kelly Kambu Melalui situs berita Media Papua menyatakan bahwa, BLH Kota Sorong akan mengkaji berapa besar kerusakan Kawasan Hutan Lindung Saat ini. Badan Lingkungan Hidup Meminta Kepada Pihak Balai Pekerjaan Umum Untuk Menghentikan Pekerjaannya, sembari menunggu kajian AMDAL yang dimaksud. Pengerjaan jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 Kilometer, di khawatirkan akan menimbulkan bencana alam. Dampak lain yang akan timbul kemudiaan adalah sumber-sumber mata air yang selama ini menghidupi warga Kota Sorong akan mengalami

Mencermati pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong ini terlait aktivitas Pengerjaan jalan lingkar antara Kota dan Kabupaten Sorong yang memanfaatkan kawasan lingdung Kota Sorong ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini dalam proses perumusan, perencanaan, dan pengerjaan suatu proyek  di Kota Sorong, Kabupaten Sorong Bahkan Provinsi Papua Barat belum terintegrasi dari semua aspek. Masing-masing Dinas, lembaga mengerjakan pekerjaanya secara sektoral tanpa mempertimbangkan aspek lain yang kemudian akan muncul dan menjadi masalah atau konsen dari lembaga sector (Dinas) lain. Mestinya sejak awal rencana kerja yang dilakukan oleh Balai Pekerjaan Umum mengkonsultasikan aspek lingkungan bersama pemerintah Kota Sorong, secara khusus dinas terkait (BLH).

Pada Prakteknya pekerjaan sudah di lakukan, kemudiaan Badan Lingkungan Hidup Mengeluhkan pekerjaan jalan sepanjang 33 Kilo meter ini. Dengan demikian, pekerjaan sudah berjalan dan proses kajian AMDAL baru berjalan untuk menyesuaiakn pyoker tersebut. Ini boleh di kategorikan sebagai proses tumpag tindih atau konflik kebijakan antara lembaga, sebab dampaknya cukup serius dan banyak kerugian yang akan terjadi akibat pekerjan ini. Jika selama ini Badan Lingkungan Hidup Kota Sorong bersusah payah menjaga lingkungan, melakukan program Reboisasi yang menghabiskan anggaran APBD kemudian mubasir karena areal konserfasi ini di bongkar untuk kepentingan akses jalan untuk transportasi.

Kebijakan Yang Tak Sejalan Dengan Keinginan Presiden Jokowi

Mencermati kebijakan yang tumpeng tindih dalam pembangunan yang memnafatkan ruang lingkungan dan hutan ini, patut kita prihatin. Mengapa..? Arahan dan himbauan Presiden Jokowi sudah ssanggat jelas terkait tumpeng tindih kebijakan  ini.

Sebagaimana pernyataan Jokowi yang di Muat Koran Online Detik News.com, Jokowi mengatakan setahun lalu melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016, Presiden meminta dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Jokowi ingin tidak ada perbedaan ataupun tumpang tindih informasi geospasial.”Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis, maupun penerbitan perizinan,” kata Jokowi di kantor Presiden.

Jokowi yakin kebijakan satu peta ini bisa mempermudah penyelesaian konflik. “Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk lebih lanjut, Jokowi meminta laporan Menko Perekonomian dalam rapat kali ini mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan. “Laporan yang saya terima dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 baru 26 sudah lengkap untuk seluruh Indonesia, 57 peta lainnya masih dikompilasi dan 2 peta tematik belum ada,” katanya.

Mengacu kepada pernyatan Jokowi tentang konflik lahan atau ruang dan pentingnya satu peta sebagai informasi untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi, seharusnya pemerintah daerah hingga SKPD Teknis menyesuaiakan program ini sebagai landasan perencanan dan pembangunan daerah.

Dihentikannya pekerjaan jalan lingkar Kota Sorong sepanjang 33 Kilo Meter ini perlu dijadikan pembelajaran dan catatan penting dalam agenda pembangunan daerah ke depan. Baik Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong bahkan Sorong Raya pada umumnya perlu belajar untuk mengsingkronkan, mengintegrasikan rencana pembangunan agar bisa di kaji secara sectoral sehingga dalam implementasinya menjadi Produk kebijakan yang multi dimensional.

Oleh: Agustinus.R.Kambuaya

Direktur Pusat Study

Kebijakan Publik & Keadlian Pembangunan Papua

 (Papua Research Institute))

 

 

Memahami Maybrat Dalam Cara Pandang Lain

(Skrip Buku Saku Etnografi Meibrat)

Ayamaru adalah salah satu etnik yang mendiami gugusan batu karang di wilayahpedalaman kepala burung Papua (lihat peta Papua Barat) dianugrahi dengan budaya tolong menolong (self support) yang dipelihara sangat kuat hidup dan berkembangsampai saat ini. “Anu Betha Tubat’.

Pemekaran yang dibentuk 2002  wilayah Ayamaru mulai dari sebelah  selatan berbatasan  dengan  Kampung  Kais dan  Kambur di teluk  Patipi, sebelah  utara berbatasan  dengan  Kampung Yarat dan Man di  Distrik  Senopi,  sebelah  timur berbatasan  dengan Aisa di Distrik Arandai dan Distrik Bintuni (sekarang Kabupaten Teluk Bentuni), sebelah barat berbatasan dengan Kali Weigo di Kampung Weigo dan Kampung Srowan dan Kampung Sawiat Distrik  Teminabuan  (sekarang  Distrik  Sawiat)  Kabupaten  Sorong Selatan.

Wilayah pedalaman kepala burung ditemukan pemerintah Belanda 1908 sudah ada kontak, namun Belanda melaksanakan pemerintahan 1924 dan sepuluh tahun kemudian 1934 barulah terbentuk kampung-kampung secara permanen didirikan oleh masyarakat atas usaha pemerintah Belanda yang pada waktu itu dikenal dengan “Ayamaru” yang berasal dari dua suku kata yang terdiri dari “aya” dan “maru” yang berarti aya adalah air dan maru adalah danau/telaga karena masyarakat di wilayah pedalaman kepala burung menetap diseputar danau.

Sementara ada catatan lain yang menjelaskan Aifat pada waktu pemerintahan Belanda, pemerintahannya di Fuoh di tepi sungai kamundan namun terjadi pergolakan politik antara Indonesia dan Belanda mengenai perebutan Irian Barat, maka terjadi kekhawatiran kalau Fuoh merupakan tempat strategis masuknya mata-mata Indonesia sehingga dipindahkan ke kumurkek 1960 tanpa proses hukum.

Menurut catatan masa lampauw menjelaskan  kampung Fategomi adalah tempat pertemuan suku-suku di seluruh wilayah pedalaman kepala burung dan sejak jaman dulu menjadi tempat pertemuan dalam acara-acara adat berupa tukar-menukar bo, barang dan jasa serta pusat informasi atau bisa kita katakan sebagai daerah segitiga emas pada masa lampauw. Cerita yang lain juga menjelaskan kampung Fategomi merupakan cikal bakal proses masuknya pemerintahan pertama di pedalaman kepala burung dimulai dari lokasi atau tempat yang namanya Fait Mu Framafir yang sekarang disebut Fategomi yang ditandai dengan dilantiknya 5 (lima) orang kepala dusun pertama di Fait Mu Framafir sekarang dikenal dengan nama Fategomi pada tahun 1932 dengan cara menyerahkan 5 (lima) baju secara simbolis kepada lima kepala dusun antara lain : (1) Waman.Asmuruf; (2) Siah Atu.Idie; (3) Mratmawe. Asmuruf; (4) Kawian.Iek; dan (5) Siayoh. Jitmau. Nama Kampung Fategomi terdiri dari beberapa gabungan-gabungan kata depan dari ke 4 Kampung yang disingkat menjadi Fategomiyaitu: Fa = Faan dari Kampung lama Faan; Te = Tehak dari Kampung lama Tehak; Go=Gohsames dari Kampung lama Gohsames; Mi = Mirafan dari Kampung lama Mirafan;

Menurut Kambu Arius Dosen FE-UNCEN, dalam mendalami ekologi masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman kepala burung pulau Papua berada pada zona ekologi kaki gunung lembah kecil dan bukit-bukit. Dengan adanya zona ekologi dapat dibagi kedalam tiga wilayah masyarakat yang mendiami lembah kecil di sebut “Ayamaru” yang terbagai dalam masyarakat Ayamaru Kota dan masyarakat Aitinyo. Sementara masyarakat yang mendiami bukit-bukit disebut “masyarakat Aifat”

Pada masa pemerintahan Belanda terdapat empat wilayah administrasi pemerintahan distrik yaitu : distrik ayamaru, aitinyo, mara dan aifat dibawah wilayah kerisedenan Manokwari. Sejak menjadi bagian dari Indonesia dan disesuaikan dengan satu kesatuan adat istiadat, bahasa budaya yang menunjukkan suatu kesukuan tertentu disuatu wilayah pedalaman kepala burung, maka dikenallah singkatan suku A3 atau orang A3 yang mempunyai latar belakang adat istiadat, budaya dan bahasa sama.

Pada masa ini pemberian daerah otonom untuk masyarakat pada wilayah pedalaman kepala burung peta Papua menyebut mereka dengan sebutan Meibrat yang berasal dari dua suku kata yang terdiri dari : Mei dan Brat, Mei yang berarti suara/bahasa dan Brat yang artinya lambat/lembut yang dapat dilihat dalam keseharian berupa tata cara berbahasa yang lembut dan santun atau lebih singkatnya masyarakat yang memiliki bahasa yang sama.

Berkait dengan penyebutan Meibrat dalam perkembangan telah muncul permainan kata-kata membuat sebutan yang terkenal Maybrat yang sampai-sampai tercatat juga dalam lembaran negara yang apabila ditarik cerita kebelakang tentang arti dua suku kata Maydan Brat, May yang berarti memukul/berkelahi dan Brat artinya lembut. Fenomena penyebutan nama tersebut apabila disesuaikan dengan adat istiadat, bahasa dan budaya tidak menunjukkan suatu kesatuan sosial budaya “Anu Betha Tubat”. Disini memunculkan pertanyaan “apakah salah penyebutan yang menyebabkan konflik berkepanjangan”……jawaban cukup pada anda sendiri.

Kita mempertanyakan ke mana perginya akal sehat dan akal budi ketika dua kelompok saling gesek yang sedang mempertahankan dinasti politik membuat masyarakat semakin terpuruk itu tidak mungkin terlepas dari nilai dan keyakinan individu masyarakat yang lagi sakit. Kehilangan akal sehat dan akal budi tidak hanya tampak pada intensitas gesekan para elit yang kian menakutkan, tapi juga pada perilaku para masyarakat yang semakin degradasi miskin rasa malu.

Sistem kepemimpinan pria berwibawa yang berdasarkan kemampuan berwiraswasta atau secara individual mempunyai potensi mengumpulkan bo yang banyak. Hal ini dapat dijelaskan individu yang dapat menjadi pemimpin adalah orang yang pandai berdagang, mempunyai kekayaan, kemampuan memimpin dan murah hati.

Setiap individu bersaing secara ketat degan berbagai potensi memanfaatkan berbagai sarana untuk memperoleh bo, memberikan bo dalam jumlah yang lebih besar berarti dengan sendirinya Ia disanjung, dihormati, dihargai atau mempunyai sebutan sebagai ra bobot  (masyarakat atas). Pada masa ini, pengaruh bobot masih nampak, terutama memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, misalnya menyatakan perang suku, menjatuhkan vonis bersalah atau tidaknya kepada pihak-pihak yang bertikai. Bobot dalam kelompok masyarakat sudah berlangsung berabad-abad lamanya dan merupakan kepemimpinan politik lokal terakhir yang dikenal sebelum masuknya sistem politik modern lewat pemerintahan Belanda.

Sistem pelapisan pada waktu lampauw sebelum masuknya pemerintahan Belanda. Masyarakat sudah membagi strata sosial dalam tiga wilayah yaitu : (1). Lapisan atas (ra bobot); (2). Lapisan masyarakat menengah (ra sai atau ra kinyah); (3). Lapisan masyarakat bawah atau orang kebanyakan (ra kair atau ra warok, sigyah). Perbedaan strata sosial masyarakat didasarkan pada tiga alasan besar yaitu : (1) kepemilikan bo (benda atau barang berbentuk kain); (2) kemampuan memimpin pesta-pesta inisiasi dan (3) murah hati.

1) Lapisan atas (ra bobot) yang termasuk kategori masyarakat atas adalah memiliki bo pusaka (wan) dan beberapa bo yang termasuk klafisikasi berkualitas seperti wan safe,sariem. Untuk memperoleh gelar ra bobot, ada beberapa kriterial tertentu yakni kepemilikan bo berkualitas kelas satu (bo pusaka), pandai bermain atau melakukan transasksi tukar menukar bo, kedudukan yang bersifat melembaga, tingkat senioritas dan memiliki kekuasaan atas sejumlah pengikut.

2)  Lapisan masyarakat menengah (ra sai atau ra kinyah), yang termasuk kategori menengah adalah mereka yang tidak memiliki bo klasifikasi kwalitas kelas satu atau bo pusaka. Selain itu mereka juga tidak memiiki bo yang sebanding dengan bo yang dimiliki oleh golongan masyarakat kelas atas. Bo yang dimiliki oleh golongan masyarakat menengah tidak sebanyak yang dimiliki oleh golongan masyarakat atas.

3)   Lapisan masyarakat kebanyakan atau (ra kain atau ra warok, sigyah), yang termasuk golongan orang kebanyakan adalah golongan masyarakat yang sama sekali  tidak memiliki bo kelas satu dan bo jenis lainnya secara hirarkis, membedakan masyarakat kedalam berbagai lapisan memang tidak nampak secara jelas. Namun dalam kehidupan sehari-hari membedakan strata social masyarakat sangat nampak, terutama dalam hal pemilihan jodoh, sering nampak jelas pada saat terjadi pertikaian atau konflik.

Sistem kepercayaan prasejarah masyarakat pedalaman kepala burung, diperkirakan mulai tumbuh pada masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjut atau disebut dengan masa bermukim dan berladang yang terjadi pada zaman Mesolithikum. Mengenai bukti adanya kepercayaan masyarakat pada zaman Mesolithikum dan beberapa bukti lain yang turut memperkuat adanya corak kepercayaan mereka pada zaman prasejarah adalah ditemukanya bekas kaki pada nekara disungai Wemayis kampung Sauf. Bekas kaki tersebut menggambarkan langkah perjalanan yang akan mengantarkan roh seseorang ke alam baka. Hal ini berarti pada masa tersebut masyarakat sudah mempercayai akan adanya roh. Kepercayaan terhadap roh terus berkembang pada zaman prasejarah. Hal ini tampak dari kompleksnya bentuk-bentuk upacara penghormatan, penguburan dan pemberian upeti atau sesajen. Kepercayaan terhadap roh inilah yang dikenal  dengan Aninisme. Aninisme berasal dari kata Anima artinya jiwa atau roh, sedangkan Isme artinya paham atau kepercayaan. Disamping adanya kepercayaan Aninisme ada juga terdapat kepercayaan Dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Contohnya yaitu: pohon-pohon besar atau bukit dan pegunungan serta sungai tertentu yang dianggap memiliki kekuatan. Dengan demikian kepercayaan masyrakat pada zaman prasejarah adalah Aninisme dan Dinamisme.

Berdasarkan letak geografis daerah maka sistem mata pencaharian hidup suatu kelompok etnis ditentukan oleh potensi yang terkandung  didaerahnya termasuk kondisi serta kesuburan tanah. Masyarakat yang mendiami pedalaman kepala burung mengembang berbagai sistem mata pencaharian hidup dengan kondisi geografis daerahnya. Adapun mata pencaharian tersebut antara lain;  menangkap ikan, berkebun dan berburu seperti dibawah ini.

  1. a) Menangkap ikan; Mofot syoh/maka aya atau menangkap ikan merupakan mata pencaharian sampingan masyarakat. Namun demikan pekerjaan ini menjadi pencaharian penting bagi masyarakat yang khusus berdiam di daerah pinggiran danau. Penangkapan ikan biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dan wanita baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Pencarian ini di lakukuan pada siang hari maupun pada malam hari terutama pada musim-musim kemarau. Jenis-jenis ikan yang biasanya ditangkap adalah ikan mujair, ikan mas, ikan sepat, ikan tet, ikan gabus, udang, belut, sepat siam dan sebagainya. Teknik penangkapan di lakukan dengan cara menombak, menggunakan jaring, meracuni dengan akar tuba, atau menangkap dengan menggunakan tenaga. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh, sebagian di konsumsi sendiri dan ada juga yang dibagikan kepada anggota kerabat yang lain atau di jual di pasar terdekat.
  1. b)Berkebun; masyarakat pada umumnya mengembangkan cara berkebun  secara tradisional (mkha ora), yakni sistem perladangan ini telah membudaya dalam kehidupan masyarakat, karena dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka membuka kebun pada lahan milik kerabat atau klennya sendiri. Kebun dibuka dengan melalui berbagai pengetahuan tradisional mengenai teknik membuka lahan, seperti melakukan  survei atau pemilihan lahan (matsus thain), setelah memilih bahan yang cocok, maka dibuatlah rintisan dengan cara menandai bagian-bagian tertentu dari lahan yang berbatasan dengan lahan orang lain. Sesudah menandai lahan orang lain, tahap selanjutnya adalah menebas dan menebang pohon secara keseluruhan. Pohon-pohon dan rumput-rumput yang telah di tebas dibiarkan mengering lalu dibakar dan setelah dibakar maka lahan siap untuk dipakai. Masyarakat mengenal sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan secara jelas. Semua pekerjaan yang dinilai berat (kasar) seperti pemilihan lahan, menebang pohon, membersihkan rumput, membuat pagar, membuat rumah untuk memelihara tanaman, dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan membersihkan daun-daun saat membakar kebun, memanen hasil, merawat tunas (bibit) yang hendak ditanam kembali, menjual hasil kebun dilakukan oleh kaum wanita (para istri). Jenis tanaman yang ditanam antara lain kedelai bete (awuah), keladi johar (awuah kulawe), ubi jalar (sasu), ubi kayu (ara sasu), pisang (abit), tebu ikan (hata), kacang tanah (smail), ketimun (iteto). Hasil ladang di konsumsi sendiri jika hasil ladang mengalami surplus maka sebagian lagi dijual dan sebagian lagi dibagikan kepada anggota kerabatnya.
  1. c)Berburu; Berburu bagi masyarakat merupakan mata pencaharian sampingan. Perburuan dilakukan pada saat tertentu saja, misalnya untuk keperluan pesta dan sebagainya. Lokasi perburuan terletak di hutan-hutan di sekitar kampung. Berburu dilakukan seecara individu atau berkelompok antara 4-5 orang. Waktu untuk berburu dilakukan dari malam hingga pagi hari. Lamanya perburuan berlangsung 3-4 hari. Para pemburu biasanya terdiri dari kaum laki-laki dewasa. Sedangkan untuk kaum wanita bertugas mengolah hasil buruan menjadi makanan yang siap dimakan, menjual hasil buruan itu ke pasar terdekat. Hasil buruan dibagikan kepada setiap pemburu yang ikut berburu. Pemburuan yang dilakukan secara berkelompok biasanya di lakukan untuk keperluan pesta besar. Sebaliknya hasil buruan yang dilakukan secara individu di konsumsi sendiri, atau di bagikan kepada anggota keluarga atau dijual.

Seni atau kesenian merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan yang ada. Salah satunya adalah seni menganyam. Seni anyaman pada masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Anyaman tersebut disebut noken. Noken adalah tas yang dianyam dari kulit kayu. Masyarakat menganggap noken sebagai symbol kesuburan kandungan seorang perempuan. Fungsi noken pada masyarakat sama halnya dengan suku-suku lain di papua  yaitu untuk mengisi dan menyimpan hasil bumi atau juga bisa digunakan untuk menggendong anak. Noken ini biasa diatas kepala.

Dapat juga dilihat pada Seni ukir yang diterapkan oleh masyarakat terlihat seni hias pada benda-benda perunggu yang nenggunakan pola-pola geometric sebagai pola hias utama. Kesenian di masyarakat juga terdiri atas beberapa sub, antara lain: seni rupa, seni suara dan seni tari.

(Arius Kambu, Ekonomi Uncen)

Sorong Kota Bersama Vs Bukan Kota Sampah Bersama

 

Welcome Juni (Selamat Datang Juni)

Welcome Juni, begitu warga masyarakat Kota Sorong menyambut bulan ini, sambutannya dengan hujan minggu pertama. Hujan awal penyambut Juni ternyata tidak berhenti pada akhir minggu pertama, hujan seolah menjadi teman atau tamu tetap di bulan ini. Sepanjang hari, cuaca terus berubah-ubah setiap jamnya. Ternyata sambutan hujan awal juni, bukan lagi hujan berkat bagi sumur-sumur yang kekeringan, justru hujan bencana karena sungai, saluran dan selokan yang mampet dan meluap.

Mengapa Kota Sorong Mengalami Kebanjiran..? ini pertanyaan menarik dan mengelitik, apa jawaban untuk Pertanyaan ini..? Pertama; hujan memang bukan buatan manusia, tetapi hukum alam, suatu keteraturan dalam atmosfer atau rotasi bumi. Dari sisi alam, hujan adalah produksi alam semesta yang absolut terjadi,  tidak bisa di bantah, hanya bisa diterima dan dinikmati. Kedua; Soal banjir, selokan mampet dan meluap tentu bukan fenomena alam atau kesalahan Tuhan. Masalah banjir boleh di katakan kesalahan dan kelalaian Pemerintah , kelalain manusia (Warga Kota Sorong).

17862314_1547222915287773_5856163036889460853_n

Lokasi NN Km 9 Kota Sorong

Mengapa Warga Kota Sorong yang di salahkan..? Jelas bahwa secara alamiah air hujan turun dan mengalir  dalam keteraturan alamnya sendiri, yaitu mengalir melalui kali, mata air, sunggai hingga bermuara ke laut. Yang menjadi masalah adalah ketika daerah aliran sunggai (DAS) di ubah jadikan tempat pemukiman, kali-kali dan sungai diubah menjadi tempat-tempat sampah umum.

Hutan penyangga tanah dan gunung di deretan pegunungan sorong digali dan di eksploitasi untuk kepentingan pembangunan, tanpa adanya kesadaran reboisasi. Sebagai dampaknya, ketika musim hujan aliran air tidak mengalir mengikuti aliran mata air, kali dan sunggai selama ini, justru air hujan meluap tanpa arah, ke jalan-jalan, rumah-rumah warga dan seterusnya. Pada titik ini, letak masalah ada pada kesalahan dan kelalaian pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan, perilaku hidup bersih dan seterusnya yang menjadi masalah.

Kelalain Pemerintah Kota Sorong

Jika pembaca tulisan ini adalah warga biasa pasti sebagian bersepakat bahwa masalah banjir adalah kesalahan dan kelalain pemerintah dalam menjaga lingkungan. Bagi pembaca yang latar belakangnya dari birokrasi akan membantah, mengapa pemerintah yang disalahkan, di tuduh lalai…? Tentu tulisan ini tidak bermaksud menuduh tanpa penjelasan dan latar belakang. Alasan Pertama; Tugas dan tanggung jawab Pemerintah telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang secara spesifik di atur pada BAB IX Tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, yang lebih spesifik termuat pada pasal Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

  1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
  2. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  3.  Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

Untuk Konteks Kota Sorong perlu di berikan apresiasi yang tinggi karena telah menjabarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan hidup kedalam Peraturan Daerah Khusus yang lebih operasional. Sebagai respon atas permasalahan sampah Kota Sorong, Walikota Sorong Telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Sorong. Langkah ini tentu merupakah cara Kontrol atas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Sorong, suatu aturan yang cukup brilian. Namun, yang menjadi masalah adalah sduah 5 Tahun regulasi ini di keluarkan tetapi mengapa masih terdapat sampah dimana-mana, yang pada gilirannya ikut menjadi penyebab banjir.

Faktor yang menjadi masalah sesunguhnya adalah tingkat pengetahuan masyarakat akan regulasi PERDA Nomor 15 ini minim, bahkan tidak ada. Sehingga kesadaran masyarakat untuk patuh kepada peraturan ini juga rendah. Sosialisasi peraturan ini boleh dikatakan jarang bahkan tidak pernah ada. Mestinya, regulasi ini di sosialisasikan secara serius dan merata kepada semua masyarakat, dengan begitu ada tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Sistem sangsi hukum  dalam regulasi ini perlu perjelas sehingga bisa menjadi daya paksa/ suatu keharusan bagi masyarakat untuk menjalankannya. Sangsi yang biasa-biasa akan membuat sikap masyarakat cuek, acuh tak acuh terhadap regulasi tersebut.

images

 Lokasi Areal Wisata Tembok Berlin Soron 

Misundestanding/ Kesalahan Paradigma Warga Kota Sorong 

Faktor penyebab kerusakan lingkunga yang menyebabkan banjir terletak pada paradigm pemerintah dan Warga Kota Masyarakat Kota Sorong. Apa yang salah dengan paradigma atau cara pandang..? Sejauh ini masyarakat memadang bahwa urusan kebersihan dan lingkungan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu sibuk dan ikut mengambil bagian dalam kebersihan dan keselamatan lingkungan.

Kota Sorong dari sisi ekonomi tentu sanggat startegis karena merupakan area pungubung (Connection area) 5 Kabupaten di Papua Barat.  Semua aktivitas belanja barang dan jasa dari beberapa wilayah tersebut hampir seluruhnya di transaksikan di Kota Sorong. Kota Sorong boleh jadi Kota yang sibuk 24 Jam untuk melayani kebutuhan masyarakat migran lokal dan pendatang dari luar Papua, secara ekonomi tentu sanggat menguntungkan, dan sebaliknya jika tidak di atur dan dikelola secara baik, maka akan mendapat dampak negatif dari sisi lingkungan dan keamanan.

Masyarakat melihat Kota Sorong bukan milik mereka, Kota Sorong hanya menjadi tempat singgah bagi para migran (pendatang) untuk mengais rejeki atau mencari nafkah. Hal ini bisa di jumpai secara kasat mata, bagaimana warga pendatang (migran) membuang sampah-sampah disebarang tempat, semacam paradigma yang tertanam bahwa disini hanya tempat singgah mencari uang dan kemudian akan pulang membangun istana, pusat bisnis di kampung halaman mereka.

Paradigma ini yang tertanam di benak sebagian migran yang datnng ke Sorong sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan masalah lingkungan, kesehatan dan keamanan. Yang penting tempat tinggal mereka kering, aman untuk bisa meletakan badan dan tidur. Interaksi sosial di lingkungan juga minim, sehingga potensi konflik sosial juga bisa terjadi, karena tidak ada pandangan sebagai sesama saudara warga Kota Sorong yang wajib bertangung jawab atas keadan lingkungan, kebersihan dan keamanan Kota Sorong

Catatan Rekomendasi;

  1. Pemerintah Perlu Mengevaluasi Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 20013 Tentang sampah yang belum di implementasikan secara maksimal.
  2. Upaya pembangunan dan perubahan Paradigma Warga Kota Sorong Agar Memandang Kota Sorong Sebagai milik mereka, tempat hidup mereka yang perlu di jaga, di lestarikan dll.

 

Essay Kritis

Agustinus R.Kambuaya

Direktur Papua Research Institute

 

 

 

Dampak Reklamasi Tembok Berlin Kota Sorong (Reklamasi Untuk Siapa)

Belum lama ini publik Kota Sorong disuguhi pemandangan baru diareal  Wisata  Tembok Berlin. Lokasi wisata yang diberi nama Tembok Berlin ini konon katanya ada kemiripan dengan Tembok Berlin di German, tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jermat Timur. Bagi publik Kota Sorong lokasi ini menjadi Aikon,  areal publik utama untuk aktifitas hiburan, tempat bersantai melepas lelah dan olahraga.  Wajah areal wisata Tembok Berlin saat ini sudah berubah, sepanjang lokasi tembok berlin telah dipalang, aktivitas persiapan  penimbunan berjalan dari pagi hingga malam hari, lokasi ini hendak direklamasi oleh Pemerintah Kota Sorong.

Pemerintah Kota Sorog tentu memiliki kewenangan untuk mengatur areal wisata ini, mau di tata dan dirubah seperti apa itu kewenangan pemerintah Kota Sorong sebagai penangung jawab  hukum, administratif dan pemerintahan Kota Sorong. Namun, ada bagian lain yang perlu di konsultasikan bersama warga pengguna areal wisata ini adalah untuk apa dan untuk siapa kebijakan reklamasi ini. Sebab, program reklamasi ini akan membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif  yang belum dibicarakan secara serius antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan lokasi reklamasi ini.

Pyok reklamasi Tembok Berlin yang bernilai puluhan bahkan ratusan miliar ini seolah dihadirkan dalam proses yang terkesan tertutup terkait perencanan, pembangunan bahkan peruntukan areal reklamasi nantinya. Masyarakat Kota Sorong perlu mendapat penjelasan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat dari reklamasi ini nantinya. Apakah areal ini akan di bangun sebagai sentra ekonomi baru didalam Kota yang akan mengakomodir masyarakat Kota atau hanya mengutungkan pengusaha besar yang akan berinvestasi disana.

Pentingnya keterbukaan dan transfaransi kepada masyarakat yang berkepentingan ini merupakan amanat UU Keterbukan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008, yang substansinya diantaranya:

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

  1. Mendorong part isipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  3. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  4. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;

Reklamasi Pantai Tembok berlin sudah dipastikan akan berdampak negatif langsung kepada beberapa pihak, diantaranya:

Dampak Lingkungan :

 Dampak lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan atau pengerjaan proyek berskala lokal maupun nasional. AMDAL Merupakan perintah Undang-undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kumpulan peraturan tentang amdal antara lain: UU Nomor 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi cukup banyak dibanding instrument lingkungan lainnya, dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Menurut PP No. 27/1999 pasal 3 ayat 1 Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Tentu dalam rencana Proyek rekalamasi Tembok berlin sudah menyusun dokumen AMDAL atau tidak..? Yang pastinya, bahwa proyek rekalamasi ini akan menimbulkan dampak negatif yang cukup serius.

Aktifitas penimbunan material sepanjang 25 Meter lebih dibibir pantai Tembok Berlin tanpa disadari akan memicu kenaikan permukaan air laut. Kenaikan air laiut tersebut akan menyebar ke beberapa wilayah pemukiman penduduk disepanjang pantai boswesen, Pulau Doom, pulau sop bahkan daerah pemukiman penduduk di pantai Jalan Baru. Apakah dampak ini telah dianalisis dalam perencanan AMDAL Proyek reklamasi…?

Dampak lain yang cukup memprihatinkan adalah 80% Material, batu, pasir, tanah yang akan digunakan untuk menimbun areal rekalamasi Tembok Berlin akan diambil dari deretan pegunungan yang ada di dalam Kota Sorong. Konsekwensi dari pengambilan material tersebut pada akhirnya menyebabkan erosi, banjir dan longsor, akan menciptakan masalah baru bagi warga Kota Sorong sendiri.

Dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini , kerusakan lingkungan akibat aktifitas bahan galian C telah mengakibatkan polusi dan banjir. Eksploitasi bahan material dari dalam Kota Sorong untuk kepentingan reklamasi Tembok Berlin, sudah di pastikan kondisi lingkungan akan semakin memprihatinkan, bahkan akan terjadi bencana banjir yang besar pada musim hujan.

Dampak Ekonomi :

Reklamasi Pantai Tembok Berlin untuk kepentingan siapa..? Judul tulisan ini menjadi pertanyaan kritis untuk membahas dampak aspek ekonomi yang dialami masyarakat “pengguna” Tembok berlin. Disebut pengguna Tembok berlin karena Area yang menjadi Aikon wisata Kota Sorong ini sudah lama menjadi landasan dan tumpuan ekonomi sebagian masyarakat Kota Sorong untuk megais rejeki disni.

Sebagian pedagang selama ini telah  mengantukan nasib dan pendapatan mereka dari warung-warung makan, kedai kopi kecil-kecilan dan kelapa. Aktifitas ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dan memberi manfaat bagi pedagang.  Secara ekonomi, pedagang telah mendapat Brand (merek/citra) khusus, suatu citra yang sudah lama melekat sehingga menjadi Aikon Kota Sorong. Tembok Berlin  Telah menjadi daya tarik tersendiri, yang mendorong konsumen/ pengunjung untuk mengunjungi daerah ini, dan secara langsung berpengaruh terhadap ekonomi keluarga.

Pihak lain yang juga akan mengalami dampak secara langsung dari rekalamsi ini adalah Mama-mama asli Papua, pedagang kelapa disepanjang Tembok Berlin. Jika areal ini dipalang untuk kepentingan reklamasi, maka sudah dipastikan sumber pendapatan mereka akan tergangu. Bagi sebagian orang, aktivitas mama-mama menjual kelapa ini seperti tidak menjajikan pendapatan yang cukup, namun bagi mereka ini sumber utama pendapatan mereka selama ini. Mereka datang dari berbagai daerah dalam Kota Maupun dari pulau-pulau di sekitar Sorong, mengangkut kelapa, menembus ombak hingga sampai di Tembok berlin. Dari berdagang kelapa, mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka, menghidupi keluarga mereka dan lain sebagainya.

Lalu Jika Areal ini hendak di reklamasi, kemana mereka nantinya…? Aspek ini mestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, atau setidaknya masuk dalam analisis dampak AMDAL, Ekonomi dan sosial. Untuk jangka pendek bagaimana dan dimana mereka harus mendagangkan kelapa sebagai sumber mata pencaharian mereka, selama ini, Tembok Berlin dan Kelapa muda melekat menjadi satu brand (merek), sebagai nilai jual ekonomi. Mau dapat tempat santai, mau hirup udara segar, agin bisa berkunjung ke Tembok berlin, itu sababnya alasan mereka memajngkan kelapa mereka disana.

Pertanyaannya adalah, apakah Lokasi Reklamasi nantinya bisa menampung pedagang  mama-mama Papua penjual kelapa, pedagang kedai kopi, warung-warung makan akan mendapat tempat yang layak, atau sebaliknya pemeritah mengubah ini menjadi sentra ekonomi baru dengan kawasan Ruko atau Perhotelan yang hanya akan menguntungkan pemilik modal besar. Hal ini perlu di jelaskan kepada pedagang yang berdagang di areal ini,  termasuk kepentingan jangka pendek mereka, yaitu jika areal ini akan sibuk dengan aktivitas reklamasi, lalu dimana mereka akan direlokasi dan aktivitas dagang mereka tetap berlanjut..?

Jika areal Tembok Berlin yang di reklamasi nantinya di perutukan untuk kepentingan bisnis ruko, restoran dan lain-lain, maka pelaku ekonomi yang ada didaerah Tembok akan kehilang ruang bisnis, ruang hidup bahkan lebih tragisnya akan mejadi kaum miskin perkotaan. Konflik ruang bisnis dan hidup akan menjadi turunan masalah yang akan menjadi tantangan pembangunan.

Dampak Sosial:

Dampak lain yang juga akan ditimbulkan akibat reklamasi Tembok Berlin yaitu apabila areal reklamasi ini akan di peruntukan untuk kepentingan bisnis, maka sudah di pastikan publik Kota Sorong tidak mempunyai akses terhadap ruang publik untuk melepaskan kepenatan, stress akibat pekerjaan, beban ekonomi dan lain sebagainya. Tingkat kriminalisat akan tinggi karena tidak adanya ruang publik untuk mengekspresikan berbagai perasaan sikologis dll.

Kesimpulan:

Berpijak pada realitas dampak lingkungan, ekonomi dan sosial diatas, maka sebagai warga Kota Sorong kita meminta kepada Pemerintah Kota Sorong untuk menjelaskan bagaimana cara mereka meminimalisir dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang akan di Timbulkan dari proyek reklamasi ini. Secara ekonomi, pemerintah harus memastikan bahwa pedagang (warung, kedai kopi, penjual kelapa) tetap dijamin keberlangsungan bisnis mereka pada lokasi baru yang akan di rekalamasi nantinya. Sumbangan opini, kritik dan saran kita bukan bertujuan medeskritkan kepemimpinan yang ada, tetapi sebagai wujud  kontrol sosial agar pemerintah semakin pasti dan sukses dalam kebijakan pelayanan kepada masyarakat, semakin di cintai oleh rakyat Kota Sorong.

 

 

                                                                                Agustinus.R.Kambuaya,S.IP.

Direktur Papua Research And Strategy (PRAS)

Pusat Study Strategy Dan Keadilan Pembangunan Dan