HAM DALAM PERSPEKTIF UMLWP VS HAM DALAM PERSPEKTIF NKRI

 

Lautoka

Konflik panjang antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia seolah tidak pernah menemukan ujung akhir penyelesaiannya. Transisi pemerintahan Hindia Belanda Kepada Indonesia mewariskan berbagai hail, tidak hanya situs-situs bersejarah tetapi konflik politik yang ditinggalkan Belanda masih mewarnai hubungan masyrakat Papua Jakarta.

Jejak Pendapat Rakyat Papua (PEPERA) yang memasukan Papua kedalam binkai NKRI tidak serta merta mengakhiri semua persoalan di Papua. Hasil jejak pendapat rakyat (PEPERA) justru menjadi persoalan baru yang mengakibatkan konflik antara Indonesia dan Masyrakat Papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka. Pasca Jejak pendapat rakyat 1969 hingga saat ini tahun 2016, masyrakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka.

Tuntutan Papua merdeka yang semakin menguat di tanah Papua menjadi petaka bagi masyrakat Papua sendiri. Meresponi isu Papua merdeka, Pemerintah Indonesia dimasa Soeharto hinga masa SBY dan Jokowi-JK melakukan pendekatan standar ganda. Pendekatan pembanguanan tetap dilaksanakan sebagai strategi soft diplomacy tetapi juga pendekatan militer masif dilakukan terhadap tuntutan Papua merdeka. Berbagai operasi besar pernah dilakukan yaitu operasi pertama Trikora 1969, oeprasi Mapunduma, operasi garuda, operasi matoa dan berbagai macam operasi lainya. Status Papua adalah daerah operasi militer (DOM) untuk misi pembumigangusan kelompok organisasi Papua merdeka.

Dari rangkaian operasi yang dilakukan TNI & POLRI atas nama keutuhan negara sejak 1961 ini mengakibatkan pelanggaran HAM dan krisis kemanusian terhadap masyrakat Papua. Laporan ELSHAM Jakarta Tahun 2006 mengutip Tulisan Beny Giay, bahwa orang Papua mengalami  penderitaan secara fisik maupun psikis sebagai dampak yang ditimbulkan langsung dari pendekatan militer yang dominan di Papua.

  Foto Proses Pepera 

Ham Dalam Pandangan Masyrakat Papua

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini telah menjadi mine isue (isu utama) dalam perjuangan politik masyrakat Papua. Bagi orang Papua telah terjadi pelangaran HAM  dalam penentuan status politik Papua pada masa transisi Hindia Belanda kepada Indonesia. Pelangaran yang dimaksudkan adalah New York Agreement 1962 dan PEPERA 1969. Pejanjian New York antara pemerintah Indonesia dan Belanda serta Amerika tidak melibatkan orang Papua sebagai subyek sekaligus obyek dalam menentukan status politik Papua.

Hasil perjanjian New York Agreement salah satunya adalah Act of Free Choice atau yang lasim disebut penentuan pendapat rakyat (PEPERA 1969)  juga tidak berjalan sesuai dengan perjanjian tersebut. Oleh sebab itu bagi masyrakat Papua Act Of Free Choice disebut Act of no Choice. Bagi masyrakat Papua yang saat ini tergabung dalam United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Pepera yang diklaim sebagai legitimasi keberadaan Papua dalam NKRI cacat secara hukum internasional dan cacat moral. Sebab PEPERA tidak melibatkan semua orang Papua melainkan hanya melibatkan 1026 orang yang sudah dimobilisasi oleh pemerintah Indonesia dan memilih dibawah tekanan militer.

Krisis kemanusian (HAM) di Papua tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, terutama sumberdaya alam yang melimpah di Provinsi Papua. Ekspansi modal asing ke tanah Papua adalah persoalan pokok yang mengakibatkan pelangaran HAM di tanah Papua. Freeport Macm Moran adalah salah satu aktor ekonomi (Multi National Corporation) Amerika. Kehadiran Freeport yang ada sebelum status politik Papua ditentukan inilah yang membuat PBB maupun Belanda dan Amerika subyektif dalam praktek PEPERA yang tidak obyektif dan demokratis.

Jika dicermati sejarah kolonial Belanda atas tanah Papua hinga era Pemerintahan Indonesia saat ini, peguasaan dan pendudukan atas tanah Papua sesunguhnya dilandasi motif penguasaan sumberdaya alam tanah Papua yang kaya. Belanda menguasaai minyak di Sorong dibawah Payung Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sejak tahun 1935. NNGPM dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia yang baru merdeka dan diganti nama menjadi PERTAMINA. Dibawah PERTAMINA perusahaan minyak ini terus beroperasi diwilayah Sorong. Atas nama UUD 1945 pasal 33 bumi air dan udara dikuasai oleh negara, maka pemerintah memberi izin kepada perusahaan asal China PT.Petro China Internasional Indonesia ikut melakukan eksploitasi minyak di Sorong Raya hingga saat ini.

Diwilayah yang sama, yaitu wilayah kepala burung Sorong,  Bintuni, Fak-fak, Kaimana, Negara memberi izin kepada British Petrolium atau LNG Tanguh yang bergerak dibidang eksploitasi sumberdaya enegri (gas alam cair). Dibawah payung BP.Tanguh bernaung ratusan perusahaan anak cabang (sub kontarktor) yang ikut melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA Papua. Diwilayah lain, Papua bagian tengah PT.Freeport Mac Moran melakukan eksploitasi emas, tembaga. Wilayah Papua yang kaya kemudian oleh negara dibagi dalam blok-blok investasi modal asing, atas izin negara tanah Papua dieksploitasi oleh pemodal internasional. Wilayah kepada burung dikuasai oleh China (Petrocina) dan BP Tangguh dari Inggris, wilayah pegunungan tengah dikuasai oleh Freeport dari Amerika dan wilayah selatann dikuasai oleh Binladeng Grup dari timur tengah. Semua MNC ini masuk dengan berkolaborasi dengan borjuasi nasional dan lokal.

Hasil gambar untuk foto areal operasi PT.Freeport

                                   Areal Operasi PT.Freeport Mac Moran

Dalam pandangan masyrakat Papua, pelangaran HAM sesunguhnya bukan disebabkan oleh tuntutan pelurusan sejarah PEPERA atau gerakan organisasi Papua merdeka semata, tetapi upaya pembunuhan nyawa orang Papua serta pembungkaman demokrasi ditanah Papua sesunguhnya disebabkan oleh motivasi negara untuk menguasai sumberdaya alam Papua. Bagi masyarakat Papua yang ada diwilayh operasi perusahaan raksasa seperti Freeport, BP.Migas atau PT.Petrochina Internasional dan PERTAMINA, mereka tidak merasakan manfaat dari kehadiran MNC tersebut.

Iming-iming investasi memacu pertumbuhan ekonomi daerah (trickle-down effect), tidak pernah terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya, penguasan lahan, pengrusakan areal penyaji kehidupan makanan. Masyrakat kehilangan lahan, kerusakan lingkungan, ekologi dan lain sebagainya.

HAM Dalam Pandangan Pemerintah NKRI

Pandangan pemerintah Indonesia tentang HAM di Papua berbeda dengan apa yang dipahami masyrakat Papua. Jika masyrakat Papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta UMLWP berpandangan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelnagraan HAM atas status politik Papua, secara khusus proses New York Agreement dan PEPERA, bagi pemerintah Indonesia keberadaan Papua dalam NKRI adalah sah atau final. Hal ini kemukakan oleh Presiden Indonesia ke enam Susilo Bambang Yudoyono pada salah satu Koran Nasional Antara News 29 29 Juni 2012 “ Papua dan Papua Barat adalah wilayah sah Indonesia, bagian dari NKRI, sah dan final. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga Papua dan Papua Barat termasuk menegakan hukum dan keamanan wilayah itu”.

Presiden Susilo Bamang Yudoyono juga menegaskan bahwa  “ Kalau ada penugasan TNI dan Polri di Papua untuk menjaga keamanan lokal, proteksi penduduk, perangi kejahatan, tegakan hukum itu sah dalam menjalankan tugas Negara. Kalau ada gerakan di Papua untuk memisahkan diri, itu bukan freedom of speec, itu bertentangan dengan semangat menjaga kedaulatan negara. Pernyataan SBY sebagai kepala negara ini merupakan pandangan umum negara,  bahwa status Papua dalam NKRI adalah sah dan final. PEPERA diangap sebagai konsensus sosial masyrakat Papua dengan NKRI.

Oleh karena itu, aspirasi pelurusan sejarah masyrakat Papua yang tergabung dalam OPM selama ini bertentangan dengan semangat keutuhan NKRI. Pernyatan SBY pada frasa “penegakan hukum itu sah dalam menjalankan tugas Negara” bisa diterjemahkan dengan pengertian lain bahwa pendekatan militer untuk meredam isu Papua merdeka adalah sah dalam konteks menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Penembakan terhadap aktivis Papua merdeka Mako Tabuni, Penembakan Kelly Kwalik, penangkapan Filip Karma, Penahanan 600 Masa KNPB di Mako Brimob Kota Raja 3 Mey 2016 bisa dibenarkan dalam koteks menjaga kedaulatan negara. Demokrasi dalam konteks pemerintah adalah aspirasi yang sesuai hukum tertulis versi pemerintah, selama aspirasi tidak sesuai dengan semangat keutuhan negara, aspirasi tersebut salah.

Pernyataan keras pimpinan negara terhadap aspirasi Papua merdeka bukan hanya dilontarkan SBY, pemerintahan baru Jokowi-JK juga menegaskan sikap politik negara yang sama dengan pemerinntah sebelumnya. Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakanbahwa negara tidak tingal diam terhadap ancaman organisasi Papua merdeka. Peresmian kantor organisasi Papua Merdeka ULMWP  di Wamena tahun 2015 mengancam eksistensi negara. Pemerintah akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pernyatan dan respon keras negara terhadap isu aspirasi Papua merdeka menunjukan perbedaan sudut pandang tentang status sejarah Papua.

Perlindungan dan Pemajuan HAM dalam pengertian pemerintah yaitu implementasi program-program Pembangunan pemerintah. Bagi pemerintah Indonesia persoalan status sejarah bukanlah persoalan mendasar di Papua. Hal ini bisa di lihat pada pernytaan Presiden Jokowi dalam menjawap pertanyan wartawan asing tentang adanya permintaan dialok oleh masyrakat Papua.

Presiden Jokowi menjawab di Papua sudah tidak ada masalah, dialok untuk apa..? Presiden sudah sering mengunjungi Papua,  sudah berbicara dengan tokoh masyrakat adat, tokoh gereja, pimpinan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menurut Jokowi komunikasi itu dimaknai sebagai dialok, politik di Papua menurut Presiden Jokwi adalah politik pembangunan, politik kesejahteraan. Menurut Presiden, ini bukan saatnya lagi mempertanyakan masa lalu, masyarakat harus menutup persoalan masa lalu, saatnya membuka lembaran baru dan menatap masa depan Papua dalam NKRI.

Pernyatan presiden Jokowi menunjukan pandangan yang sama dengan Presiden sebelumnya yang memandang wujud penghargaan HAM adalah dengan mengimplementasikan pembangunan pemerintah di Papua. Aspirasi masyarakat Papua  (OPM, ULMWP, KNPB) diangap sebagai penghalang dan penghambat implementasi HAM yang sesunguhnya. HAM dalam  perspektif pemerintah ini jelas bertolak belakang dengan HAM dalam pengertian masyrakat Papua (OPM, ULMWP). Sudut pandang yang berbeda inilah yang menjadi persoalan pokok yang mendasari konflik dan kekerasan negara di Papua.

Jalan Penyelesaian HAM Papua

Perbedaan perspektif tentang penegakan HAM antara masyrakat Papua dan pemerintah NKRI telah menyebabkan konflik berkepanjangan. Konflik antara masyrakat Papua (OPM) dan pemerintah telah mengakibatkan korban materi dan psikis yang mendalam. Konflik perbedaan sudut pandang ini harus segera diakhiri.

Jalan penyelesaianpun masih menimbulkan pro kontra, bagi masyrakat Papua persoalan HAM Papua harus diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional, baik di forum regional MSG hingga PBB. Bagi pemerintah persoalan HAM Papua tidak perlu diselesaikan melalui forum regional, Menurut Luhut Panjaitan negara sangup mengatasi persoalanya sendiri sehingga tidak perlu intervensi internasional. Atasa dasar prinsip non intervention ini pemerintah menolak tim investigasi HAM Indepeneden dari pasifik yang mau mengunjugi Papua.

Bagi masyrakat Papua persoalan Papua tidak lagi diselesaikan melalui mekanisme dialok antara pemerintah Jakarta dan masyrakat Papua. Dalam pandangan masyrakat Papua aspirasi dialok selama ini diabaikan oleh pemerintah Indonesia.  Menurut masyrakat Papua (OPM & ULMWP), penyelesaian konflik melalui mekanisme dialok Jakarta Papua tidak akan memberikan hasil maksimal, sebab kedua pihak akan subyetif, masing-masing mebela diri sehingga perlu pihak ketiga yang netral.

Pertentangan ini jika dipahami dalam konteks pendekatan penyelesaian konflik, persoalan ini sudah sepatutnya diselesaikan melalui mediasi pihak ketiga. Sebab isu pelangaran HAM Papua bukan lagi menjadi isu domestik, melainkan telah menjadi isu regional dan inetrnasional. Kedua pihak harus menyepakati, apakah melalui mekanisme regionalisme MSG, ataukah melalui mekanisme HAM PBB. Materi dialok, tempat dialok, aktor yang akan dialok serta mediator perlu disepakati dan ditunjuk. Hanya dengan jalan demikian persoalan Papua dapat diselesaikan. Jika tidak mengunakan pihak ketiga, maka persoalan Papua akan menjadi konflik berkepanjangan yang menelan banyak korban.

Pertemuan pemimpin MSG di Honiara 13-14 Juli 2016 yang membahas status keangotaan negara-negara MSG adalah bagian penting dari jalan penyelesaian masalah Papua. Jika MSG menerima ULMWP sebagai anggota penuh MSG (Full members), maka pada tahap lanjutan akan membahas status politik Papua terutama mekanisme yang tepat untuk mengahikir konflik Panjang Papua dan Jakarta.

Hasil pertemuan pemimpin MSG di Honiara berakhir dengan menunda pembahasan status keanggotaan ULMWP dan FLNKS hinga awal awal September. Penundaan ini dilakukan dengan alasan teknis yaitu adanya permintaan anggota untuk membahas kriteria yang harus dipenuhi oleh semua anggota untuk menjadi anggota penuh. Penundaan ini tentu memberi kesempatan kepada masing-masing anggota untuk menyiapkan berbagai macam persyaratan yang diperlukan.

Secara khusus ULMWP dan Indonesia, jeda waktu ini akan menjadi ajang lobi tingkat tinggi, sebab rumor yang berkembang bahwa Indonesia mendorong syarat keanggotaan MSG adalah negara merdeka. Jika MSG menyusun syarat keangotaan adalah negara merdeka, maka SMG dalam proses perkembangannya tidak menjamin hak bangsa Melanesia. Pada kondisi ini rakyat Melanesia menantikan keputusan arif dan bijaksana dari petinggi MSG. Keputusan yang obyektif dan menjamin kepentingan rumpun Melanesia tanpa terpengaruh oleh lobi politik ekonomi.

 

Oleh:   Agustinus R.Kambuaya

Penulis Adalah:  Direktur Papua Institute Reseach &

 Pengamat Hubungan Internasional