PERTARUNGAN DIPLOMASI ULMWP VS NKRI DI MSG

Lautoka

Katanya Ilmu Harus Di Aplikasikan. Maka Sebagai Mantan Mahasiswa HI saya kali ini mengunakanya untuk memberikan sedikit pandangan terkait dinamika politik (ULMWP) Vs NKRI Di kaawasan melanesia/ pafisik (MSG).

Dinamika politik kawasan pasifik menjadi menarik ketika ULMWP sebagai gerakan politik Papua untuk pertamakalinya masuk sebagai anggota observeb (pengamat). Agenda utama yang diusung organisasi ini adalah status Politik Papua (Merdeka).

Sementara Pemerintah Indonesia menjalankan kontra diplomasi terhadap gerakan internasionalisasi isu Papua di organisasi sub regional MSG tersebut. Untuk menjaga harmonisasi antara ULMWP dan pemerintah NKRI, Para pimpinan MSG memasukan ULMWP sebagai observeb, sementara pemerintah Indonesia sebagai Full members (Anggota Penuh). Ini keputusan bijak (win win solution).

Meski sudah berstatus observer member, status ini tidak membuat ULMWP berbanga diri. Manufer lobi-lobi politik makin intens dilakukan untuk meyakinkan para pimpinan MSG untuk memasukan ULMWP sebagai anggota penuh. Gerakan ULMP ini disiasati oleh pemerintah Jakarta dengan membentuk tim lobi yang dipimpin langsung Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. Suatu peran yang cukup rancu sebab mengambil alih porsi Kementerian luar negeri.

Dinamika diplomasi yang sedang berlangsung di pasifik ini menarik, sebab mempertemukan dua kekuatan dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintah Indonesia melakukan lobi dan diplomasi yang legal formal Government to Government (G to G), suatu diplomasi yang dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah. Instrumen yang digunakan sebagai alat diplomasi adalah tawaran bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini sudah cukup berhasil membuat PNG dan beberapa negara di pasifik tidak mendukung ULMWP dalam agenda MSG sebelumnya.

Diplomasi yang dilakukan ULMWP justru terbalik, pendekatannya adalah People to people hingga akhirnya mempengaruhi sikap politik elit atau negara. Para aktivis ULMWP mengunakan pendekatan by cultur yaitu solidaritas dan spirit kekeluargaan sebagai rumpun melanesia. Kampanye politik Papua yang dilakukan oleh aktivis Papua yang bermigrasi ke PNG selama puluhan tahun ini cukup berhasil. Mayoritas masyarakat melanesia mendukung isu Papua merdeka yang diusung oleh ULMWP. Beberapa negara seperti Fanuatu tidak mengesampingkan gerakan rakyat ini. Fanuatu misalnya menyatakan sikapnya secara jelas mendukung Papua. Sebab isu Papua telah menjadi isu rakyat Vanuatu. Inilah yang membuat diplomasi ULMWP Vs NKRI makin seru di MSG.

Eskalasi Papua terus meningkat, lobi-lobi politikpun tak henti-hentinya dilakukan. Indonesia terus intens melakukan taktik dan strategi diplomasi untuk mengagalkan ULMWP di MSG 14 Juli mendatang, sementara ULMWP juga telah melakukan konsolidasi politik serta lobi-lobi dukungan kian intens dikalangan anggota MSG. Yang jelas Pertemuan unsur pimpinan tingkat MSG di Honiara 14 Juli mendatang akan menjadi ajang ujuk kelihaian diplomasi antara ULMWP VS NKRI.

Aspek yang lain MSG menjadi regionalisme baru akan menghadapi ujian berat, sebab dalam proses konsolidasi menuju organisasi regional, MSG dihadapi dengan isu politik yang sensitif. Apakah para anggota MSG akan memutuskan persoalan Papua secara obyektif berdasarkan fakta sosial, HAM, eknomi yang terjadi di Papua.? Atau MSG akan sama seperti organisasi sub regional lainya yang hanya menjadi ajang sandiwara para elit yang endingnya isu HAM hanya dijadika alat tawar menawar kepentingan nasional suatu negara (National Interest).
Organisasi sub regional dibuat karena adanya tuntutan kebutuhan bersama, yaitu untuk mengatasi persoalan yang tidak mampu diatasi secaradomestik. Kita tunggu keputusan para pimpinan MSG di 14 Juli mendatang.

Agustinus R Kambuaya.

Pengamat Hubungan Internasional & Pengiat Sosial Papua

IRONI TRANSMIGRASI DAN SAWIT DI KABUPATEN MAYBRAT

maybrat

Kebijakan mendatangkan transmigrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, yang sempat mengalami pro kontra akhirnya direalisasikan. Berdasarkan data yang dihimpun Koalisi Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Maybrat, sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) telah tiba dan berada di Aifat Timur Raya.

Sejauh ini rencana kebijakan ini tidak transfaran, Anggota DPRD Kabupaten Maybrat tampaknya tidak memberikan pertimbangan ilmiah dan obyektif terkait recana aksi kebijakan ini. Mestinya sebelum rencana ini diwujudkan, Dinas terkait dan DPRD Kabupaten Maybrat harus menimbang dari berbagai aspek apa manfaat dari kebijakan ini..? Manfaat sosial seperti pengurangan lahan, dominasi lapangan pekerjaan oleh para pendatang serta pertimbangan lain harus dilakukan. Diskusi public dan lain sebagainya tidak pernah dilakukan untuk mendapat imput terkait kebijakan mendatangkan transmigrasi serta perkebunan sawit ini.

Kebijakan ini benar-benar paradoks, mengapa..? Sebab luas wilayah Kab.Maybrat tidak sama dengan wilayah Kabupaten Lain di Papua yang sanggat luas. Pemataan wilayah pembangunan yang baku dan untuk jangka panjang harus dilakukan. Secara kasat mata kita belum melihat adanya proyeksi arah pembangunan yang jelas.

Pemetaan mana wilayah pemerintahan, mana wilayah basis pertanian yang menjadi lumbung pangan, mana wilayah yang di proyeksi menjadi pusat pendidikan, mana wilayah industry,mana wilayah industri/ agribisnis untuk perkebunan sawit dll. Ini ironi, tempat kita hanya sedikt jika sawit dan transmigrasi masuk bagaimana nasib saudara/i dan anak-anak kita nantinya..??

Mestinya perjalanan dinas kita bukan untuk berjalan-jalan, bersenang-senang, kita harus belajar banyak di kota-kota urban, pengemis dan pengamen di jakarta dan jawa pada umumnya adalah mata rantai kemiskinan panjang yang disebabkan oleh kesalahan generasi sebelumya. Generasi tua menjual tanah lalu tidak menginvestasikan uang hasil tanah untuk pendidikan anak mereka, maka merea menjadi kaum miskin perkotaan saat ini.

Jika mengunakan analisis SWOT kekuatan Kabupaten Maybrat lebih dominan ketimbang kelemahan. Kekuatanya adalah semua kampung mayoritas orang-orang terdidik yang menyandang gelar S1. Kelemahan kita adalah luas wilayah sempit, tidak subur dan tanah dimiliki oleh klen, keret dan marga secara bersama-sama.

Untuk mengatasi luas wilayah yang tidak menjanjikan untuk pertanian, perkebunan skala besar serta untuk industry, Metodenya kita menyiapkan SDM untuk didistrubusi ke wilayah seluruh Papua bahkan menyediakan tenaga professional untuk Multi National Corporations (MNC) Yang ada seperti BP, SKK Migas, Pertamina, PT.Freeport, Petrocina dll.

Sejauh ini, formula ini sudah berjalan secara alami, hasilnya generasi tua Maybrat yang sukses diseluruh Papua membawa dan mengiring uang mereka ke Maybrat. Ini membuat perputaran uangyang cukup tinggi di Maybrat. Fligth money atau uang terbang keluar Papua tidak terjadi dikalangan orang Maybrat, uang justru diterbangkan ke Maybrat untuk pembangunan rumah, usaha, gereja, Ini menarik Ini mesti kita perthanakan, kita merebut peluang tenaga kerja profesional itulah yang mesti kita lakukan.

Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah yang beruntung, mengapa.? Orang Maybrat punya etos kerja yang tinggi, tidak mengharpkan belas kasihan pemerintah. Rumah dibangun sendiri, usaha (bisnis & dagang) diupayakan sendiri, anak-anak mereka disekolahkan sendiri tanpa bantuan pemerintah secara penuh. Ini modal kita, pemerintah mestinya mengambil peran sebagai fasilitator terhadap apa yang sudah menjadi budaya masyarakat Maybrat. Budaya sekolah, budaya bersaing dll. Menyediakanbeasiswa, mendirikan sekolah dan Universitas kejuruan adalah langkah kongkrit tetapi strategis untuk mencapai tujuan termaksud diatas. Terkait sawit  dan transmigrasi pemerintah Kabupaten Maybrat masih mempunyai banyak waktu untuk melaukan langkah strategis dan taktis.

 Rekomendasi

  1. Segera evaluasi secara terbuka antara komponen masyrakata, DPRD Gereja dan membatalkan Program Transmigrasi dan Sawit yang saat ini sedang berjalan
  2. Pemerintah Kabupaten Maybrat bertangung jawab memulangkan 150 KK yang sudah didatangkan diafat timur tersebut
  3. Pernyataan bersama rakyat Gereja, Pemerintah, DPRD, Pemuda, Tokoh Adat untuk tidak melakukan kebijakan yang sama disuatu waktu. Menetapkan perda tidak adanya program transmigrasi di Kab. Terimakasih

 

Oleh: Agustinus.R.Kambuaya

Directur Papua Institute

(Center For Public Policy and developmental Study)

 

 

MAKLUMAT RAKYAT PAPUA UNTUK KAPOLDA PAPUA

papua_BD7C0377E5DD4B20B5CC34C13E54664A

Maklumat menolak niat polda Papua untuk menghidupkan pola orde baru:

1. Wajah Indonesia makin suram di dunia lantaran paranoid separatisme

2. Keutuhan NKRI tidak bisa dijaga dengan cara mengkrimininalkan para pejuang Papua, sebab pendekatan sudah gagal total. Sejak Papua di NKRI, ratusan orang Papua dipenjarakan, apakah metode tersebut membuat perjuangan Papua lepas dari NKRI surut? Tidak. Justru makin meluas.

3. Polisi adalah produk reformasi 1998, maka semestinya polda Papua tidak mengibiri reformasi sebagai alat perubahan.

4. Tuntutan memisahkan diri dari Indonesia merupakan keharusan, bukan kebetulan atau mengada ada, sehingga setiap orang Papua yang dikriminalkan sudah menjadi resiko bagi pejuang itu sendiri.

5. Kriminalisasi dari GPK, GSB, OTK, dst, sudah terbukti tidak memberi efek apapun bagi kamtibmas di Tanah Papua.

6. Apa yang dilakukan Paulus Waterpauw selaku kapolda Papua hari ini, diduga ingin mencari sensasi belaka untuk ikut pada kontes calon gubernur Papua periode berikut. Artinya praktik menegakkan hukum NKRI hanya demi kepentingan politis belaka.

7. Aparat penegak hukum di Tanah Papua paling kerdil menegakkan hukum. Mereka hanya bawa instrumen hukum pada konteks separatisme namun penerapan hukum pada konteks penjarahan sumber daya alam sama sekali tidak pernah ada. Itulah kebohongan luarbiasa aparat hukum NKRI di Tanah Papua semenjak aneksasi.

Sekian

Ini pernyataan polda Papua:

Wamena, Jubi – Dalam waktu dekat Kepolisian Daerah Papua mengeluarkan maklumat tentang dasar dan aturan menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw siapa pun punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ditekankan untuk kelompok KNPB, PRD dan afiliasinya yang bermuara kepada separatisme ada dasar hukumnya.

“Kita akan berikan catatan penting bahwa mereka yang nanti melawan pemerintah yang sah, aparat negara yang sah, maka ada aturan hukum positif yang berlaku dan KUHP mengatur itu,” katanya di Wamena, Jayawijaya, Jumat (17/6/2016).
Disebutnya, mereka yang menggelar demo pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dikenakan makar dan menjadi catatan kriminal kepolisian jika ada yang dipidana.

Kapolda menjelaskan, apabila seseorang tercatat dikenakan pidana, maka mereka akan ikut dalam catatan kriminal kepolisian. Mereka yang sebagai pelajar dan akan melanjutkan studinya, catatan itu akan ikut. Begitu juga mereka yang mahasiswa lulus ingin kerja catatan itu akan ikut sehingga menyulitkan mereka ke depan.

Ia juga akan meminta para bupati di Papua agar mendata pelajar dan mahasiswa yang didanai atau dibantu oleh keuangan negara.

“Jangan mereka ikut-ikutan akhirnya mereka terjebak dalam situasi itu yang pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri,” katanya.

Oleh: Arkilaus Baho

BUPATI MAYBRAT SEGERA PULANGKAN TRANSMIGRASI DARI KABUPATEN MAYBRAT

13254052_1870482126512629_8724194526371070175_n

Ippmas News,15 April 2016,(IPPMAS) MENDUKUNG DAN MENOLAK KELAPA SAWIT DI AIFAT TIMUR RAYA KAB.MAYBRAT -PAPUA BARAT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAYBRAT, SEGERA PULANGKAN KELOMPOK TRANSMIGARASI LOKAL YANG DITEMPATKAN DI WILAYAH AIFAT TIMUR SUARA MAHASISWA

–Mahasiswa Aifat TimurRaya Se-Kota Studi di Indonesia dengan tegas, Menolak Program Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Maybrat, terkait Penerimaan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi Lokal di Wilayah Aifat Timur Raya.

Berdasarkan berita yang kami himpun lewattelepon selulerdari Masyarakat Aifat Timur bahwa program trans lokal yang di datangkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah berada di tempat dengan jumlah berkisar 150 KK, penduduk trans tersebut berasal dari wilayah yang berbeda, yang pada saat sekarang berada diKampung Aitrem, Kamis (14/04/16).
Mereka menganggap, program transmigrasi yang diikuti dengan pembangunan fasilitas 150 unit rumah transmigran, sebagai bentuk ketidak adilan yang dilakukan kepada mereka masyarakat pribumi Aifat Timur.Sehingga kami Mahasiswa dengan tegas menolak dan memerintahkan untuk segera di pulangkan penduduk trans lokal tersebut, karena dengan mempertimbangkan hal-hal Negatif lain yang akan muncul di kalangan mayarakat Pribumi Aifat Timur nantinya.“Transmigrasi adalah militerisme, dimana perekonomian akan dipegang oleh pendatang dan kami orang Papua secara umum dan secara khusus Masyarakat Aifat Timur semakin minoritas,” untuk itu kami menegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi segera bertanggungjawab untuk pulangkan penduduk trans lokal tersebut kebali pada tempat asal mereka; karena dengan kehadiran penduduk transmigrasi akan berdampak di segala aspek.

Dalam aspek politik akan menjadikan pro kontra dalam realisasi Otsus di masyarakat. Sedangkan pada aspek hukum akan menimbulkan hukum nasional dan hukuminternasional di tanah Papua secara khusus Kabupaten Maybrat.“UU No 21 tentang Otsus dan UU 27 tentang pengolahan sumber daya alam harus dilihat,” Dalam aspek ekonomi akan ada kecemburuan antar orang Papua secara khusus MasyarakatAifat Timur dengan pendatang, lihat saja saat ini di Kota Sorong orang Papua hanya bisa jual Sayur satu ikat dan pinang satu tempat, bahkan hampir memiliki hak atas semua tanah adat di Kota/Kabupaten Sorong; hal terebut menunjukkan elektabilitas Pemerintah Daerah dalam memperketat aturan dalam demensi umum dan khusus, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak enggan mementingkan hak masyarakat Asli Papua, yang termasuk dalam dimensi Khusus.

Dampak Negatif adanya kehadiran Transmigrasi1.Berkurangnya areal hutan untuk lahan permukiman di penuhi oleh penduduk transmigrasi2.Tergagnggunya habitat hewan liar di daerah tujuan transmigrasi3.Pada beberapa kasus dengan pelaksanaan transmigrasi terkadang menimbulkan kecemburuan soial antara penduduk asli (Pribumi) dengan para pendatang (Transmigrasi).

-konflik-sengketa-tanah-transmigran-di-distrik-nimbokrang-dan-distrik-namblong“Kami Mahasiswa Aifat Timur Kuliah dengan mengharapkan Hasil hutan kami yang di kelola oleh Orang Tua, untuk membiayayai perkuliahan kami, bagaimana jika hutan kami di kuasai penduduk Foto Copy oleh Pemerintah. Kami saja sudah mengharapkan biaya orang tua dari hasil garapan huta itu, lalu bagaimana adik-adik kami Aifat Timur yang berikutnya mau mendapatkan hasil hutan dari mana yang membiayayai hidup mereka. Coba Bapak lihat kedaan Masyarakat yang tinggal Kampung-kampung di pojok-pojok wilayah Kabupaten Maybrat sana, seperti; Kampung Warmu, Ainesra, Frameneway, Tafrubu,dll; kadang kami Mahasiswa meneteskan air mata dengan melihat kehidupan masyarakat kami seperti itu.

“Kalau ada transmigrasi, kami dan masyarakat ini mau ditaruh dimana”, sekarang Masyarakat hidup sudah suah, kamiorang Aifat Timur bukan mala kerja, bukan bodoh, namun tidak ada orang pemerintahan yang mampu berkreatif untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui program kemandirian dengan landasan kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut.

Emiliano Kejora Yumte

BUPATI MAYBRAT SEGERA PULANGKAN TRANSMIGRASI DARI KABUPATEN MAYBRAT

13254052_1870482126512629_8724194526371070175_n

Ippmas News,15 April 2016,(IPPMAS) MENDUKUNG DAN MENOLAK KELAPA SAWIT DI AIFAT TIMUR RAYA KAB.MAYBRAT -PAPUA BARAT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAYBRAT, SEGERA PULANGKAN KELOMPOK TRANSMIGARASI LOKAL YANG DITEMPATKAN DI WILAYAH AIFAT TIMUR SUARA MAHASISWA

–Mahasiswa Aifat TimurRaya Se-Kota Studi di Indonesia dengan tegas, Menolak Program Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Maybrat, terkait Penerimaan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi Lokal di Wilayah Aifat Timur Raya.

Berdasarkan berita yang kami himpun lewattelepon selulerdari Masyarakat Aifat Timur bahwa program trans lokal yang di datangkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah berada di tempat dengan jumlah berkisar 150 KK, penduduk trans tersebut berasal dari wilayah yang berbeda, yang pada saat sekarang berada diKampung Aitrem, Kamis (14/04/16).
Mereka menganggap, program transmigrasi yang diikuti dengan pembangunan fasilitas 150 unit rumah transmigran, sebagai bentuk ketidak adilan yang dilakukan kepada mereka masyarakat pribumi Aifat Timur.Sehingga kami Mahasiswa dengan tegas menolak dan memerintahkan untuk segera di pulangkan penduduk trans lokal tersebut, karena dengan mempertimbangkan hal-hal Negatif lain yang akan muncul di kalangan mayarakat Pribumi Aifat Timur nantinya.“Transmigrasi adalah militerisme, dimana perekonomian akan dipegang oleh pendatang dan kami orang Papua secara umum dan secara khusus Masyarakat Aifat Timur semakin minoritas,” untuk itu kami menegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi segera bertanggungjawab untuk pulangkan penduduk trans lokal tersebut kebali pada tempat asal mereka; karena dengan kehadiran penduduk transmigrasi akan berdampak di segala aspek.

Dalam aspek politik akan menjadikan pro kontra dalam realisasi Otsus di masyarakat. Sedangkan pada aspek hukum akan menimbulkan hukum nasional dan hukuminternasional di tanah Papua secara khusus Kabupaten Maybrat.“UU No 21 tentang Otsus dan UU 27 tentang pengolahan sumber daya alam harus dilihat,” Dalam aspek ekonomi akan ada kecemburuan antar orang Papua secara khusus MasyarakatAifat Timur dengan pendatang, lihat saja saat ini di Kota Sorong orang Papua hanya bisa jual Sayur satu ikat dan pinang satu tempat, bahkan hampir memiliki hak atas semua tanah adat di Kota/Kabupaten Sorong; hal terebut menunjukkan elektabilitas Pemerintah Daerah dalam memperketat aturan dalam demensi umum dan khusus, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak enggan mementingkan hak masyarakat Asli Papua, yang termasuk dalam dimensi Khusus.

Dampak Negatif adanya kehadiran Transmigrasi1.Berkurangnya areal hutan untuk lahan permukiman di penuhi oleh penduduk transmigrasi2.Tergagnggunya habitat hewan liar di daerah tujuan transmigrasi3.Pada beberapa kasus dengan pelaksanaan transmigrasi terkadang menimbulkan kecemburuan soial antara penduduk asli (Pribumi) dengan para pendatang (Transmigrasi).

-konflik-sengketa-tanah-transmigran-di-distrik-nimbokrang-dan-distrik-namblong“Kami Mahasiswa Aifat Timur Kuliah dengan mengharapkan Hasil hutan kami yang di kelola oleh Orang Tua, untuk membiayayai perkuliahan kami, bagaimana jika hutan kami di kuasai penduduk Foto Copy oleh Pemerintah. Kami saja sudah mengharapkan biaya orang tua dari hasil garapan huta itu, lalu bagaimana adik-adik kami Aifat Timur yang berikutnya mau mendapatkan hasil hutan dari mana yang membiayayai hidup mereka. Coba Bapak lihat kedaan Masyarakat yang tinggal Kampung-kampung di pojok-pojok wilayah Kabupaten Maybrat sana, seperti; Kampung Warmu, Ainesra, Frameneway, Tafrubu,dll; kadang kami Mahasiswa meneteskan air mata dengan melihat kehidupan masyarakat kami seperti itu.

“Kalau ada transmigrasi, kami dan masyarakat ini mau ditaruh dimana”, sekarang Masyarakat hidup sudah suah, kamiorang Aifat Timur bukan mala kerja, bukan bodoh, namun tidak ada orang pemerintahan yang mampu berkreatif untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui program kemandirian dengan landasan kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut.

Emiliano Kejora Yumte

SAYA MINTA POLDA PAPUA HARUS USUT TUTNTAS KASUS MENINGALNYA ROBERT JITMAU

13245259_10205177928321234_6533812354204220724_n

“Saya Agustinus R.Kambuaya Tidak sepakat dengan kesimpulan sementara yang dibuat Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Heru Hidayanto dan Kaplres Kota Jayapura AKBP Jeremias Runtini yang menyatakan bahwa meninggalnya saudara saya Robert Jitmau adalah kasus Lakalantas murni. Kesimpulan sementara ini mengabaikan peristiwa perkelahian yang terjadi di TKP yang sudah dijelaskan oleh melianus Duwitau dan Nehemia Yarinap kepada pihak kepolisian sendiri. Atas Dasar kerancuan dan ketidakpuas saya tersebut saya menulis testimony ini untuk digubris oleh Polda Papua”

Kasus meninggalnya Aktivis Pejuang Aspirasi mama-mama Papua Roberth Jitmau pada 19 Mey 2016 belum diusut tuntas oleh Polsek Jayapura Selatan. Hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Polsek Jayapura Selatan hanya menyimpulkan kasus meninggalnya Roberth Jitmau murni laka lantas.

Sementara Pada kesempatan yang lain Kapolres Jayapura Kota, AKBP.Jermias Rontini kepada wartawan, Senin (23/5) siang menerangkan Almarhum Robert Jitmau ditabrak di Jalan Ring Road, saat bersama kedua rekannya, Nehemia Yarinap dan Melianus Duwitau,” kata AKBP Jermias Rontini mengklarifikasi sejumlah rumor, bahwa aktivis Papua almarhum Robert Jitmau itu dibunuh adalah tidak benar. Karena faktanya, almarhum meninggal murni karena “Kecelakaan” atau laka lantas.

Keterangan hasil olah TKP yang diberikan oleh Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Heru Hidayanto serta Kapolres Jayapura Kota ini jelas sanggat kontradiktif dengan fakta sesungguhnya, dimana keterangan saksi kunci Nehemia Baguma Yarinap serta Melianus Duwitau yang juga sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa ada perkelahian yang terjadi pada saat tabrakan terjadi. Berikut ini keterangan dari Melianus dan Nehemia Yarinap yang diwawancarai Tabloid Jubi.com pada 20 Mey 2016.

Korban selamat, Melianus Duwitau mengatakan, pukul 4.00 WIT tiba-tiba ada mobil warna putih Avanza yang bergerak dari pantai menuju kota. Mobil itu lalu mundur dengan kecepatan tinggi dan menghantam mereka yang saat itu sedang duduk bersama. Rojit (sapaan akrab Robert Jitmau) dan Meli (Melianus Duwitau) duduk berdekatan, terhantam mobil yang mundur itu.“Rojit terhantam keras, saya kena dada oleh ban mobil itu. Rojit terhantam ke sudut tembok jembatan,” kata Melianus. Dikatakan Duwitau yang sedang dirawat di UGD Rumah Sakit Dian Harapan Waena mengatakan, saat itu mereka berjumlah empat orang. Satunya Baguma Yarinap dan Yusuf.

Mereka (mobil itu) maju lagi lalu dua orang turun dari dalam mobil itu, lalu hajar saya.  Pukul dirusuk, Pukulan yang sangat keras Lalu saya terbanting karena kesakitan. Tidak lama saya bangun minta tolong di pinggir pantai Hamadi. Kebetulan bapak-bapak ada bersihkan jalan tapi mereka malas tahu,” katanya.Setelah itu ada mobil Avanza lain tiba, dia langsung minta bantu. Meli dan Baguma langsung diantar ke Kantor Polsek Jayapura Selatan.

Dari uraian pernyataan Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Heru Hidayanto serta Kapolres Kota Jayapura AKBP Jeremias Runtini, yang menyatakan bahwa kasus meninggalnya Roberth Jitmau adalah murni Laka Lantas sanggat bertolakbelakang dan tidak bias diterima oleh publik. Mengapa ? Karena kedua pimpinan diatas benar-benar mengabaikan kronologi peristiwa perkelahian yang telah mereka dengar atau terima sendiri dari korban Melianus Duwitau dan Baguma Yarinap. Kesimpulan sementara ini benar-benar dangkal dan menunjukan kurangnya profesionalisme kepolisian dalam mengungkap kasus seperti ini. Tidak perlu mengunakan logika investigator yang professional, cukup menghubungkan fakta bahwa ada mobil yang mundur dengan kecepatan tinggi dan menabrak Rojit, lalau ada orang yang keluar dari mobil memukul melianus Duwitau serta hingga rusuk patah, ini adalah dua hal yang berbeda, bahkan ada pemukulan lagi terhadap Rojit yang sudah ditabrak.

Berdasarkan latar belakang kasus yang diurakan diatas, dimana kesimpulan sementara yang sanggat rancu, tidak bias diterima secara nalar sehat ini, maka  saya Agustinus Ronianus Kambuaya sebagai pemuda dan juga keluarga korban mendesak Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA PAPUA) segera mengambil alih kasus meningalnya Rojit ini untuk diselidiki dan usut  ulang hingga tuntas, agar mengungkap apa motif dibalik semua ini. Pelaku harus diinterogasi secara baik, mengapa mereka sudah menabrak korban lalu disusul dengan pemukulan dan penikaman. Apa dendam dan masalh mereka dengan Rojit, Duwitau, Nehemia Yarinap.

Untuk mempermudah pengusutan kasus Rojit Kepolisian Daerah Papua juga harus melibatkan Komnas, Kontras, Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT), SKP Fransiskan Jayapura, Kelompok Pengacara yang sudah ada juga perlu dilibatkan. Ini dilakukan agar hasil yang akan diperoleh nanti obyektif dan terpercaya.

Mengusut tuntas kasus meninggalnya Rojit bukan sekedar memberikan rasa keadilan bagi kami selaku keluarga dan menghukum pelaku sesuai perbuatannya. Mengungkap kasus Rojit memiliki dampak dan manfaat luas. Mengungkap pelaku serta motif dibalik kasus pembunuhan Rojit adalah bukti profesionalisme Kepolisian ditanah Papua. Citra kepolisian di Papua yang selama ini dianggap kurang professional, melanggar HAM dan sering tidak tuntas dalam menangani kasus akan menjadi lebih baik dan dipercaya.

Testimoni Oleh : Agustinus R.Kambuaya

SAYA MINTA POLDA PAPUA HARUS USUT TUTNTAS KASUS MEINGALNYA ROBERT JITMAU

13245259_10205177928321234_6533812354204220724_n

 “Saya Agustinus R.Kambuaya Tidak sepakat dengan kesimpulan sementara yang dibuat Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Heru Hidayanto dan Kaplres Kota Jayapura AKBP Jeremias Runtini yang menyatakan bahwa meninggalnya saudara saya Robert Jitmau adalah kasus Lakalantas murni. Kesimpulan sementara ini mengabaikan peristiwa perkelahian yang terjadi di TKP yang sudah dijelaskan oleh melianus Duwitau dan Nehemia Yarinap kepada pihak kepolisian sendiri. Atas Dasar kerancuan dan ketidakpuas saya tersebut saya menulis testimony ini untuk digubris oleh Polda Papua”

Kasus meninggalnya Aktivis Pejuang Aspirasi mama-mama Papua Roberth Jitmau pada 19 Mey 2016 belum diusut tuntas oleh Polsek Jayapura Selatan. Hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Polsek Jayapura Selatan hanya menyimpulkan kasus meninggalnya Roberth Jitmau murni laka lantas.

Sementara Pada kesempatan yang lain Kapolres Jayapura Kota, AKBP.Jermias Rontini kepada wartawan, Senin (23/5) siang menerangkan Almarhum Robert Jitmau ditabrak di Jalan Ring Road, saat bersama kedua rekannya, Nehemia Yarinap dan Melianus Duwitau,” kata AKBP Jermias Rontini mengklarifikasi sejumlah rumor, bahwa aktivis Papua almarhum Robert Jitmau itu dibunuh adalah tidak benar. Karena faktanya, almarhum meninggal murni karena “Kecelakaan” atau laka lantas.

Keterangan hasil olah TKP yang diberikan oleh Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Heru Hidayanto serta Kapolres Jayapura Kota ini jelas sanggat kontradiktif dengan fakta sesungguhnya, dimana keterangan saksi kunci Nehemia Baguma Yarinap serta Melianus Duwitau yang juga sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa ada perkelahian yang terjadi pada saat tabrakan terjadi. Berikut ini keterangan dari Melianus dan Nehemia Yarinap yang diwawancarai Tabloid Jubi.com pada 20 Mey 2016.

Korban selamat, Melianus Duwitau mengatakan, pukul 4.00 WIT tiba-tiba ada mobil warna putih Avanza yang bergerak dari pantai menuju kota. Mobil itu lalu mundur dengan kecepatan tinggi dan menghantam mereka yang saat itu sedang duduk bersama. Rojit (sapaan akrab Robert Jitmau) dan Meli (Melianus Duwitau) duduk berdekatan, terhantam mobil yang mundur itu.“Rojit terhantam keras, saya kena dada oleh ban mobil itu. Rojit terhantam ke sudut tembok jembatan,” kata Melianus. Dikatakan Duwitau yang sedang dirawat di UGD Rumah Sakit Dian Harapan Waena mengatakan, saat itu mereka berjumlah empat orang. Satunya Baguma Yarinap dan Yusuf.

Mereka (mobil itu) maju lagi lalu dua orang turun dari dalam mobil itu, lalu hajar saya.  Pukul dirusuk, Pukulan yang sangat keras Lalu saya terbanting karena kesakitan. Tidak lama saya bangun minta tolong di pinggir pantai Hamadi. Kebetulan bapak-bapak ada bersihkan jalan tapi mereka malas tahu,” katanya.Setelah itu ada mobil Avanza lain tiba, dia langsung minta bantu. Meli dan Baguma langsung diantar ke Kantor Polsek Jayapura Selatan.

Dari uraian pernyataan Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Heru Hidayanto serta Kapolres Kota Jayapura AKBP Jeremias Runtini, yang menyatakan bahwa kasus meninggalnya Roberth Jitmau adalah murni Laka Lantas sanggat bertolakbelakang dan tidak bias diterima oleh publik. Mengapa ? Karena kedua pimpinan diatas benar-benar mengabaikan kronologi peristiwa perkelahian yang telah mereka dengar atau terima sendiri dari korban Melianus Duwitau dan Baguma Yarinap. Kesimpulan sementara ini benar-benar dangkal dan menunjukan kurangnya profesionalisme kepolisian dalam mengungkap kasus seperti ini. Tidak perlu mengunakan logika investigator yang professional, cukup menghubungkan fakta bahwa ada mobil yang mundur dengan kecepatan tinggi dan menabrak Rojit, lalau ada orang yang keluar dari mobil memukul melianus Duwitau serta hingga rusuk patah, ini adalah dua hal yang berbeda, bahkan ada pemukulan lagi terhadap Rojit yang sudah ditabrak.

Berdasarkan latar belakang kasus yang diurakan diatas, dimana kesimpulan sementara yang sanggat rancu, tidak bias diterima secara nalar sehat ini, maka  saya Agustinus Ronianus Kambuaya sebagai pemuda dan juga keluarga korban mendesak Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA PAPUA) segera mengambil alih kasus meningalnya Rojit ini untuk diselidiki dan usut  ulang hingga tuntas, agar mengungkap apa motif dibalik semua ini. Pelaku harus diinterogasi secara baik, mengapa mereka sudah menabrak korban lalu disusul dengan pemukulan dan penikaman. Apa dendam dan masalh mereka dengan Rojit, Duwitau, Nehemia Yarinap.

Untuk mempermudah pengusutan kasus Rojit Kepolisian Daerah Papua juga harus melibatkan Komnas, Kontras, Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT), SKP Fransiskan Jayapura, Kelompok Pengacara yang sudah ada juga perlu dilibatkan. Ini dilakukan agar hasil yang akan diperoleh nanti obyektif dan terpercaya.

Mengusut tuntas kasus meninggalnya Rojit bukan sekedar memberikan rasa keadilan bagi kami selaku keluarga dan menghukum pelaku sesuai perbuatannya. Mengungkap kasus Rojit memiliki dampak dan manfaat luas. Mengungkap pelaku serta motif dibalik kasus pembunuhan Rojit adalah bukti profesionalisme Kepolisian ditanah Papua. Citra kepolisian di Papua yang selama ini dianggap kurang professional, melanggar HAM dan sering tidak tuntas dalam menangani kasus akan menjadi lebih baik dan dipercaya.

Testimoni Oleh : Agustinus R.Kambuaya

PROFIL GURU DAN PEMIMPIN KITA

12642611_131459383901505_484500261808811432_n

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA  lahir di Ayamaru, pada tanggal  9 September 1956. Penganut agama Kristen yang taat ini, mengenyam pendidikannya dasarnya di kota kelahirannya di SD YPK di Kambuaya-Ayamaru Papua pada tahun 1969. lalu di di Smep Negeri Teminabuan (1971) dan SMEA Negeri Sorong (1974). Sedangkan predikat sarjana Muda-nya diselesaikan di Universitas Cendrawasih – Jayapura (1978).

Predikat Sarjana (S1) diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang.  Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menyelesaikan masternya dalam dalam bidang ekonomi administrasi (Megister Business Administration) MBA di Durham University Business School-Inggris (1996). Terakhir gelar Doktor dalam bidang yang sama (ekonomi) di perolehnya di UNHAS Makasar pada tahun 2003.

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA waktunya dihabiskan dalam Mengajar di Universitas baik di jenjang S1 maupun S2 sekaligus menjadi tim penguji Doktor dan sekaligus diundang dalam berbagai kegiatan Short Course. Kegiatan tersebut antara lain;

Jenjang Program S1

  1. Small Business, pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  2. Manajemen Keuangan pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  3. Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  4. Leadership/ Kep emi mpinan pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  5. Cost Accounting, pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN

Jenjang Program S2

  1. Manajemen Keuangan, pada Program MM-UNCEN
  2. Leadership/Kepemimpinan
  3. Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program MM-UNCEN

Copromotor/ Tim Penguji Doktor

  1. Hanz Kaiway, SE. MSc. Agr.
  2. Ferdinan Risamasu, SE, MSc. Agr

Short Course

  1. Training on Risk Management Singapore, 2006.
  2. Academic Networking and and University Management di Texas & M University, USA (1999).
  3. Training on SME Development – Universitas Indonesia (1987).
  4. Training on Small Busines Development Universitas Hasanudin Makasar-Kodrat (1986).

PROFIL GURU DAN PEMIMPIN KITA

12642611_131459383901505_484500261808811432_n

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA  lahir di Ayamaru, pada tanggal  9 September 1956. Penganut agama Kristen yang taat ini, mengenyam pendidikannya dasarnya di kota kelahirannya di SD YPK di Kambuaya-Ayamaru Papua pada tahun 1969. lalu di di Smep Negeri Teminabuan (1971) dan SMEA Negeri Sorong (1974). Sedangkan predikat sarjana Muda-nya diselesaikan di Universitas Cendrawasih – Jayapura (1978).

Predikat Sarjana (S1) diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang.  Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menyelesaikan masternya dalam dalam bidang ekonomi administrasi (Megister Business Administration) MBA di Durham University Business School-Inggris (1996). Terakhir gelar Doktor dalam bidang yang sama (ekonomi) di perolehnya di UNHAS Makasar pada tahun 2003.

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA waktunya dihabiskan dalam Mengajar di Universitas baik di jenjang S1 maupun S2 sekaligus menjadi tim penguji Doktor dan sekaligus diundang dalam berbagai kegiatan Short Course. Kegiatan tersebut antara lain;

Jenjang Program S1

  1. Small Business, pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  2. Manajemen Keuangan pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  3. Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  4. Leadership/ Kep emi mpinan pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN
  5. Cost Accounting, pada Program Studi Manajemen FE-UNCEN

Jenjang Program S2

  1. Manajemen Keuangan, pada Program MM-UNCEN
  2. Leadership/Kepemimpinan
  3. Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program MM-UNCEN

Copromotor/ Tim Penguji Doktor

  1. Hanz Kaiway, SE. MSc. Agr.
  2. Ferdinan Risamasu, SE, MSc. Agr

Short Course

  1. Training on Risk Management Singapore, 2006.
  2. Academic Networking and and University Management di Texas & M University, USA (1999).
  3. Training on SME Development – Universitas Indonesia (1987).
  4. Training on Small Busines Development Universitas Hasanudin Makasar-Kodrat (1986).

HIMBAUAN VICTOR YEIMO UNTUK RAKYAT PAPUA

12019957_888047584605601_6916174726448839248_nKita, rakyat Papua, sedang bergerak maju memenangkan perjuangan. Kita baru saja menghantar perjuangan pada tingkat dimana kepentingan kolonialisme dan kapitalisme terancam. Kita tetap pegang kendali perjuangan erat sambil menyadari bahwa kita sedang berhasil. Berhasil mencapai tantangan yang lebih berat untuk mengakhiri penderitaan bangsa kita. Kita tidak perlu resah, apalagi terhasut emosi, terhadap kelompok reaksioner pro kolonialis dan kapitalis yang lahir karena aksi nyata perjuangan kita.

Kita, rakyat Papua, adalah pemilik bangsa. Tuan tanah, selaku korban. Mereka, kaum benalu, adalah tamu yang tidak layak memegang kendali hidup tuan tanah. Mereka adalah korban politik kolonialisme yang telah berhasil dikonvert oleh penguasa Indonesia dalam nasionalisme buta (chauvinis). Kita memiliki identitas kebangsaan yang jelas, dan kita sedang berjuang mempertahankannya.

Provokasi kekerasan dengan terminologi rasis, agamis, dll., adalah ciri khas imperialis-kolonialis. Itu cara lasim yang dilakukan saat rakyat tertindas bangkit mengancam eksistensi mereka. Pastikanlah diri kita, keluarga kita, suku dan bangsa kita tidak termakan dalam provokasi mereka. Pastikan kita tetap berada pada jalur perjuangan, dan terus melangkah maju sambil menolak semua siasat para penindas.

Perjuangan kita bukanlah suatu perlombaan antar pendatang dan pribumi. Perjuangan kita adalah perjuangan rakyat-bangsa tertindas melawan penindas, yakni penguasa kolonial, kapitalis, beserta semua yang sedang menyukseskan (memperkokoh) kepentingannya. Kita berjuang dengan bermartabat untuk mengakhirinya dengan bermartabat.

Salam satu jiwa, untukmu rakyat pejuang!