Langkah Proteksi Dan Afirmasi Pelaku Ekonomi Asli Maybrat

    1.1.    Landasan Pemikiran

  • Undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 atau kebijakan khusus ini  merupakan pendekatan strategis dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, pada dasarnya usaha untuk melindungi  dan memberdayakan pelaku ekonomi orang asli Papua merupakan amanat undang-undang otonomi khusus, bukan kehendak pemerintah daerah.
  • Didalam undang-undang otonomi khusus terkandung beberapa aspek kewenangan khusus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua. Aspek yang menjadi prioritas dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 yaitu; pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar. Mengacu pada undang-undang otonomi khsus tersebut diatas, daerah diberikan kewenangan lebih luas dalam hal mengatur dan menata kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya secara mandiri.

1.2  Landasan Hukum

  • Langkah melakukan proteksi dan afirmasi (keberpihakan dan perlindungan) terhadap pelaku ekonomi orang asli Papua bukan merupakan kebijakan diskriminatif yang melawan hukum, justru sebaliknya upaya melindungi dan memberdayakan ekonomi orang asli Papua merupakan tujuan diterbitkan undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 sebagaimama di kutip berikut ini;

BAB X
PEREKONOMIAN

Pasal 38

(1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

(2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Pasal 39

Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif.

Pasal 40

(1) Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati.

(2) Perizinan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan cacat hukum, merugikan hak hidup masyarakat atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, wajib ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi kewajiban hukum yang dibebankan pada pemegang izin atau perjanjian yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Papua.

(2) Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi.

Pasal 42

(1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

(2) Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.

(3) Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.

(4) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

Upaya memberdayakan masyarakat asli Papua khususnya pelaku usaha ekonomi Kabupaten Maybrat jelas diatur pada BAB X Pasal 42. Oleh karena itu pemerintah berkeweajiban melakukan proteksi dan afirmasi kepada pelaku orang asli Papua dalam hal ini masyarakat Maybrat.

1.3. Latar Belakang Masalah

  • Salah satu permasalahan dan tantangan yang sedang dihadapi masyarakat Maybrat saat ini adalah masalah persaingan dagang atau monopoli pasar. Pada masa sebelum pemekaran Kabupaten Maybrat masyarakat sanggat berperan aktif dalam usaha ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian berkembang sanggat produktif, sektor perdangan berskala kecil dan sedang berkembang pesat. Semua sektor-sektor tersebut diusahakan sendiri oleh masyarakat asli Maybrat.
  • Masyarakat maybrat selama ini bersandar kepada usaha-usaha ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, perdagangan skala kecil dan menengah. Jika persoalan ini tidak mendapat perhatian serius, masyarakat Maybrat akan mengalami penyingkiran dan dominasi secara ekonomi di daerah mereka sendiri, seperti yang dialami oleh saudara/i kita orang Moi di Kota Sorong
  • Perkembangan pembangunan Kabupaten Maybrat secara perlahan menciptakan persaingan dagang yang tidak di kontrol oleh pemerintah sehingga berdampak pada penurunan pendapatan pedagang mama-mama Maybrat. Persaingan dan monopoli pasar yang dimaksudkan adalah hadirnya pelaku ekonomi non Maybrat (pendatang) ikut menguasa pasar di Maybrat. Jenis produk yang sebelumnya hanya bisa dipasarkan oleh mama-mama asli Maybrat kini di pasarkan juga oleh masyarakat
  • Pedagang dari teminabuan, daerah transmigrasi Moswaren dan lain-lain saat ini sudah memasrkan produk yang sebelumnya hanya bisa di pasarkan oleh mama-mama asli Maybrat seperti, sayur gedi, sayur lilin, keladi, sayur bayam dan aneka jenis hasil pertanian lainya.
  • Permasalah lain adalah adanya pasar keliling mengunakan mobil dan motor secara perlahan mulai mendominasi Maybrat sehingga pasar-pasar lingkungan (kampung/ distrik) yang di sediakan oleh pemerintah kepada pedagang Maybrat menjadi sepi pembeli. Persoalan-persoalan ini secara perlahan tanpa disadari oleh pemerintah akan berdampak pada ketimpangan kesejahteraan antara orang asli Papua di Maybrat dan orang non Maybrat yang berdatangan ke Maybrat.

         1.3. Solusi / Rekomendasi

  • Untuk merespon dampak persaingan pasar saat ini di Maybrat, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis agar tercipta suasana ekonomi yang menjunjung tinggi asas pemerataan dan keadilan, diantaranya:

 

  • Pemerintah Kabupaten Mayrat melalui pejabat Bupati Maybrat perlu mengeluarka Edaran Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAKOP) untuk mengontrol dan menertipkan pasar keliling berupa motor dan mobil dari berbagai daerah yang berjualan di Maybra. Edaran Bupati ditetapkan bersifat sementara atau jangka pendek enam bulan untuk ditinjau kembali dan ditetapkan perda yang berkekuatan hukum.
  • Edaran yang dimaksud juga perlu mengatur jenis produk yang didagangkan/ dipasrkan oleh pedagang bukan asli Maybrat. Jenis produk ciri khas Maybrat hanya bisa dipasarkan masyarakat Maybrat seperti; sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang tanah, kacang panjang dan aneka jenis sayuran lainnya.
  • Pejabat Bupati Maybrat melalui DISPERINDAKOP juga perlu mengatur harga pasar yang sedang berjalan tanpa kontrol di Maybrat, terutama pasar keliling (mobil & motor). Pasar keliling yang berasal dari Teminabuan dan Moswaren diarahkan untuk berjualan kembali di pasar lingkungan terdekat, tanpa harus melintas antara kabupaten. Hal ini perlu diciptakan untuk melindungi pedagang asli Maybrat yang sedang membangun usaha mereka.

 

Adapun poin-poin tentang perdagangan yang belum dicantumkan disini akan di revisi dan diatur kemudian pada waktu dan kesempatan yang lain.

Forum Peduli Pedagang Asli Maybrat

(FPPAM)

 Oleh Agustinus.R.Kambuaya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s